COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), nama yang tidak asing bagi ditelinga kita. Merupakan penyakit berbahaya yang sejak awal keberadaannya membuat semua orang sangat panik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.
Apalagi dengan terus meningkatnya kasus positif di Indonesia, yang tiap harinya kasus positif tersebut kian meningkat sejak pemerintah Indonesia membuat kebijakan dan menerapkan aturan new normal.
Masa new normal adalah masa dimana saat masyarakat mulai “dipaksa” berdamai dengan COVID-19. Hidup berdampingan bersama COVID-19 di imbangi dengan mengedepankan protokal kesehatan guna mencegah terjadinya penuralan COCID-19 hingga ditemukannya vaksin yang kabarnya simpang siur. Penerapan new normal ini bertujuan untuk menggerakan roda perekonomian Indonesia yang merosot akibat pandemi COVID-19.
Namun, sayangnya penerapan kebijakan new normal tersebut malah membuat kasus COVID-19 menjadi semakin meningkat perharinya. Seperti yang dilansir pada situs halaman covid19.go.id menunjukkan bahwa kasus COVID-19 mulai meningkat sejak diberlakukannya kebijakan aturan new normal tersebut. Angka ini berpotensi terus bertambah karena beberapa hal.
- Yang pertama adalah longgarnya aturan pemerintah dalam pemberian sanksi tentang syarakat yang belum paham akan protokol kesehatan.
- Dan yang kedua adalah disebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Dikarenakana ktivitas masyarakat mulai meningkat sejak ditetapkan new normal. Orang-orang mulai pergian kepasar, ketempat-tempat umum, bekerja di kantor dan di banyak tempat, dan orang-orang masih bebas berkerumun tanpa jaga jarak dan tanpa menggunakan masker. Jika kebiasaan ini terus berlangsung, tentu impian untuk memulihkan perekonomian dan menurunkan kurva penularan akan terbuangsia-sia. Dengan demikian, bisa-bisa new normal bukannya menjadi anugerah malah menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia.
Jika ingat kembali sebelum dilaksanakan penerapan New Normal di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah Indonesia yang terjangkit virus COVID-19.
PSBB merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19, yang dapat diartikan sebagai Lock Down dari Indonesia merupakan langkah yang sangat bagus untuk dilaksankan. Meski tidak seketat dengan Lock Down yang dilakukan oleh Negara lain tapi PSBB merupakan kebijakan yang tepat untuk diambil pemerintah.
Tujuan dilaksanakan PSBB yaitu untuk menekan penyebaran COVID-19.Penerapan PSBB dilakukan di beberapa daerah,salah satunya Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi pertama dilaksanakan PSBB.
Penerapan PSBB di Jakarta dilaksanakan karena jumlah positif COVID 19 lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia. diantaranya aturan yang harus dilakukan selama penerapan PSBBialah pembatasan kegiatan keagamaan/rumah ibadah, tempat perbelanjaan mall, tempat wisata dan temapat-tempat lainnya.
Selama 2 minggu diterapkan PSBB,DKI Jakarta berhasil menurunkan jumlah positif dan kematian COVID 19. Namun,ada juga warga yang melanggar aturan selama penerapan PSBB di Jakarta, diantaranya tidak memakai masker saat berpergian yang dikarenakan harga masker melambung tinggi dan susahnya untuk menemukan APD tersebut.
Dalam peraturan Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO), jika sebuah Negara ingin melakukan sebuah trasisi baru, pelonggaran pembatasan dan scenario lainnya maka harus memperhatikan beberapa hal: pertama, bukti yang menunjukkan transmisi COVID 19 dapat dikendalikan.
Kedua, memiliki kapasitas system kesehatan, tenaga medis dan kesiapan masyarakat dalam mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantika.
Ketiga meminimalkan resiko COVID 19 dalam peraturan kerentanan tinggi, terutama dipanti jompo, fasilitas kesehatan mental dan orang yang berlokasi ditempat padat penduduk.
Keempat menerapkan protocol kesehatan dimanapun, baik ditempat kerja, rumah, rumah sakit, tempat ibadah,dll. Dan kelima masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal.
