Bupati Edi merumahkan TKD, keputusan tersebut perbuatan melawan hukum?

Hanya yang saya sesalkan adalah penasihat hukumnya di dalam sana pada thn 2021, untuk tindakannya terhadap TKD. Maaf, mungkin penasihat hukum di dalam sana saat itu bersikap ABS(Asal Bapak Senang) pada bos, sehingga bos kecolongan mengebiri income TKD pada tahun itu, atau mungkin saking semangatnya sebagai bupati baru tapi sungguh protektif sehingga ia tidak mendengarkan penasihat hukumnya. Sebagaimana diketahui dari berita mediaonline, bahwa pada tahun 2021 terjadi pengebirian income bulanan para TKD dari Rp.1,9 juta menjadi Rp 1 juta, kemudian ada lagi kenaikan dari Rp 1 juta menjadi Rp.1,5 juta. Pertanyaan publik waktu itu adalah : kemana Rp 900 ribu? Ketika terjadi lagi kenaikan dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta, pertanyaannya sama, kemana Rp 400 ribu? Tindakan ini seperti "potong tidur" pada saat TKD sedang berjalan sesuai penetapan APBD yang sedang berlaku. Tindakan inilah yang disayangkan.
 
Pada awal Januari tahun ini, publik peduli Mabar mulai ramai lagi omong tentang ini; di warung kopi, di pertemuan hajatan keluarga, dalam diskusi-diskusi, group medsos dan seterusnya. Di ruang itu terjadi perdebatan, bahkan tampak lebih sengit daripada sidang dengar pendapat di ruang DPRD, sampai-sampai ada yamg berdiri sambil jarinya tunjuk kesana kemari. Cukaminyak (busyet). 

Sepanjang pengalaman saya di ruang publik tentang bahan obrolan TKD ini, dominan 'kesalahan" itu ditimpakan kepada Bupati Edi. Ia disebut telah mengingkari janji kampanye, kebijakan tidak populis, tidak manusiawi, tidak memiliki hatinurani, bahkan ia disebut pembunuh berdarah dingin, manusia TKD dan keluarganya bisa melarat dan mati kelaparan. Saya jumpai obrolan begitu. Jarang saya jumpai omongan untuk membantahnya, yah, karena keterbatasan saya juga, yaitu jarang berjumpa dengan sesama di dalam pemerintahan atau timsesnya dulu yang masih setia, yang mungkin mereka akan menginfokan argumentasi berbeda.

Dan dari ruang publik juga kami lihat bahwa DPRD Mabar adem-adem saja. Bagi mereka rupanya tidak ada masalah. Kalau hal itu adalah pelanggaran administratif dalam pelaksanaan kewenangan Bupati dalam penerapan aturan, tapi tidak terdengar RDP DPRD dengan Pemda, dimana mereka menyuarakan kritikannya sebagai mitra kritis lembaga eksekutif. Orang-orang TKD juga begitu, ngomong gaya curhat di ruang publik yang terkesan tidak ada solusi. Dan sampai hari ini juga para 'korban' TKD itu tidak terdengar menuntut haknya, semisal ia melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilah Tata Usaha Negara). Apakah para TKD itu sudah menyadari betul bahwa tindakan Bupati Edi sudah benar menurut hukum, atau menjadi korban ketidakadilan tetapi tidak tahu kemana proses hukumnya? Atau sudah tahu "nasib akir" sebagai TKD seperti ini, dan hal itu diterima apa adanya. 

Karena hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sampai di sini tindakan Bupati Edi itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada proses perkara yang diajukan korban TKD, tidak terdengar berita bahwa Bupati diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tidak dipermasalahkan oleh DPRD sebagai mitra kritis lembaga Eksekutif tadi. Apalagi sampai hari ini para petugas pemburu terduga koruptor belum terdengar actionnya untuk hal ini, belum ada kabar berapa nilai kerugian uang negara karenanya. Biasa-biasa saja koq!

