Dikasi Enak Kok Nolak?

Visi dan misi membawa Jakarta menjadi lebih baik ternyata mendapat banyak halangan dari berbagai pihak bahkan dari masyarakatnya sendiri. Hal ini terjadi saat pemda DKI akan merelokasi warga sekitar waduk Pluit kebeberapa rumah susun diantaranya rusun Marunda, namun anehnya mereka menolak dan meminta ganti rugi. Pemerintah DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan ganti rugi berupa uang kepada warga yang terkena gusur karena mendirikan rumah di lahan milik negara, seperti Waduk Pluit. "Kami ganti mereka pindah ke rumah susun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama di kantornya pada Rabu, 8 Mei 2013. Ahok akan memberi mereka rumah susun yang lengkap dengan isinya, termasuk televisi dan kasur.

Hal di atas membuktikan bahwa pendekatan penggusuran pemda DKI sekarang lebih profesional, bagaimana tidak warga sekitar waduk pluit yang nyatanya ilegal masih diberi relokasi sangat layak oleh pemerintah setempat. Namun entah siapa yang menghasut warga sekitar waduk pluit menolak hal tersebut. Banyak isu diantaranya "Ada sekelompok orang yang melarang pindah ke Marunda. Jadi memang ada sekelompok orang di Jakarta yang kerjaannya dapat uang dengan main-main tanah supaya dapat kerohiman, dapat uang terus. Itu bajingan kita anggap kalau ngambilin uang rakyat terus. Kenapa? Karena ini juga uang rakyat," ungkap Ahok di Mal Ciputra, Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2013).

Harusnya kebijakan yang bertujuan demi kebaikan masyarakat Jakarta didukung bukan ditentang. Jangan sampai saat banjir mereka menuntut kewajiban pemda DKI namun disisi lain mereka enggan melakukan kewajibannya. Bahkan statement wagub DKI sangat jelas "Saya baikin (bisa pakai tanah negara). Begitu saya jual beli, begitu dibongkar, minta hitung per meter, ini dari mana? Makanya, Jakarta jadi rusak karena itu. Kita nggak ada lagi toleransi. Kita mau sikat habis,"

Jarang sekali warga ilegal yang tinggal ditanah negara diberikan relokasi sangat pantas, jika kita tengok penggusuran di provinsi lain jangankan ganti rugi - relokasi pun tidak ada. Kesalahan pemerintahan masa lalu di Jakarta harusnya dirubah bukan dijadikan hal yang biasa. Ingat jika kita sering menganggap hal salah itu benar maka bersiaplah berbudaya salah!