Selain berbentuk materi, platform digital tersebut juga diuntungkan dengan keharusan para peserta untuk memberikan rating sebelum mendapatkan sertifikat. Di era big data, online rating review ialah senjata untuk basis data perilaku konsumen yang bisa digunakan untuk menguasai pasar.
Materi yang disediakan juga cukup beragam, tidak kalah dari apa yang disediakan oleh Kartu Prakerja, seperti kelas wirausaha, pengembangan diri, bisnis digital, teknologi, serta bisnis dan keuangan.
Pelatihan yang seyogyanya diberikan secara gratis dikemas dalam bentuk paket yang harus dibeli oleh penerima manfaat Kartu Prakerja. Uang hak peserta yang diharapkan mampu menunjang kebekerjaan dan menjaga daya beli masyrakat di tengah pandemi hanya sekedar transit untuk kemudian hijrah ke rekening lembaga pelatihan dan platform digital.
Sertifikat pelatihannya pun hanya sebatas formalitas dan sama sekali tidak membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
Bagaimana mungkin sebuah perusahaan menerima pelamar kerja hanya bermodal sertifikat hasil nonton video tutorial? Jika pun memungkinkan, mana perusahaan yang siap menampung 5,6 juta peserta Kartu Prakerja--korban PHK?
Setelah menuai polemik dan kritik dari banyak pihak, manajemen Kartu Prakerja akhirnya menghentikan program paket pelatihan oleh mitra platform digital pada Rabu (2/7/2020). Namun ada kemungkinan masih akan dilanjutkan setelah pandemi berakhir.
Absurditas Kartu Prakerja berada pada puncaknya saat program yang diharapkan mampu menunjang kebekerjaan dan mengangkat daya beli masyarakat bisa berbalik mempidanakan pesertanya atas tidak berjalannya fungsi verifikasi manajamen pelaksana.
Melalui Perpres Nomor 76 Tahun 2020--sebagai revisi Perpres Nomor 36 Tahun 2020--yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi menyatakan bahwa peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.
Adapun jika penerima Kartu Prakerja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa melakukan tuntutan pidana.
Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, apa fungsi verifikasi yang selama ini dilakukan oleh Manajamen Pelaksana Kartu Prakerja?
