Perintah ini datang di saat situasi politik nasional sedang memanas menjelang Pemilu 2024. Stabilitas keamanan menjadi prioritas utama, terutama di daerah-daerah rawan konflik. TNI memiliki peran strategis untuk memastikan pemilu berlangsung aman dan damai.
Namun, masyarakat tetap menaruh harapan besar agar TNI tidak terseret ke dalam politik praktis. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik dapat membawa konsekuensi negatif bagi demokrasi.
Kesimpulan
Perintah Jokowi kepada TNI menyoroti pentingnya sinergi antara militer dan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Namun, garis tegas antara tugas keamanan dan politik praktis harus tetap dijaga agar profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap TNI tetap utuh.
Bagaimana menurut Anda? Apakah perintah ini akan memperkuat TNI atau justru membuka peluang politisasi? Mari berbagi pendapat Anda di kolom komentar!
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
