     Di sisi lain, berdasarkan penjelasan dari lembaga IRESS (Indonesian Resources Study), bahwa apabila skema PW dimasukkan kedalam RU EBT-ET maka akan menimbulkan permasalahan baru pada sektor kelistrikan nasional, yakni akan mengurangi kemampuan PLN untuk bertahan dari kondisi kelebihan pasokan listrik; mengurangi kesempatan bagi pLN untuk survive; dan akan memaksa PLN untuk membayar listrik yang tidak terpakai. Lebih lanjut, bahwa skema power wheeling (PW) telah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dari UU Ketenagalistrikan melalui putusan No.001-021-022/2003, dan selanjutnya melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK pun memutuskan bahwa pola unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 1945. Dengan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian mendalam uji publik untuk mencermati dan menyikapi permasalahan pro kontra kebijakan memasukkan skema power wheeling (PW) kedalam RUU EB-ET.
     Pesan terakhir disampaikan Prof. Didin Damhuri," Maka kita pesan kepada anggota DPR coba konsisten di akhir jabatan mereka. Jangan sampai mereka mewariskan masalah bagi generasi yang akan datang. Kepada masyarakat, ayo kita kawal. Kita tidak sedang berteori macam macam kita kawal agar liberalisasi sektor energi khususnya kelistrikan itu tidak terjadi agar ketahanan kelistrikan kita sebagai pilar utama ketahanan energi itu bisa terjaga dan masyarakat itu tetap menjadi Panglima dalam pengelolaan energi kita melalui BUMN yang memang mendapatkan tugas untuk memberikan layanan masyarakat di mana pun berada yaitu PLN."
Â
Acara ini adalah seri pertama dari beberapa seri yang akan diadakan  berkelanjutan agar masyarakat  memahami seluk beluk power wheeling dan bagaimana jika suatu saat nanti nuklir menjadi salah satu dari sumber daya energi alternatif Indonesia. Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi sehingga diharapkan generasi muda yang nantinya melanjutkan apa yang saat ini sedang diupayakan.
Â
