Dikutip dari (Gender dan Pembangunan: konsep-konsep dasar) dalam sejarah pembangunan di Indonesia sejak masa orde baru, diskriminasi terhadap perempuan sudah banyak dilakukan. Dalam pembahasan soal gender, praktisi pembangunan dan aktivis gerakan sosial memperhatikan kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak-hak, tanggung jawab, akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam serta pengambilan keputusan dalam keluarga, di komunitas dan di tingkat nasional
Pada tahun 2014 lalu, Indonesia memiliki Presiden dan wakil Presiden yang baru yakni Jokowi dan Jusuf Kalla (JK). Pada awal kepemimpinannya, mereka memberikan sebuah kontrak politik yang bernama Nawa Cita. Sembilan agenda prioritas (Nawacita) Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk rakyat Indonesia dituangkan dalam sembilan agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Terdapat dua poin penting di dalam agenda tersebut mengenai pembangunan yang melibatkan perempuan. Agenda pembangunan perempuan tersebut secara lugas dituangkan dalam sub-agenda prioritas 2 dari agenda prioritas kedua (membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya), yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Serta dalam sub-agenda prioritas 8 dari agenda prioritas keempat (memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya), yaitu melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal.
Isu mengenai Gender memang sudah seharusnya diintegrasikan oleh pembangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan membawa beberapa dampak yang cukup signifikan bagi perempuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kegagalan pembangunan ortodoks yang menyebabkan beberapa dampak buruk di beberapa negara seperti, Afrika, India, dan Amerika Latin. Salah satu yang disoroti oleh salah satu tokoh Ekofeminis Vandana Shiva, dalam tulisan Mosse adalah kerugian lingkungan hidup dan akibat kemajuan teknologi canggih, serta pengaruh destruktif industrialisasi. Dampak buruk tersebut sangat merugikan bagi perempuan, kegagalan mengakui dan mendukung kerja perempuan dalam produksi pangan dan bentuk produksi non komersial ditekankan menurut ketiga penulis dari masing-masing negara (Afrika, India, dan Amerika Latin. Demikian yang dimaksudkan oleh Mosse bahwa para perencana pembangunan membagi tugas sesuai apa yang mereka anggap pantas bagi laki-laki dan tidak pantas bagi perempuan, sehingga ketika perempuan dianggap tidak mampu untuk melakukan “agenda laki-laki” maka perempuan sendiri yang akan dirugikan karena pengalamannya tidak diizinkan untuk ikut serta.
Tinjauan pembangunan berwawasan gender dalam Nawa Cita Jokowi – JK dapat di lihat dari implementasi kedua sub-agenda yang secara khusus melibatkan perempuan di dalamnya. Salah satunya adalah tinjauan terhadap agenda kerja menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PP-PA). Dilansir dari situs resmi menteri PP-PA, (Pungutan Kerjasama Pemberdayaan Perempuan-perempuan) sebagai upaya mempercepat pembangunan isu gender, perempuan dan anak di Indonesia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengadakan acara Forum Duta Besar yang dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Juni 2015. Forum tersebut melibatkan Duta Besar dan Diplomat Senior dari 9 (sembilan) negara sahabat.
Dr. Heru Kasidi, Deputi Menteri Bidang Politik, Sosial dan Hukum menyampaikan bahwa Forum Duta Besar ini adalah upaya untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara peserta sekaligus melihat peluang kerja sama di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif masing-masing negara peserta pada isu yang menjadi concern bersama. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Menteri PP-PA adalah seminar untuk mendorong kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi di Woman Leadership Forum. Kegiatan – kegiatan tersebut merupakan refleksi dari sub-agenda Nawa Cita Jokowi-JK yang menyebutkan tentang meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan serta perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marginal.
Untuk mencapai perlakuan yang lebih baik bagi perempuan, sekaligus dan pada saat
yang sama, merupakan langkah utama menuju ke arah penghapusan kemiskinan, perluasan kesempatan sosial dan rangsangan bagi pembangunan ekonomi. Perempuan merupakan bagian yang lebih besar dari kelompok termiskin dari yang miskin. Membantu mereka berarti bisa memberi sumbangan besar guna mengurangi kemiskinan (Mosse, 1996 : 206). Dengan mengikutsertakan perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan maka tujuan untuk mengurangi penderitaan perempuan yang menjadi korban pembangunan yang dilandaskan budaya patriaki tentunya akan terminimalisir.
Referensi :
Mosse, Julia Cleves. Menuju Dunia yang Lebih Adil melalui Perspektif Gender : Sebuah pengantar. 1996. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
