Demo Angkatan Corona UU Ciptaker Rezim Jokowi: Tergila?

Mungkin jika dilihat, bukankah sudah biasa terjadi demonstrasi? Hanya saja setiap demonstrasi ada saat-saat membuat suatu spekulasi; akankah demonstrasi tersebut membuahkan hasil?

Akhir-akhir ini di masa pandemi corona, dimana gelombang demonstrasi akibat penolakan omnibus law UU Cipta Kerja seperti telah pecah disetiap penjuru tanah air dan menjadi pertanyaan kita bersama.

Apakah demonstrasi kali ini ditahun 2020 rezim Jokowi akan menjadi demonstrasi tergila sepanjang masa sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia?

Memang dalam catatan sejarah demonstrasi secara besar telah terjadi sepanjang rezim pemerintahan siapapun yang berkuasa di Indonesia dari Soekarno hingga Jokowi.

Demonstrasi besar yang tercatat sejarah adalah demonstrasi mahasiswa angkatan 66 dan elemen masyarakat di mana saat itu berimbas pada penggulingan presiden Soekarno tahun 1966.

Begitu juga demo secara masif dan terstrukture angkatan 98, dimana demonstrasi tersebut tidak hanya menurunkan presiden Soeharto, tetapi juga mereformasi arah politik Indonesia yang tadinya militerisme dan totaliter berganti menjadi demokrasi.

Maka dengan demonstrasi angkatan pandemi corona 2020, dipikir dan dirasa dengan seksama, saya kira akan cocok bila dinamai demonstrasi "angkatan corona".

Karena sebagai perbandingan demonstrasi lain sewaktu menentang investasi modal asing Jepang pada 15 Januari juga disebut dengan peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1874.

Disamping itu tidak lain demontrasi angkatan corona 2020, selain dari pada menentang omnibus law UU Cipta Kerja, juga memanfaatkan momemtum berkumpul bersama satu suara membela kaum buruh setelah aktivitas dibatasi adanya corona.

Faktor lain yang mendasarinya demonstrasi angkatan corona juga adalah kejengahan sosial dimasa pandemi dimana PSBB, belajar dirimah, dan WFH merupakan hal yang dapat memperbesar demonstrasi sebagai hiburan bersama.

Belum dengan banyaknya kasus PHK pekerja yang terjadi dimana-mana, saya kira tidak dapat membendung masa yang ingin juga terlibat dalam menentang omnibus law UU Cipta Kerja karena rasa frustasinya.

Maka pemernitah sendiri menurut saya melakukan blunder yang besar, dimasa pandemi corona membuat suatu kebijakan yang dapat menyulut masa yakni omnibus law UU Cinta Kerja.

Alhasil demonstrasi yang terjadi di masa pandemi covid-19 ini, dimana sosial distencing, dilarang berkerumun, pakai masker, dan dirumah aja menjadi jargon sehari-hari masa pandemi.

Hilang total yang seharusnya dengan potensi berkumpulnya masa sebenarnya dihindari untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19. Tetapi justru pemerintah dengan senyap lewt DPR mensahkan undang-undang tersebut disaat Jakarta sedang PSBB.

Namun dengan omnibus law UU Cipta Kerja yang telah sah, dan menjadikan gelombang demonstrasi ketidakpuasan kalangan buruh dan mahasiswa diberbagai kota tidak hanya Jakarta.

Mungkinkan bisa menjadi demonstrasi yang panjang dan besar seperti demonstrasi yang mensejarah lain-lainnya dalam menanggapi kebijakan pemerintah, seperti angkatan 66, Malari atau angkatan 98?

Tentu mengingat saat ini terjadi resesi ekonomi di Indonesia akibat dari pada adanya covid-19 atau populer disebut dengan corona, serta tidak sedikit gelombang PHK termasuk saya pekerja yang terkena PHK angkatan corona.

Akankah dengan frustasi sosial yang terjadi saat ini, demo angkatan corona mampu besar dan efektif menggoyang kebijakan pemerintah Jokowi yakni omnibus law UU cipta kerja?

Demo Angkatan Corona Besar Tetapi Bukan Tergila

ilustrasi: pikiran-rakyat.com

Memang sebagai ukuran dari demonstrasi tergila selalu saja dapat berkaca pada masa lalu dimana demonstrasi itu dilakukan secara terus menerus dan dapat merobohkan rezim seperti angkatan 66 dan 98.

Seperti pada tahun 1966 demonstrasi saat itu mampu merobohkan pemerintahan Soekarno, juga dengan tahun 1998, dimana Soeharto juga tidak mampu berkutik apapun dan harus mundur dari jabatannya sebagai seorang presiden.

Untuk itu rezim Jokowi sendiri merupakan rezim yang dipilih oleh rakyat berdasarkan demokrasi, yang tentu berbeda dengan system dulu dilakukan oleh rezim Soekarno dan rezim Soeharto.

Jika dulu demonstrasi angkatan 66 ngotot presiden harus turun karena memang secara konstitusi Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan saat itu mahasiswa ingin perubahan baru dari pemerintahan orde lama.

Begitu juga pada saat orde baru, dimana Soeharto meski melalui pemilihan umum tetapi banyak kecurangan memanipulasi pemilu dan tidak adil mengandalkan PNS dan pegawi-pegawai Negara lainnya yang tergabung dalam golongan karya dan tidak ada batasan penclonan sebagai presiden.

Saya kira secara konstitusi masa jabatan rezim Jokowi saat ini adalah sah dipilih oleh kehendak rakyat, berbeda dengan dulu masa rezim Soekarno atau Soeharto yang ingin menjadi presiden seumur hidup.

Maka dengan demonstrasi angkatan corona sendiri, saya kira tidak dapat menjadi yang tergila sepanjang sejarah Indonesia, sebab secara substansi tujuannya bukanlah menurunkan rezim Jokowi.

Tidak lain tuntuan demonstrasi saat ini adalah supaya pemerintah Jokowi menggagalkan omnibus law UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan masyarakat.

Tetapi jika ada yang suara dari demonstran untuk menurunkan presiden Jokowi sebagai presiden yang sah secara konstitusional dari kesepakatan demokrasi masa jabatan lima tahun, disitulah demo sudah ditukangi kepentingan politik.

"Berbeda demonstran angkatan 66 dan 98 yang ditentang sendiri adalah kebijakan serta presiden kala itu yang memang sudah berkuasa lama dan rakyat ingin perubahan ganti presiden".

Maka dari itu demo angkatan corona rezim Jokowi kini saya kira hanya ungkapan protes. Sebab semua sudah sadar demokrasi, bagaimanapun rezim Jokowi dipilih rakyat dan pendukung Jokowi banyak yang masih percaya pada Jokowi.

Saya kira akhir dari perjuangan buruh, mahasiswa, dan sebagianya akan begitu-begitu saja; "jika pemerintah tetap kekeh dengan terus menjalankan omnibus Law UU Cipta Kerja". Mentok prestasi suara demonstrasi angkatan corona hanya mampu merevisi omnibus law UU cipta kerja tersebut.

Dimana kemungkinan kecil mampu mengulingkan Jokowi yang sah dipilih rakyat secara demokratis, yang di 2024 juga sudah Jokowi berhenti dan tidak mungkin mencalonkan lagi sebagai presiden karena undang-undang demokrasi tidak memperbolehkan, hanya mentok dua periode.