Apabila kita membuka wacana pembentukan angkatan cyber khususnya yang ditujukan kepada pihak militer maka ada baiknya kita melihat pada peran dan fungsi dari militer itu sendiri
Pada umumnya, peran dan fungsi dari militer adalah pertahanan, bukan keamanan -- dalam arti bahwa pihak militer akan memiliki dan memanfaatkan kemampuan dan kapabilitas tersebut dalam konteks peperangan siber atau cyberwarfare.
Pemahaman dari kata peperangan siber disini adalah usaha yang dilakukan dalam menghadapi serangan siber terhadap sistem persenjataan militer khususnya yang berhubungan dengan Command, Control, Communication, Computer, Intellegence, Surveillance, Target Acqusition, Reconnaissance (C4ISTAR)
Sedangkan definisi pertahanan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang no. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Ancaman dan gangguan dapat berupa militer dan sipil, oleh karena itu komponennya juga berbeda beda --hal ini juga dijelaskan pada Undang Undang no. 3 tahun 2002 tersebut pada pasal 7 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :
(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
Dengan demikian, pada wacana pembentukan angkatan siber TNI pastinya akan menempatkan TNI sebagai komponen utamanya pada sistem pertahanan negara terhadap ancaman dan gangguan militer, begitu juga sama berlakunya pada badan/institusi yang bertanggung jawab pada sistem pertahanan terhadap ancaman dan gangguan non militer.
Pada dasarnya, kata  peperangan tidaklah sama dengan kata perang yang melibatkan pengerahan pasukan dan perlengkapan perang ke medan pertempuran -- peperangan disini lebih kepada teknik, taktik dan prosedur yang akan menjadi pedoman saat perang (aksi).
Ketika pihak militer akan mengerahkan kekuatannya terutama semua peralatan dan persenjataannya yang berkaitan erat dengan C4ISTAR maka dibutuhkan pertahanan berupa sistem pertahanan terhadap ancaman dan gangguan siber.
Misalnya pada operasi pengintaian dengan satelit, bila tidak ada sistem pertahanan yang kuat dalam memproteksi hubungan antara pusat pengendali dan satelit maka operasi pengintaian dapat tidak berhasil karena pihak lawan dapat mengambil alih control satelit.
Atau misalnya pesawat pengintai tidak dapat memberikan (transfer) data kepada pesawat tempur akan kordinat target yang menjadi sasaran utama dari sebuah penyerangan terhadap basis kekuatan lawan.
Singkatnya cyberwarfare atau peperangan siber adalah untuk menghadapi serangan siber atau cyber attack yang dilancarkan secara berbalasan antara dua pihak.
***
Wacana pembentukan angkatan siber juga muncul di negara Amerika sebagai tambahan matra selain dari Angkatan Udara, Darat, Laut, Marinir dan Dirgantara nya (space force) pada sebuah artikel di media berita online asal Amerika pada bulan Maret 2023
Saat ini Amerika hanya memiliki sebuah komando siber bernama US Cyber Command dibawah kementrian pertahanan (DoD) yang personnelnya berasal dari kelima matra, selain itu Amerika juga memiliki US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) dibawah departemen Homeland Security yang memproteksi infrastruktur jaringan pada pemerintahan.
Kesimpulannya adalah apabila kita ingin membentuk satuan atau kekuatan yang merupakan sistem pertahanan maka ada baiknya kita mengenali jenis ancaman dan gangguannya serta infratruktur apa yang perlu diproteksi, apakah militer pada semua peralatan dan perlengkapan atau sipil pada semua jaringan komputer pada semua kantor kantor pemerintahan.
Kita mungkin dapat menggabungkan antara apa yang dinyatakan pada pasal 7 ayat 2 dan 3 dengan dua badan yang dimiliki oleh Amerika yaitu US Cyber Command dan Cyber Infrastructure and Security Agency serta juga dengan perbedaan definisi antara pertahanan dan keamanan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI periode 2016-2022 yaitu Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Pada sebuah kesempatan, beliau menyebutkan bahwa pertahanan secara universal adalah keadaan yang dihadapkan kepada ancaman dari luar negeri dan bersifat militer, sedangkan keamanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dalam negeri dan merupakan wilayah yuridis serta ancaman datang dari dalam negeri.
Karena ancaman dan gangguan terhadap insfratruktur jaringan di pemerintahan tidak hanya dapat berasal dari dalam negeri saja sehingga diperlukan badan yang menjadi komponen utama pada sistem pertahanan terhadap ancaman dan gangguan non militer.
Dalam hal ini kepolisian bisa menjadi komponen utamanya karena serangan serangan siber ini pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap hukum dan Undang Undang.
Sedangkan sistem pertahanan terhadap ancaman dan gangguan militer tetap juga dibutuhkan dengan membentuk badan atau bisa juga berupa komando dibawah kementrian pertahanan dengan personilnya gabungan dari ketiga matra TNI sesuai dengan sistem peralatan dan perlengkapan masing masing.
Satu hal yang perlu diingat bahwa baik peperangan maupun perang dapat berdampak pada keadaan dan kondisi sebuah bangsa baik itu secara politik maupun ekonomi yang pada akhirnya bisa mengganggu keamanan nasional, untuk itu pertahanan akan selalu menjadi kebutuhan.
Referensi :
- washingtonpost.com
- jdih.kemenkeu.go.id
- wiki/Cyberwarfare
- wiki/United_States_Cyber_Command
- wiki/Cybersecurity_and_Infrastructure_Security_Agency
- wiki/C4ISR
