Berita mengenai anggota DPR meminta disediakan sebanyak 80 kursi kelas bisnis dari maskapai Garuda Indonesia pada Kompas.com (15/6/23) membuat suhu di sekeliling saya menjadi semakin panas dari biasanya yang memang sudah panas.
Awalnya saya menggelengkan kepala saya ketika membaca ulasan dari kompasianer pak Susy Haryawan yang mengulas berita ini dengan judul DPR Minta Kursi ke Garuda dan Egoisme Beragama Â
Namun kenapa kok setelah membaca berita di Kompas.com terutama pada pernyataan dari salah satu anggota dewan, saya merasa perlu untuk kembali ke sekolah atau membaca kembali untuk belajar.
Alasannya adalah untuk memastikan apakah pemahaman saya selama ini mengenai semua ini benar atau tidak.
Jika saya memang salah ya saya memang perlu belajar lagi namun jika pemahaman saya benar saya juga perlu belajar bagaimana harus menyikapi semua ini.
Pertama saya tidak mengetahui bahwa kalau kita semua termasuk anggota dewan yang hendak melakukan penerbangan baik untuk tugas ataupun pribadi harus memesan tiket sebelumnya dan bahkan jauh jauh hari bila penerbangan ke mancanegara.
Saya juga meniadi perlu belajar lagi tentang dunia bisnis dimana jika ingin memesan tiket harus melalui kantor penjualan tiket maskapai bukan melalui voice call/text message ke CEO maskapai.
Kedua, pemahaman saya pada penerbangan haji itu adalah bukan penerbangan reguler melainkan penerbangan charter yang berarti jumlah penumpangnya sudah disesuaikan.
Ketiga, pemahaman saya akan perbedaan antara kata minta tiket yang artinya bisa membayar ataupun gratis dengan kata pesan tiket yang artinya kita membeli dan membayar.
Pemahaman saya selanjutnya adalah bila ada sebuah maskapai yang akan melakukan penerbangan baik itu penambahan penerbangan reguler dan bahkan penerbangan haji maka maskapai perlu minta slot atau ijin dari otoritas penerbangan sipil setempat, namun kini saya harus belajar lagi untuk memastikannya.
