"Mengembangkan potensi ekomomi daerah" menjadi salah satu bahasa populis dari para penjual tameng hukum, kenapa "tameng hukum" tidak dijual kepada masyarakat disekitar hutan? jawabannya sederhana....! karena "Takut masuk Angin, Takut Masuk TV, Takut masuk Rutan Guntur"
Potensi Ekonomi
Jika para pemangku memikirkan ekonomi masyarakat di daerah maka "Tameng Hukum" itu tidak dijual kepada bandar tapi dijual kepada masyarakat di sekitar hutan. Keberhasilan Tanaman Perkebunan milik masyarakat akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan perputaran uang tetap berada di sekitar area itu-itu juga.
Para Bandar yang membeli "Tameng Hukum" ini memang memberi dampak ekonomi karena para "Kuli" yang bangga dengan sebutan Manager Estate, Kepala Kantor, Asisten, Mandor, Karyawan dan Buruh Harian Lepas memperoleh gaji dan tunjangan, sementara hasil keuntungan dari perkebunan akan kembali ke "Orang Jakarta" yang pada umumnya tidak berada di Sumatera.
Untuk mengetahui dahsyatnya dampak ekomomi dari Perambah Liar Tradisional sebenarnya cukup gampang bagi penguasa, tinggal minta data perputaran uang per kabupaten dari Bank Indonesia lalu membandingkan dengan kenyataan di lapangan tentang proporsi kepemilikan perkebunan milik Perambah Hutan Tradisional atau para bandar ber "Tameng Hukum".
Mungkin para pembaca sedikit bertanya tentang isitilah "Perambah Hutan Tradisional", istilah itu terpaksa saya pergunakan karena belum menemukan pilihan kata yang tepat karena sesungguhnya lebih dari 90% dari Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat masih dalam "status" kawasan hutan walaupun disana sudah berdiri pohon kelapa sawit setinggi 10 meter dan dilintasi mobil-mobil doble cabin, jika orang-orang di pusat bangga pakai double kabin disini dijadikan pengangkut sawit dan pupuk.
Kembali ke judul, dengan 5000 / kilo aja sudah dapat 40 M lalu 1 juta hektar kira-kira dapat berapa?
