Demi Rakyat, Demi Masyarakat

Ketiga, meningkatkan peran Bulog. Sudah saatnya pemerintah merancang sistem atau melakukan revisi serta regulasi terhadap peran Bulog.  Agar Bulog tidak hanya mengurusi masalah beras saja. Menjaga ketersediaan, stabilitas dan keterjangkauan harga beras.  

Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi  memiliki niat untuk mengubah fungsi  Bulog, tidak hanya mengurusi  masalah pasokan beras. Tetapi juga menjadi penyangga komoditas lainnya tidak hanya beras. (www.metronews.com , 28/5/2015)

www.regional.kompas.com

Niat baik ini perlu mendapat dukungan dengan memberi kesempatan Bulog mengurusi  dua atau empat komoditas lainnya. Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang menjaga ketersediaan bahan pokok, agar terjangkau dan stabilitas harga.  

Keempat, mengamankan jalur distribusi barang. Artinya, infrastruktur lancar dengan menjaga  keamanan pengiriman barang dari kendala alam. Rusaknya jalan oleh bencana atau pemakaian. Termasuk pengadaan jalan baru agar transpotasi kendaraan yang membawa barang kebutuhan pokok lebih cepat sampai tujuan. Sehingga pasar tidak mengalami kekurangan atau kekosongan barang kebutuhan pokok.

Tengkulak dan spekulan kerap menjadi kambing hitam terjadinya anomali harga. Walau letak masalah ada pada buruknya ketersediaan jalur distribusi dan jenis angkutan barang yang memadai.

Untuk itu upaya melawan spekulan dan tengkulak yang memanfaatkan buruknya distribusi barang. Harus dengan cara yang kreatif dan inovatif. Pembangun infrastruktur  mesti  visionable, berpikir jauh ke depan. Tahan akan berbagai perubahan perubahan tidak hanya cuaca. Tetapi juga tanggap akan situasi mendatang diantaranya masalah kecepatan serta efisiensi.

www.beritatrans.com

Pemerintah harus memiliki visi serta kebijakan yang tidak hanya kekinian tetapi juga futuristik. Bersifat  tanggap perubahan, tidak lekang dimakan zaman dan tahan akan segala bentuk perubahan ide atau gagasan di masa yang akan datang.

Satu harga untuk BBM di seluruh wilayah Indonesia, langkah kongkrit pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Perlu langkah berani dari kantor Kementerian Perdagangan dan pembantu-pembantu presiden lainnya untuk memberlakukan kebijakan yang berpihak ke rakyat. Supaya masyarakat lebih sejahtera.