Hinalah Pemerintah Kau Dipenjara

Pada saat itu MK berpendapat bahwa pasal penghinaan presiden tidak relevan dengan perkembangan zaman serta kondisi saat ini. Sebab, pasal tersebut awalnya dibuat untuk menghormati kepentingan Ratu Belanda di Indonesia.

Oleh ahli hukum dan kelompok aktivis, momen pembatalan itu diartikulasikan sebagai sebuah kemenangan demokrasi. Perjuangan para aktivis dalam melawan ketidakadilan dan kesewenangan turut mengalami kebangkitan.

Sayangnya, momentum kemenangan demokrasi itu berangsur tergerus oleh adanya UU ITE serta pasal penghinaan terhadap pemerintah yang akan segera disahkan oleh para penguasa.

5. Dihina Tak Bikin Hina
Adalah hal yang wajar jika pemerintah menjadi pusat perhatian publik, entah dalam bentuk kritik ataupun komentar-komentar pedas. Mereka diberi mendat yang besar oleh rakyat lantaran dinilai mampu "mengolah" berbagai tekanan, termasuk kritik dan hinaan.

Hinaan tentu tidak sama dengan hoaks atau fitnah yang bisa merusak reputasi pemerintah, dan sudah jelas memiliki konsekuensi hukum andai dilakukan.

Untuk para pejabat pemerintahan yang memang betul-betul bekerja keras demi kepentingan publik, hinaan sejatinya tak akan mendegradasi martabatnya. Justru martabat para penghinanya yang akan terdegradasi dengan sendirinya.

Jiwa besar para pemimpin akan dinilai salah satunya dari cara mereka dalam menyikapi komentar-komentar buruk yang dilontarkan kepadanya. Alih-alih membenci mereka, masyarakat justru bakal menaruh simpati untuk pejabat negara yang bisa tetap sabar dan terus bekerja keras meskipun kerap dihina.

Hinaan juga terkadang dapat menjadi kontrol sosial bahwa setiap sikap dan kebijakan yang dipilih oleh pemerintah akan selalu diawasi publik. Sehingga, mereka akan bekerja jauh lebih keras untuk mewujudukan Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan kelima poin itu, pemerintah dan DPR sebaiknya membatalkan wacana pengesahan pasal multitafsir penghinaan pemerintah. Langkah itu akan berpotensi merusak iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Barangkali pemerintah dan DPR dapat mengupayakan pendekatan yang lebih humanis sebagai langkah edukasi dan pencegahan supaya masyarakat tidak gampang untuk menghina pemerintah. Sesuai dengan pepatah mencegah lebih baik daripada merepresi mengobati.