Alasan dari pengetahuan tentang apa itu APBD dan kondisi riil yang dihadapi

Meski saya tidak berhadapan langsung dengan "pembela" Pemerintahan Bupati Edi, tapi saya mencari alasan pembenarnya, yaitu demi kelangsungan bangsa dengan tetap berdasarkan peraturan yang ada dan kondisi riil secara nasional. Mencoba lebih kritis lagi, menukik lebih dalam mencari alasan sesungguhnya pada tahun 2021. Semoga saya benar. Alasan saya adalah pengetahuan tentang apa itu APBD (yah termasuk juga APBN-lah) dan kondisi riil yang juga terjadi di wilayah ini.

Dokumen APBD itu adalah tempat mencatat anggaran pendapatan dan biaya, yang akan diterima dan yang akan dikeluarkan. Di situ dicatat sumber uangnya dan pos-pos-pos pengeluaran. Pada saat APBD dibuat, stok riil uang cash di dompet si pembuat itu belum ada. Uang cash (tunai) baru ada bila uang dari sumbernya itu sudah diterima. Ketika sudah ada di 'dompet' barulah dipakai untuk pos-pos biaya yang sudah dicatat tadi seperti misalnya bayar gaji TKD, honor daerah sana sini.

Pada tahun lalu itu (2021) sebagian TKD dirumahkan, income dikebiri, dinaikkan lagi tapi tidak seperti semula. Kita semua tahu bahwa anggaran pendapatan dan biaya pada tahun berjalan itu sudah ditetapkan awal tahun 2021, dan itu sudah direncanakan bulan-bulan terakir tahun sebelumnya, 2020. APBD tahun 2021 ditetapkan oleh Pemda sebelumnya. 

Salah satu sumber pendapatan daerah itu adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang diperolah antara lain dari pajak usaha pada tahun 2021. Income TKD untuk sejumlah 2000-an orang itu sudah ditetapkan Rp.1,9 juta/orang misalnya. Bro, uang itu hanya angka dalam penetapan diatas kertas yang disebut APBD. Sekali lagi, itu angka "penetapan di atas kertas". Uang riil belum ada. Riilnya ketika ada penerimaan uang PAD pada tahun berjalan, tahun 2021 itu. Nah, Monster Covid-19 masih nongol tahun 2021 'kan? Para pengusaha "mendekam dalam kamar isolasi mandiri". Perkiraan Pemerintah Indonesia bahwa monster covid sudah tidak ada lagi pada tahun 2021 ternyata meleset. Monster covid itu madih unjuk gigi. Para pengusaha butuh waktu lama untuk bangkit. Aktivitas ekonominya mati suri. Lha, uang pajak untuk daerah? Bro, juga anjlok. Penerimaannya tidak mencukupi gaji 2000-an TKD. Angka diatas kertas APBD tadi menjadi impoten pada bulan-bulan berjalan. Bahasa Manggarai-nya, "bo lelon modok, landing toem gunan, lemelengkus gi". Lalu, dengan apa TKD digaji? Itulah masalahnya. Dirumahkan. Gaji dikebiri. TKD beserta keluarganya 'mati kelaparan?" Belum ada kabar kematian TKD karena kelaparan itu pada tahun 2021. Maaf, malah mungkin mereka kenyang karena sibuk panen porang dengan hasil rupiah jutaan ! Kenapa? Karena sebagian besar TKD kita memiliki tanah pertanian di desa 'kan? Sebagian besar dari mereka berasal dari desa dan sebagian besar hidup dari hasil pertanian itu selama jadi TKD.

Pertanyaan lanjutannya: apakah ada kerugian negara di situ karena tindakan Bupati? Anda tentu bisa menyimpulkannya. 

Tapi sekali lagi, tadi saya katakan 'semoga saya benar" untuk menukik di bidang ini. Tapi kalau anda bilang saya keliru, "Anda tunjukkanlah berapa kerugian negara pada masalah TKD itu, berapa yang meninggal karena kelaparan, dan hal-hal itu anda sampaikan kepada KPK atau ke lembaga yang menanganinya".