Wakil Presiden RI periode 2004 -- 2009 dan 2014 -- 2019 Jusuf Kalla membuka dan menjadi pembicara kunci pada diskusi publik berjudul "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Kamis (7/3) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok. Diskusi yang diprakarsai oleh Departemen Ilmu Politik FISIP UI ini juga dihadiri oleh Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dan menghadirkan para pembicara: Hasto Kristiyanto (Sekjen DPP PDI Perjuangan), Irma Chaniago (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem), Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara), Irwansyah (Dosen Ilmu Politik FISIP UI) serta Emir Chairullah (Wartawan, Dosen Hubungan Internasional FISIP UI).
Dalam sambutannya, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, yang kerap disapa Prof. Aji mengatakan, "Pemilu 2024 memiliki posisi yang penting dan harapannya menjadi tonggak bagaimana demokrasi dijalankan. Sekarang ini kita sebetulnya sedang membangun budaya politik, yaitu satu tradisi berdemokrasi. Meskipun demokrasi dari luar, tapi kita cari akar dan justifikasinya di Indonesia seperti apa. Kita tentu ingin memberikan kontribusi warna demokrasi yang bagus untuk Indonesia. Tetap memenuhi prinsip-prinsip dari demokrasi, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, tapi bagaimana itu dijalankan sesuai dengan budaya kita, ini yang harus kita bangun."
Prof. Aji juga menyampaikan refleksi penyelenggaraan pemilu 2024, antara lain adanya isu dugaan kecurangan di berbagai wilayah dan aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah sehingga mengurangi kepercayaan publik pada proses rekapitulasi suara. "Maka KPU dan Bawaslu didorong bekerja lebih profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel terutama dalam menyelesaikan rekapitulasi suara nasional yang akan diumumkan pada 20 Maret mendatang," ujarnya
"Demokrasi kita pasca Pemilu 2024 memerlukan revitalisasi dengan membangun kembali pengawasan dan keseimbangan yang kuat dalam pemerintahan.  Pemilu 2024 menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang fundamental untuk perbaikan demokrasi kita yang dianggap mengalami kemerosotan dalam 10 tahun  terakhir ini.  Kehadiran oposisi yang kuat, konstruktif, dan mengutamakan kepentingan rakyat merupakan salah satu prasyarat revitalisasi demokrasi kita pasca Pemilu 2024," tegas Prof. Aji.
 "Tidak ada partai politik didirikan untuk menjadi oposisi pemerintahan. Partai politik ingin memiliki kekuasaan untuk menjalankan wewenang. Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi, karena itu banyak yang pragmatis. Jika pemerintahan bisa berjalan dengan baik, maka mayoritas di parlemen harus mendukung. Oleh sebab itu, tidak ada yang salah apabila pemenang pemilu mengajak partai politik bergabung ke pemerintahan." tekan Jusuf Kalla lebih lanjut.
Menyinggung isu mengenai pemilu tahun ini yang dianggap tidak transparan oleh banyak pihak, JK mengatakan, "Banyak pihak yang ingin penyelenggaraan pemilu 2024 ini dikoreksi dan dievaluasi, sebab pemilu berjalan diatur oleh orang-orang pemerintahan atau yang memiliki uang."
Menurutnya, solusi yang terbaik ialah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024. "Siapapun pemenangnya nanti, pemimpin negara harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Solusinya, masalah ini seharusnya diselesaikan secara konsitusional," ujar JK.
JK mengaku khawatir, jika sistem pemilu yang sekarang ini tak dievaluasi, maka akan membuat Indonesia kembali ke jaman otoriter. Karenanya, JK menekankan perlunya evaluasi ke depan.