Perbandingan PSBB dengan penerapan New Normal,merupakan langkah awal dalam banyak memberikan problema dalam pemikiran masyarakat, awalnya pemerintah. Public yang menilai bahwa kebijakan yang banyak diambil pemerintah tidak adanya konsistensi dalam penerapannya.
Awalnya penerapan PSBB yang dianggap lebih efektif dan bisa menekan jumlah korban positif COVID 19. Tetapi banyak menimbulkan kontra dikalangan public karena faktor dari perekonomian masyarakat golongan menengah kebawah yang semakin hari merosot, dan banyaknya pekerja yang di PHK.
Belum usai dengan penerapan PSBB yang diberlakukan pemerintah, masyarakat kembali di buat bingung dengan diberlakukkannya New Normal, bahkan pak Jokowi mengecek kesiapan beberpa Mall, Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta pusat.
Dalam penerapan ini pemerintah menerapkan pelonggaran dalam masyarakat melakukan aktifitas baik berbelanja, ibadah dan berkerja. Tetapi tetap melakukan protocol kessehatan yang diberikan oleh pemerintah.
Dalam menghadapi pandemi ini baik pemerintah dan juga masyarkat kerap dilematis dengan hal-hal berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Pemerintah yang mengambil kebijakan demi kepentingan masyarakat yang awal diberlakukannya PSBB dengan tujuan menghenrtikan penyebaran wabah COVID 19, tetapi ada kelemahan dengan merosotnya perekonomian bangsa.
Kemudian diberlakukannya peraturan new normal yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki perekonomian bangsa, tetapi justru bisa memperluas penyebaran COVID 19.
Penulis menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah merupakan solusi untuk mencegah penularan COVID 19 dan juga perekonomian bangsa tetap berjalan. Hal inilah mengapa masyarakat harus memiliki satu tujuan dan saling mendukung satu sama lainnya.
Setelah PSBB yang awalnya dianggap berhasil menekan penyebaran COVID 19 tetapi berpengaruh kepada perekonomian bangsa, lalu diberlakukannya new normal merupakan solusi sebagai penindak perekonomian yang semakin merosot.
Dikedua kebijakan tersebut antara pemerintah dan masyarakat harus saling berdampingan dengan baik untuk menghentikan wabah ini. Banyak yang mengeluhkan peraturan new normal yang dianggap tidak berhasil dalam menangani COVID 19.
Penulis beranggapan ketidak berhasilan itu merupakan adanya ketidak percayaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga menyepelekan protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Menghadapi situasi new normal ada beberapa pola-pola kehidupan yang harus sama-sama diberlakukan agar bisa bersinergi baik antara masyarakat dan pemierintah, yaitu.
- Adaptasi merupakan sebuah skema harus menaggulangi siatuasi internal dan eksternal yang gawat. Masyarakat yang harus menyesuaikan dengan lingkungan tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan.
- Tujuan yang harus dicapai adalah sebuah sistem yang harus memberikan arti dan pencapaiandari tujuan utamanya. Baik PSBB dan new normalmemiliki tujuan yang sama yaitu menghentikan penyebaran COVID 19. Dan seluruh lapisan harus berkontibusi dengan menerepkan protokol kesehatan agar tidak menjadi sebuah boomerang untuk kita.
- Integrasi yang merupakan hal-hal yang mengatur dengan bagian-bagian untuk menjadi komponennya. Pola-pola yang sudah ada dapat berjalan baik jika masyarakat memiliki nilai positif terhadap peraturan pemerintahan dan mengaplikasikannya dikehidupan.
- Memelihara pola yang didalamnya satu sama lain dapat saling melegkapi, memelihara dan memperbaiki baik hal-hal yang individual maupun kultur yang menciptakan dan menopang motivasi. Karena setiap Negara mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi pandemiCOVID 19.
Karena tentunya bukan hanya pemerinyah yang melakukan penanganan dari pandemi ini, tetapi kita semua seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai peran dan fungsi yang sama dalam memutus rantai penyebaran virus COVID 19. Agar turunnya kasus COVID 19 dan membaiknya prekonomian Indonesia.
