Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif periode II tahun 2021/2022 di minggu ke-2 menjalankan program di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan tematik TIK perihal proses Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Desa Klatakan ini memiliki tiga dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Gadungan, dan Dusun Penggungan. Terdapat sekitar 1.173 KK yang tercatat layak untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Namun, data yang telah diterima perlu dilakukan verifikasi dan validasi sehingga pemerintah Kabupaten Jember berkolaborasi dengan berbagai Perguruan Tinggi yang terdapat di Kabupaten Jember.Â
Kegiatan verifikasi dan validasi DTKS dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mendaftarkan diri melalui aplikasi DTKS tersebut. Sistem pengambilan data yang dilakukan dengan membagi anggota kelompok sesuai jumlah dusun yang ada di Desa Klatakan, yaitu terdapat 3 dusun dimana setiap dusunnya di data oleh 3 mahasiswa.
Selasa 2 Agustus 2022, KKN Kolaboratif kelompok 136 mulai melakukan pendataan DTKS kepada warga yang tercatat layak untuk mendapat bantuan dari Dinas Sosial.Â
Selama tiga hari berjalan, kelompok KKN Kolaboratif 136 ini telah berhasil melakukan pendataan sebanyak 201 KK melalui aplikasi DTKS. Terdapat sedikit kendala dalam melakukan pendataan ini, yaitu adanya kendala dalam melakukan pengunggahan (push) data dalam aplikasi, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat kelompok kami dalam melakukan pendataan.Â
Namun hal ini dapat teratasi dengan adanya kerja sama antar anggota kelompok dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang selalu memberikan arahan terkait pemrograman aplikasi DTKS.
Masyarakat desa Klatakan selalu merespon dengan baik kedatangan KKN Kolaboratif kelompok 136 yang melakukan pendataan. Kelompok 136 juga dibantu oleh Perangkat Desa, Kepala Dusun, RT, dan RW setempat untuk memudahkan melakukan pendataan kepada warga yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial.Â
Dengan adanya pemrograman verifikasi dan validasi DTKS ini, mahasiswa KKN Kolaboratif dapat membantu pemerintah untuk meminimalisisr kesalahan dan ketidaksesuaian penerima bantuan dari Dinas Sosial kedepannya.
