Amnesti Bersyarat, Pemerintah Akan Lebih Kuat (13 )
Suatu himbauan yang tidak lazim, namun cukup efektif bagi pemerintahan mendatang. Namun baiamanapun ini bisa menjadi pertimbangan dalam pemerintahan Jokowi - JK. Karena dengan di adakan amnesti bersyarat, akan melegakan semua pihak, baik itu bagi yang sudah nyaman dalam budaya KKN, maupun bagi generasi penerus untuk membangun negara yang lebih sehat dan terkontrol baik.
Kita semua sadar, bahwa Korupsi di bumi Indonesia cukup besar, uang rakyat yang ditilep oleh oknum pejabat, sejak order baru hingga saat ini, mungkin jumlahnya melebihi APBN. Itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil yang pernah duduk dalam pemerintahan maupun parlemen dan pengusaha yang ikut bermain didalamnya.
Sejarah setelah order baru, pemberantasan korupsi tidak pernah akan habis, karena masih bercokolnya oknum-oknum yang sudah bermain dan membudaya yang dirasakan wajar tidak bersalah. Mereka –mereka itu duduk dalam pemerintahan dan parlemen serta memiliki kekuasaan berbuat. Sulit diberantas. Bukti pemerintah SBY dengan motto “ korupsi tidak “ terbukti korupsi terjadi lebih dahsyat.
Budaya transaksional, salah satu budaya yang dipertahankan terus menerus untuk memperkuat bagarning antara penindak dan tertindak, karena memiliki kekuatan seimbang. Pemerintah SBY sangat kental akan fenomana ini, oleh sebab itu sulit mengontrol menteri-menterinya untuk bekerja maksimal.  Sama – sama memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga kebijaksanaan ter-kebiri oleh karenanya. Demikian juga pemerintahan Jokowi – JK akam dipaksakan masuk ke transaksional, karena kekuatan parlemen ada di tangan koalisi merah putih.
Amnesti bersyarat akan lebih membawa keuntungan bagi terciptanya pemerintah bersih. Karena semua akan merasa lega, tidak harus berhadapan dengan hukum. Karena untuk mempertaruhkan semua reputasi yang ada, ia berani berkorban untuk segalanya. Salah satunya adalah makasakan transaksional untuk mencapai kesepakatan ( win win solution ).
Contoh amnesti bersyarat berlaku bagi yang :
1.Melaporkan harta kekayaannya menyeluruh secara jujur, baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang diatas namakan keluarga dekat.
2.Harta kekayaan setelah dinyatakan benar, diwajibkan membayar kembali 50 – 70 persen kepada pemerintah, sebagai pemutihan harta kekayaan. Mungkin bisa dibuat kebijaksaan lain yang lebih realistis dengan perolehan harta.
3.Bagi yang sudah diputihkan, bebas dari segala tuntutan hukum, sejak terhitung tanggal pemutihan.
4.Bagi yang tidak melapor atau laporan tidak jujur, pemutihan tidak diberikan dan akan menerima tindakan hukum yang berlaku.
5.UU pembuktian terbalik segera dibuat, untuk memperkuat pemerintaha bersih.
6.Institusi penegak hukum, diperkuat dengan tindakan hukum yang setimpal.
7.Seluruh mantan maupun pejabat yang sedang menjabat, diwajibkan melaporkan harta kekayaannya dengan benar. Atau diberlakukan pembuktian terbalik, bila tidak ingin bergabung dalam amnesti bersyarat.
8.Bagi yang menerima amnesti bersyarat dirahasiakan namanya.
9.Sebaiknya untuk sementara ini diserahkan kepada KPK, yang cukup dipercya oleh masyarakat untuk menangani amnesti bersyarat ini, supaya berjalan lebih efektif dan akurat. Dengan jaminan dibebaskan dari semua tuntutan hukum sejak amnesti bersyarat diterima oleh pemerintah.
Usulan ini hanya berupa wacana saja, tentu ada pakar yang lebih kapabel untuk membuat semua peraturan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Tujuan Amnesti sesungguhnya adalah :
a.Mengembalikan wibawa pemerintah yang bersih tanpa harus dihalangi berbagai upaya yang bertendensi politik untuk saling menjatuhkan.
b.Pemerintahan Jokowi- JK yang masih tergolong bersih dan terlepas dari budaya lama, akan bekerja tanpa beban dalam menegakan hukum yang adil.
c.Melegakan mereka yang sudah terlanjur dalam tanda kutip yang memperoleh kekayaan kurang wajar bisa hidup lebih tenang tanpa merasa terintimidasi oleh pemerintah baru.
d.Mempercepat program pro rakyat terwujud, membangun negara yang kuat dan disegani dunia.
Jika tujuan ini bisa diperoleh, dengan sendirinya transaksional sudah akan hilang, kegalauan lawan politik juga terobati. Yang pasti rakyat diuntungkan oleh karenanya. Tentu dengan diiringi UU yang memperkuat tidak terjadinya permainan lama dan menutup semua peluang curang. Sangat diyakini dengan berjalannya pemerintah bersih, gaji pegawai bisa dinaikan bahkan berlipat, tidak akan menjadi halangan besar. Karena jika dibandingkan yang dikorupsi pada masa lalu besarnya langit dan bumi.
Pemikiran ini semata-mata mempertimbangkan kebaikan dan keuntungan negara dan bangsa, karena sejarah sudah membuktikan tidak mudah memberantas korupsi. Lebih baik dicoba yang tidak lazim, daripada tidak pernah lepas dari cengkraman elang yang begitu kuat dan kokoh. Pro dan kontra akan amnesti bersyarat tentu ada, namun untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang kuat dan bersih cara ini perlu dipertimbangkan.
