Awal Mula Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu multidisiplin. Ilmu kesehatan masyarakat didasari oleh disiplin ilmu antara lain; Ilmu biologi, Ilmu kedokteran, Ilmu kimia, Ilmu fisika, Ilmu lingkungan, Sosiologi, Antropologi, Psikologi, serta Ilmu pendidikan. Menurut Winslow (1920), Kesehatan Masyarakat (Public Health) adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui "Usaha-usaha Pengorganisasian Masyarakat" untuk; Perbaikan sanitasi lingkungan, Pemberantasan penyakit-penyakit menular, Pendidikan untuk kebersihan diri, Pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini, Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya.

Kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Belanda pada abad ke-16. Awal mulanya dimulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang dikhawatirkan masyarakat. Pemerintah Belanda mulai mengupayakan langkah-langkah untuk mengatasi penyakit menular seperti cacar dan kolera melalui berbagai program kesehatan masyarakat. Lalu, pada tahun 1888, didirikan laboratorium kedokteran pertama di Bandung yang bertujuan mendukung upaya pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, dan cacar. Laboratorium serupa kemudian juga didirikan di Medan, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.

Tahun 1927 menandai perubahan penting bagi pendidikan dokter pribumi dengan perubahan STOVIA menjadi sekolah kedokteran. Perubahan ini berlanjut hingga tahun 1947, ketika Universitas Indonesia didirikan, dan sekolah kedokteran tersebut kemudian diubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Selanjutnya, tahun 1951 membawa perubahan signifikan dengan diperkenalkannya konsep pelayanan kesehatan masyarakat yang menekankan pentingnya aspek kuratif dan preventif. Konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO dan menjadi dasar bagi pengembangan sistem pelayanan kesehatan primer melalui pembentukan unit fungsional yang dikenal sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Pada tahun 1956, Dr. Y. Sulianti memprakarsai "Proyek Bekasi," sebuah proyek percontohan untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1967, seminar perumusan program kesehatan masyarakat menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan sistem Puskesmas yang dibagi menjadi tipe A, B, dan C. Pada tahun 1968, Rapat Kerja Kesehatan Nasional menetapkan Puskesmas sebagai sistem pelayanan kesehatan terpadu yang melayani kebutuhan kesehatan kuratif dan preventif di tingkat kecamatan atau kabupaten. Namun, pada tahun 1969, sistem Puskesmas disederhanakan lagi menjadi dua tipe: tipe A yang dikelola oleh dokter dan tipe B yang dikelola oleh paramedis.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1979, sistem Puskesmas menghilangkan pembedaan tipe Puskesmas, jadi hanya ada satu tipe Puskesmas yang dikepalai oleh seorang dokter dengan tiga kategori penilaian: sangat baik, rata-rata, dan standar. Pada tahun 1984, pemerintah memperkenalkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di Puskesmas, yang meliputi layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Pada tahun 1990, Puskesmas semakin dikembangkan menjadi pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang bertujuan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang menyeluruh.

Sejarah perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia menunjukkan upaya yang konsisten dan bertahap dalam mengatasi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari zaman penjajahan Belanda hingga era modern. Inisiatif-inisiatif seperti pemberantasan penyakit menular, pelatihan tenaga kesehatan, hingga pendirian laboratorium dan institusi pendidikan kedokteran, menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih kuat. 

Puskesmas, yang lahir dari konsep pelayanan terpadu, menjadi salah satu tonggak utama dalam menyediakan layanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Transformasi dan penyempurnaan sistem Puskesmas dari waktu ke waktu mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, baik kuratif maupun preventif. Hal ini menegaskan bahwa peran kesehatan masyarakat tidak hanya terbatas pada penanganan penyakit, tetapi juga dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri.

KATA KUNCI: Indonesia, Kesehatan, Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Porter, Dorothy. (1998). Health, Civilization, and The State. London: Routledge.

Siyoto, Sandu. (2016). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ponorogo: FORIKES.