Banyak yang berpendapat bahwa langkah Partai Demokrat untuk menyetujui Perppu Ormas dengan revisi dilatarbelakangi kepentingan Demokrat sendiri dalam memasuki tahun politik. Ada pihak yang mengatakan Demokrat mencari celah untuk kepentingannya sendiri. Ada spekulasi dengan menyetujui dengan syarat bahwa Demokrat memintah jatah menteri kepada Jokowi.Â
Di sisi lain, jika pemerintah tidak direvisi, Demokrat akan mengeluarkan petisi tidak percaya kepada pemerintah. Demokrat bisa keluar sebagai pahlawan dan dielu-elukan oleh publik akibat pemerintah tidak menepati janji untuk merevisi yang bisa berujung menjadikan pemerintahan absolut.
Ya, orang boleh saja berpendapat seperti itu. Di zaman yang mendukung kebebasan berpendapat, ruang itu diberikan sebesar-besarnya dan dilindungi oleh konstitusi.
Di sini saya akan mencoba memberikan sanggahan saya mengenai pendapat di atas. Pertama, langkah Demokrat bukanlah terkesan egois dan cari menang sendiri. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, mengambil langkah menyetujui Perppu Ormas dengan revisi untuk menjaga berjalannya demokrasi di negeri ini. Patut digarisbawahi adalah dalam pemerintahannya, demokrasi berada dalam koridor yang benar. Hak-hak kebebasan dan terus melibatkan masyarakat sepenuhnya dalam roda pemerintahan terus ia pelihara selama pemerintahannya.
Kedua, langkah Demokrat bukan untuk mengancam pemerintahan saat ini. Demokrat sebagai partai penyeimbang dan pengawas pemerintah, ingin menunjukkan perannya. Kita lihat bagaimana partai oposisi pemerintah pun tidak bersikap apa pun. Patut dicermati pula posisi setuju dan tidak setuju tidak akan menyelesaikan persoloan. Harus ada pihak yang memberikan solusi yang memenangkan kedua belah pihak. Dengan begitu, keputusan tersebut dirasa sangat adil bagi ormas dan pegiat demokrasi.
Sekali lagi patut dikaji bahwa langkah SBY adalah untuk memberikan solusi di antara ketegangan yang terjadi. SBY tampil untuk meredakan ego masing-masing kelompok dengan memberikan solusi yang mampu diterima kedua belah pihak.
Memang setiap langkah yang dilakukan pasti ditanggapi berbeda dan tidak sesuai keinginan. Yang diperlukan adalah bagaimana kita melihat kondisi tersebut secara jernih tanpa mendegradasi salah satu pihak. Yang patut kita cermati adalah dengan melihat sisi positif dari solusi yang ditawarkan tersebut. Bukan kemudian menafikannya dan merasa selalu "ada udang di balik batu".
