Terkait dengan kebijakan sahnya UU ciptaker di masa pemerintahan Jokowi saya kira telah mengubah peta kekuatan politik yang ada di Indonesia.
Sudah pasti secara matematis ada ruang dukungan yang tergerus entah itu kecil jumlahnya, yang diakibatkan oleh keputusan politik pemerintah Jokowi yakni sahnya UU Cipta kerja.
Tentu gerusan dukungan tersebut khusunya dari kaum Buruh yang ada di Indonesia, dimana nantinya terhadap partai politik yang berperan besar pada terciptanya UU Cipta Kerja, akan mempengaruhi jumlah suaranya dalam pemilu nanti dari kaum buruh.
Disinilah arah dari peta politik dapat saja berubah, disebabkan oleh tidak populernya kebijakan pemerintah Jokowi dan partai yang tergabung dalam pemerintahan kini.
Saya kira perubahan peta politik tersebut tentu karena terbelahnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra terkait dengan kebijakan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh dan menguntungkan pengusaha.
Maka dari itu untuk kepentingan politik banyak politikus berbondong-bondong baik kontra maupun pro turut bersuara dengan adanya kebijakan omnibus law UU Cipta Kerja yang membuat gelombang demonstrasi di Indonesia.
Tidak tanggung-tanggung memang demonstrasi akibat sahnya UU Cipta Kerja hampir terjadi di seluruh kota besar yang ada di Indonesia.
Gerakan demonstrasi, semua itu tidak lepas dari kesadaran bersama untuk bergerak menentang UU Cipta Kerja baik dari kalangan mahasiswa, elemen masyarakat, atau dari kaum buruh itu sendiri yang dikenal mempunyai serikat yang solid.
Untuk itu dengan banyak pertentangan yang terjadi akibat dari pada sahnya UU Cipta kerja, apakah nantinya akan merubah pandangan politik pemilihan presiden 2024 bagi masyarakat yang kontara omnibus law UU Cipta Kerja?
Memang dilihat analogi sosial dan politik dalam arus penafsiran arah politik khusunya pemilihan presiden, sangat terasa bahwa citra adalah hal utama.
Maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah sendiri dimana Puan maharani sebagai ketua DPR sangat mempengaruhi citra politiknya di mata masyarakat dengan disahkanya UU cipta kerja.
Begitu dengan AHY atau Agus Harimuksti Yodhoyono yang lantang menantang UU Cipta Kerja. Ada keuntungan politik tersendiri yang didapat olehnya, dimana simpati kaum buruh dan yang kontra terhadap UU Cipta kerja tertuju padanya.
Sebab secara keseluruhan Partai Demokrat sendiri yang diketuai oleh anak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bermanuver politik tidak mendukung UU Cipta Kerja, dimana kader Partai Demokrat yang menjadi anggota DPR Walk Out dalam sidang tersebut.
Untuk itu setiap kebijakan yang menimbulkan Pro dan kontra selalu menjadi alat citra politik untuk para politikus yang mendambakan kekuasaan politik di masa depan, termasuk momentum UU Cipta kerja sendiri sebagai bagian dari meraup citra tersebut.
Tidak lain jika memang seorang politikus ingin dipilih rakyat dalam pemilu, dirinya harus memiliki citra yang baik untuk mendapatkan cinta dari pemilih utuk modal berpolitik.
Dari situlah kemungkunan besar politikus tersebut dipilih dalam mengikuti kontestasi apapun jenis pilihan jabatannya termasuk pemilihan presiden yang akan dilangsungkan nanti di tahun 2024.
Maka berkaca dari sahnya omnibus law UU Cipta Kerja sebagai acuan peta politik, Puan Maharani selaku ketua DPR dan partainya PDIP adalah pendukung kekuasaan Pemerintah Jokowi.
Secara pasti dimana kebijakan UU Cipta Kerja tidak lepas dari peran Puan Maharani dan Partainya PDIP, mungkinkah Puan Maharani akan tetap popular dikalangan yang kontra terhadap UU Cipta Kerja dibandingkan AHY?
Tentu kini sahnya UU Cipta Kerja secara pasti membuat Puan Maharai tidak populrer dikalangan buruh dan sejumlah masyarakat yang anti pada UU Cipta Kerja.
Puan Maharani dan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahlah yang mempunyai andil besar dalam sahnya UU Cipta Kerja. Membuat secara pasti jika masih terus diingat-ingat dosanya atau sahnya UU Cipta Kerja tersebut oleh buruh, bukan tidak mungkin "tidak" akan dipilih lagi di pemilihan umum berikutnya.
Terkecuali buruh sendiri lupa pada dosa-dosa politikus yang sudah membuat kebijakan yang tidak mengungtukan mereka. Sudah pasti tidak akan ada efek berkurangnya dukungan terhadap politikus dan partai politik yang mensahkan UU Cipta Kerja.
Tetapi kebanyakan berpolitik memang cepat lupa, politikus yang mempunyai janji politik sering sering melupakan janjinya saat kampanye pasca mereka terpilih.
Begitu pula dengan pemilih, terkadang jika ada ditahun politik mereka lupa pada dosa-dosa apa yang pernah dibuat oleh politikus di masa sebelumnya da nada saja yang masih memilih.
Karena bagaimanapun berpolitik dalam wacana partai politik, contohnya  PDIP yang kini berada dikekuasaan politik pemerintah Jokowi. Sudah tidak seperti lupa bagaimana saat menjadi oposisi, dimana kedekatan PDIP dan Buruh terjalin lewat berbagai demostrasi.
Salah satu demonstrasi tersebut adalah kenaikan harga BBM masa pemerintahan SBY, bukankah kini tidak terlihat lagi PDIP di demo UU Cipta Kerja bersama buruh?
Mengingat PDIP adalah partai yang berkuasa kini, tidak mungkin akan melawan pemerintah Jokowi bersama dengan buruh untuk melawan UU Cipta Kerja.
Mungkinkah berbedanya dengan PDIP yang dulu, dimana lewat kadernya Rieke Diah Pitaloka sewaktu PDIP masih menjadi oposisi dan mau berjuang dengan buruh turun ke jalan untuk suatu kepentingan politik belaka?
Bukankah sukses PDIP berkuasa pasca pemerintahan SBY, setelah berbagai perlawanan kebijakan pemerintahan SBY dulu efektif dalam demostrasi membela buruh dan menentang kebijakan pemerintahan yang tidak pro rakyat, salah satu jalan mencari simpati rakyat untuk berkuasa?
Oleh sebab itu buntut dari sahnya UU Cipta Kerja, mungkin buruh dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang menetang UU Cipta Kerja dapat saja beralih dukungan politik.
Maka kini jika dibandingakan antara Puan Maharani dari PDIP dan AHY dari Partai Demokrat, mungkin buruh lebih memilih dukung AHY jadi Presiden jika maju di pilpres 2024 dan Partai Demokrat yang berkuasa. Tentu tidak lain memilih adalah kesamaan sikap dimana kontra UU Cipta Kerja.Â
