Kebijakan New Normal Saat Melonjaknya Kasus Covid-19, Apa Saja Dampaknya?

Thomas  R.Dyie sebagaimana dari ( Djaeruni 2015 ) mengungkapkan bahwa defenisi dari kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau  tidak dilakukan. 

Konsep kebijakan publik ini di hubungkan dengan kebijakan new normal , membuat pemerintah harus memahami kebijakan publik yang akan dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. Era new normal  membuat pemerintah harus segera melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam perangkat birokrasi dan metode kebijakan publiknya.

Apa? Pemerintahan telah menerapkan kebijakan "The New Normal" ditengah pandemi Covid-19 yang semakin meningkat? Lantas Apakah itu Meperbaiki keadaan atau sebaliknya akan Memperburuk Keadaan? 

Covid-19 atau virus yang telah memasuki wilayah Indonesia sejak22pekan lamanya hingga saat ini dan pertama kali mewabah membawa kericuhan tersendiri bagi seluruh masyarakat. 

Untuk dapat menerapkan kehidupan normal baru atau new normal tersebut, maka masyarakat harus bisa memahami konsep tersebut ini dengan baik dan benar, kalau tidak masyarakat tetap akan beranggapan bahwa ritme kehidupan terjadi seperti biasa saja , padahal sudah harus berubah sekali, masyarakat tidak bisa bertahan lagi dengan apa yang selama ini sudah terjadi, namun sudah harus mulai dengan pola hidup baru sesuai dengan protokkol kesehatan yang telah ditetapkan.

Virus ini sebenarnya belum  memiliki nama sendiri. Nama Corona  digunakan merujuk pada kelompok virus serupa yang salah satunya memicu SARS (severe acute respiratory syndrome) dan MERS (Middle East respiratory syndrome), dimana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan dengan nama Corona atau Covid-19, virus yang mematikan dan bermula di Wuhan, Cina.Lalu, apa arti dari Covid-19 itu?  Berikut penjelasan singkat dari Covid-19, Covid-19 ialah Ghebreyesus (Dirjen WHO) menyebut, C-o = corona, v-i = virus, dan D = disease. Jadi Covid bisa diartikan penyakit virus corona.  

Angka 19 menandai tahun pertama kali virus teridentifikasi dan menyebar. Pemilihan nama dilakukan berdasar pedoman yang disepakati antara WHO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pilihan nama tidak boleh merujuk pada lokasi geografis, hewan, individu atau sekelompok orang, karena mudah diucapkan dan terasosiasi dengan penyakit yang diakibatkan.

Langkah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah agar memperbaiki keadaan dengan haluan " The New Normal" mengakibatkan pro-kontra terhadap virus yang terjadi dan masih melonjaknya kasus Covid-19, dimana pemerintah ingin memulihkan kembali keadaan setelah diterapkannya Lockdown selama hampir 4 bulan diseluruh wilayah Indonesia. Pemerintah tampaknya mempersiapkan kebijakan baru yang memungkinkan  masyarakat dan "dunia usaha" melakukan aktivitas mereka secara normal namun tetap memperhatikan berbagai protokol pencegahan ancaman  penyebaran virus corona (Covid-19). Ini yang disebut sebagai kondisi normal baru (New Normal) yang mungkin harus dihadapi oleh semua pihak. Kondisi new normal diperlukan karena pemerintah perlu membangkitkan kembali roda perekonomian yang sangat terancam akibat Covid. Kalau tidak ada upaya untuk menaikkan roda ekonomi maka keadaan akan semakin terpuruk, seperti terlihat pada kinerja selama beberapa bulan terakhir. Hampir semua kegiatan ekonomi menurun, baik investasi, industri, perdagangan dan perbankan.

Protokol New Normal yang dilakukan pemerintah merupakan jalan tengah untuk mencegah perekonomian terkontraksi lebih dalam pada tahun ini. Penurunan kurva di beberapa daerah mendorong pemerintah untuk melakukan pelonggaran (PSBB). Maka tantangan paling utama adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti dan menjalan protokol kesehatan. Atas pertimbangan itu, mungkin, pemerintah akan mengerahkan personil TNI dan Polri untuk menjaga dan mengawasi pemberlakuan kebijakan baru dan melakukan penegakan hukum.

sepertinya siap atau tidak siap, kebijakan new normal akan diterapkan dan masyarakat harus menghadapinya dengan disiplin yang ketat. Tanpa kesadaran yang tinggi dari warga maka kebijakan tersebut bisa gagal dan kita menghadapi resiko yang lebih besar yaitu melonjaknya terus-menerus kasus Covid-19. 

New normal itu sendiri adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbolehkan kembali aktifitas seperti sedia kala. Dalam penerapannya, pemerintah memperbolehkan mereka yang beusia dibawah 45 tahun untuk beraktifitas di luar rumah, hal ini dikarenakan mereka yang masih dibawah 45 tahun masih memiliki sistem imunitas yan tinggi, berbeda dengan para lanjut usia yang dikhawatirkan lebih rentan terpapar virus.

Tujuan diberlakukannya new normal tersebut dikarenakan kebijakan sebelumnya yakni memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta himbauan pemerintah agar tetap dirumah yang menimbulkan resiko krisis ekonomi, maupun krisis edukasi bahkan krisis politik, sehingga pemerintah berupaya mencari jalan untuk memulihkan dengan menerapkan new normal agar masyarakat dapat beraktivitas seperti semula dan diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian negara. 

