Mohon tunggu...
Widiyatmoko
Widiyatmoko Mohon Tunggu... Wiraswasta - Aviation Enthusiast | Aerophile | Responsible Traveler

Penggemar pesawat berbagai jenis dan pengoperasiannya serta perkembangannya melalui membaca. Airport of Birth : HLP Current Airport : DPS

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menjaga Kedaulatan Bangsa di Destinasi Wisata Melalui Penegakan Hukum

30 Mei 2023   12:58 Diperbarui: 30 Mei 2023   16:04 220
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kawasan ataupun destinasi wisata memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang luar biasa kepada sebuah daerah dari hasil seluruh kegiatan wisata mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi hingga ritel dan lainnya.

Selain dari dampak positif tersebut, kegiatan wisata juga dapat membawa dampak tidak baik kepada daerah yang bila tidak ditangani dengan baik maka dapat memengaruhi kegiatan wisata itu sendiri dan juga kepada masyarakatnya.

Salah satu dampak tersebut adalah perllaku yang tidak baik yang dilakukan oleh wisatawan termasuk wisatawan mancanegara, perllaku tidak baik ini tidak hanya mencerminkan tidak menghormati dan menghargainya wisatawan terhadap adat istiadat dan budaya setempat saja tapi juga terhadap hukum yang berlaku

Hukum tidak hanya perlu diberlakukan tapi juga ditegakkan karena dimanapun lokasi destinasi wisata tersebut, selama dalam wilayah suatu negara maka tetap tunduk pada hukum yang berlaku.

Bali yang akhir akhir ini menjadi  pusat pembicaraan dengan perilaku wisatawan asing sudah tentu termasuk dalam wilayah atau teritori bangsa Indonesia, untuk itu penerapan hukum pun juga musti diberlakukan dan ditegakkaan.

Namun menjadi tuan rumah yang baik juga perlu dilakukan oleh sebuah destinasi, hal ini mungkin yang masih menjadi lampu kuning bagi penegakan hukum tersebut, kekhawatiran akan timbulnya rasa ketakutan dikalangan wisatawan yang akan membawa dampak pada pengurangan jumlah kunjungan.

Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Indonesia memang sebuah negara merdeka yang berarti bahwa negara kita berdaulat yang artinya pula kita dapat memberlakukan semua hukum yang telah ditetapkan diseluruh wilayah atau teritori bangsa.Indonesia.

Penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui penyuluhan dan pendekatan yang humanis baik kepada wisatawan maupun juga kepada masyarakatnya karena pelaku pelanggaran hukum dapat siapa saja.

Selain itu, peran masyarakat setempat sebagai tuan rumah juga jangan sampai justru membuka pintu kepada wisatawan yang berkunjung terhadap pelanggaran hukum.

Contoh misalnya bila hukum yang.berlaku mengharuskan adanya persyaratan administratif dalam penyediaan layanan seperti diharuskannya memliki SIM bagi penyewa kendaraan roda dua/empat, hukum tersebut.juga harus diberlakukan kepada wisatawan berupa penyertaan SIM Internasional.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun