Pemerintah Harus Jujur Terkait Melambatnya Daya Beli Masyarakat

Kondisi daya beli masyarakat terus menjadi perdebatan yang seru belakangan ini. Para ekonom di lingkaran pemerintah dengan lantang mengatakan "daya beli masyarakat tidak menurun, tapi mereka menunda konsumsinya." Inilah yang kemudian memancing perdebatan terus berlanjut dan tak kunjung usai. 

Mengenai kondisi daya beli masyarakat, sebelumnya pemerintah optimis mampu meningkatkannya pada akhir tahun ini. Bahkan, pemerintah pun membantah adanya penurunan daya beli masyarakat yang dikritisi selama ini.

 Pemerintah melalui Menteri Perdagangan beberapa waktu lalu mengatakan volume penjualan ritel dinilai masih terhitung baik, bahkan meningkat. Selain itu, pemerintah mengatakan adanya perubahan pola masyarakat yang lebih menyimpan uangnya daripada membelanjakannya. Uang mana yang disimpan ketika mencukupi kebutuhan pokok saja sudah gelagapan?

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2017, pertumbuhan ekonomi masyarakat melambat dari angka 4,95 persen pada triwulan II 2017 menjadi 4,93 persen pada triwulan III. 

Menurunnya konsumsi di triwulan II 2017 dipengaruhi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan Rp 1 hingga 2 juta. Penurunan konsumsi masyarakat terlihat dari nilai indeks penjualan rill (IPR) yang menurun, terutama di sektor makanan dan minuman, tembakau, serta sandang.

Mengenai penurunan daya beli ini harusnya pemerintah berkaca dari pemerintah sebelumnya. Pada krisis ekonomi 2008, pemerintah SBY kala itu membuktikan mampu melewatinya dengan keep buying strategy.

Strategi ini, salah satunya berupa skema pemberian uang tunai kepada masyarakat yang memerlukan. Tujuannya, agar daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus mempertahankan operasional industry dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Satu hal yang penting adalah pemerintah bisa memastikan rakyat mampu membeli barang dan jasa, sehingga kebangkrutan di sektor ril bisa dihindari.  

Daya beli masyarakat saat ini perlu diperhatikan pemerintah dikarenakan melambatnya pertumbuhan konsumsi, khususnya pada konsumsi rumah tangga. Untuk itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Bagaimanapun, daya beli beli masyarakat juga berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah saat ini harusnya tidak boleh menutup mata terkait masalah ini dan beranggapan kondisi saat ini baik-baik saja. Untuk itu, pemerintah dihimbau untuk menjalankan program yang sudah ada dengan efektif dan tepat sasaran. Masalah daya beli ini melingkupi semua elemen masyarakat. 

Peningkatan daya beli di masyarakat menengah ke atas yang dikatakan pemerintah kita kesampingkan dahulu. Masih banyak di luar sana masyarakat menengah ke bawah yang menjerit. Jeritan itu lah yang harusnya kita suarakan dan kedepankan.