Fakta-fakta itu sangat bertolak belakang dengan sikap anggota dewan yang begitu gemar mengusir mitra kerjanya, dengan dalih tak menghormati jalannya agenda. Padahal, mereka sendiri kerap kali tidak menaruh hormat terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat.
Kecendrungan mereka yang hobi marah-marah juga menunjukkan kalau anggota dewan tidak bisa mengelola komunikasi dan emosinya tatkala rapat berlangsung. Apalagi, pola komunikasi serta kontrol emosi acap kali menentukan hasil rapat.
Normalisasi pengusiran seperti itu justru berpotensi menghambat jalannya sidang serta fungsi dan tugas DPR. Tradisi buruk itu pada akhirnya bisa merugikan mereka sendiri karena agenda yang berlangsung tak menghasilkan apa-apa selain adanya keributan dan naiknya tensi darah.
Terlebih lagi, mereka yang menghadiri rapat sejatinya ialah orang-orang yang diundang oleh anggota dewan. Mereka sendiri yang mengundang, tetapi pada saat yang sama, mereka juga lah yang mengusir tamunya.
Apakah sikap itu sudah mencerminkan budaya Indonesia yang melayani tamu dengan baik? Bukankah tamu itu raja?
Meski dirugikan akibat rapat mangkrak di tengah proses, ternyata mereka juga diuntungkan dari dana rapat yang telah dialokasikan. Selain gaji serta sejumlah tunjangan, penghasilan anggota dewan juga berasal dari uang rapat senilai Rp2 juta per sidangnya!
Uang sidang itu dihitung per kehadiran anggota setiap rapat. Bila dalam sehari hanya menghadiri satu kali sidang dan selama sebulan ada 22 kali, maka total uang sidang wakil rakyat adalah senilai Rp44 juta per bulan. Lumayan, bukan?
Mereka yang telah diusir nantinya akan diundang kembali dalam agenda sidang ulang. Artinya, semakin berlarut-larut jalannya suatu rapat akan berimplikasi pada membengkaknya anggaran belanja negara khusus DPR. Ya, lagi-lagi, uang rakyat yang dijadikan sebagai setoran.
Dampak selanjutnya, produk hukum dan kebijakan esensial, khusunya berkaitan dengan hajat hidup rakyat, pun nantinya akan turut mangkrak. Siapa yang rugi?
DPR edisi 2019-2024 selama ini seakan-akan hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah guna memuluskan berbagai agenda dan kepentingan. Mereka tampak garang di hadapan mitra kerja, tetapi ciut di depan pemerintah. Sikap kritis mereka seketika hanyut oleh arus kepentingan.
Menyikapi soal itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) memberi catatan kritis terhadap kinerja anggota DPR sepanjang tahun 2021 yang dinilai kurang memuaskan. Mereka menyoroti proses legislasi oleh DPR yang berjalan "kilat" tanpa adanya perdebatan.