Jika metode PSBB terus dilanjutkan tanpa adanya inovasi baru, sbukan tidak mungkin ancaman krisis politik yang berimbas dari krisis ekonomi akan terjadi. 

Dapat kita lihat hingga saat ini sangat banyak para pekerja yang terkena PHK akibat perekonomian yang semakin merosot, kesenjangan sosial semakin terlihat jelas sehingga dapat membuka peluang terjadinya krisis keamanan, dan apabila terjadinya krisis keamanan ini akan menimbulkan kriminalitas seperti maraknya pencurian, perampokan dan kerusuhan massal yang dapat membuka peluang terjadinya krisis politik

Bahwa krisis politik merupakan suatu keadaan di mana Negara mengalami ketidakstabilan di dalamnya. Krisis politik dapat terjadi karena hilangnya kepercayaan masyarakat atau anggota partai terhadap pemimpinnya. Selain itu hal mendasar yang dapat menyebabkan krisis politik dalam suatu Negara adalah keamanan serta kestabilan ekonomi Negara tersebut.

Dilhat dari aspek ekonomi

Dari krisis ekonomi hingga krisis keamanan tadi akan berimbas kepada krisis politik. Isu-isu mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 ini dapat berpotensi menjadi bomerang bagi pemerintah, yang mana isu-isu tersebut dapat dipolitisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan pemerintah. Maka dari itu untuk mencegah hal-hal yang demikian, maka peran saling membantu antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi krisis saat ini sangat diperlukan. Jangan sampai krisis politik ini menjadi kenyataan. Apabila krisis politik ini benar-benar terjadi, maka dapat dikatakan Negara akan berada dalam kekacauan dan akan terjadi konflik internal dalam Negara.

Lantas, Apakah Kebijakan New Normal sudah efektif? Teruntuk dari aspek ekonomi memungkinkan saja akan kembali seperti semula walaupun harus perlahan-lahan, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa disiplin dengan protokol kesehatan yang telah dijalankan, dan menyebabkan terjadinya penyeberan virus yang terus-menerus. 

Dimana ada dua potensi yang harus dihadapi, yaitu potensi untuk meningkatkan perekonomian kembali dengan potensi resiko melonjaknya gelombang peningkatan kasus positif Covid-19. Kemudian, kebijakan pemerintah yang mengatakan rakyatnya harus hidup damai dengan virus. Dengan alasan, pemerintah akan menerapkan "New Normal" untuk tetap bisa memajukan perekonomian yang terus anjlok semenjak pandemik ini.

Dilihat dari aspek pendidikan

Seperti yang kita lihat pada masa pandemi ini sistem untuk pembelajaran melalu daring/online dan semua kegiatan apapun memalui online, penerapan sistem ini berimbas pada meningkatnya penggunaan media sosial untuk menunjang proses pembelajaran. 

Berbagai macam platform media sosial bermunculan dan dimanfaatkan oleh guru maupun siswa untuk mengakses informasi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Terkait adaptasi dunia Pendidikan terhadap kehidupan new normal, ada beberapa  hal yang dilakukan diantaranya : Pertama, adaptasi dengan protokol kesehatan. Mengingat dunia pendidkan adalah tempat betemu dan berkerumunnya banyak orang, maka pemerintah telah menetepkan aturan atau protokol kesehatan secara ketat agar sekolah tidak menjadi kluster baru persebaran Covid-19.

Akan tetapi kebijakan New Normal ini juga mengakibatkan simpang siur dan pro-kontra terhadap masalah sosial seperti ibadah dan edukasi (pendidikan) dimana wajib menerapkan Physical Distancing dan harus berjaga jarak. New Normal Efektif bagi sebagian masyarakat yang mematuhi peraturan kebijakan pemerintah dan biasanya bagi masyarakat dengan penghasilan diatas rata-rata, dan tidak semua masyarakat sama memiliki penghasilan yang secukupnya. Apakah New Normal akan berdampak baik kedepannya atau memperburuk? Apakah kita bisa menurunkan resiko penyebaran Covid-19? Kembali lagi peran Masyarakat dan juga Pemerintahannya harus saling bahu-membahu untuk menghadapi bencana nasional ini (non-alam) dan harus seimbang. Untuk itu mari kita sama-sama menaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi lonjakannya virus ini.  

Melalui new normal , pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Namun, disisi lain semua pihak diharapkan tetap berupaya menghentikan penyebaran virus Corona. 

\Meski secara fakta, terlihat dalam berbagai pendapat masyarakat, dimana kebijakan new normal yang digaungkan oleh pemerintah Joko widodo dalam penanganan wabah Covid19 di Indonesia di tanggapi dengan sikap pro dan kontra oleh Publik , seperti di kabarkan di berbagai media online dan offline.

Jadi, efektif atau tidaknya kebijakan new normal tergantung dengan bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan new normal ini, apakah amsyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau mengabaikan protokol kesehatan karena beranggapan bahwa dengan dilakukannya kebijakan new normal maka kehidupan masyarakat dapat berjalan normal kembali tanpa melakukan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid19.