Mengapa fenomena Lulung Sarjana Hukum Rimba ini menarik?  Karena kalau di flash-back ke belakang, latar belakang hidup Lulung  sebagai preman Tanahabang cocok bener dengan gelarnya.
Selain itu, ngapain lagi, Lulung Sarjana Hukum Rimba ini mencari-cari kesalahan Gubernur Ahok. Bukankah sebagai anggota DPRD yang terhormat, dia harus mendukung kinerja pemerintahan berdasarkan bukti, bukan melontarkan berbagai fitnah yang tidak ada dasar hukumnya.Main tabarak aja, Â Asal Bukan Ahok, Lawan Ahok. Â Kalau sudah begini, pas bener gelarnya, Lulung Sarjana Hukum Rimba.
Jadi segala strategi  Lulung Sarjana Hukum Rimba dan kelompoknya mengatasnamakan Anggota Dewan yang terhormat,  hari ini, bisa jadi memalukan lembaga DPRD DKI Jakarta
Malahan Lulung cs memilih membuat  kegiatan memalukan, bikin kegiatan yang tidak produktif, bahkan nggak tahu diri, menghamburkan uang rakyat untuk membayari transportasi mereka ke  kantor KPK di daerah Kuningan Jakarta. Harusnya tindakan begitu harus segera ditertibkan, dihentikan.Â
Ketika Pemda DKI Jakarta didukung Kepolisian, Pangdam DKI Jakarta, Kementerian Sosial semuanya  bahu membahu membereskan masalah rakyat Jakarta yang tinggal di Kalijodo, mana suara DPRD DKI Jakarta. Saat Pemda DKI Jakarta menggelar operasi penyakit masyarakat, DPRD DKI Jakarta malah melempem.
Â
Ini dia, anggota DPRD DKI yang cs-nya Lulung Â
Sehari sebelumnya, ternyata Lulung cs melalui Muhamad Taufik (anggota DPRD yang baru keluar penjara karena korupsi) sudah sesumbar bahwa rencana pengaduan mereka ke KPK didukung semua fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Mengomentari sikap Lulung cs yang menyambangi Kantor KPK, beberapa netizen malah menyatakan, tindakan Lulung cs, sadar dan nggak sadar menjadi gladi resik bagi mereka sendiri, sebelum akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dari kasus UPS 12 Trilyun.Â
Yang sangat tidak beretika, ketika diwawancara di Kantor  KPK, Lulung yang dikenal sebagai Haji Lulung  berteriak-teriak menyatakan kalau Gubernur Ahok pembohong.Â
Ah, jadi penasaran, mari kita cek apakah  Haji Lulung bohong? .
Jika Haji Lulung mengaku didukung semua fraksi DPRD DKI Jakarta, Â ternyata Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta menolak ajakan Lulung cs untuk mengadukan Pemda DKI Jakarta untuk kasus RS Sumber Waras. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/17/14123851/Tiga.Fraksi.DPRD.Tidak.Ikut.Menanyakan.Perkembangan.Kasus.Sumber.Waras.ke.KPK