Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Peristiwa terbentuknya PDRI merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah berdirinya NKRI, pdri merupakan mata rantai sejarah bela negara dalam mempertahankan republik indonesia yang baru di proklamasikan, 

Jakarta yang sejak awal kemerdekaan ditetapkan sebagai ibu kota negara tetapi pada tanggal 04 Januari 1946 harus dipindahkan ke Yogyakarta, 

dimana kondisi keamananya wilayahnya telah diduduki oleh pasukan sekutu yang diboncengi Belanda pada saat itu yang disebut sebagai NICA, 

pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta kembali menjadi target sasaran Belanda, yang disebut agresi militer Belanda ke II, Indonesia dikabarkan sudah dibubarkan,

 pada peristiwa tersebut Ir Soekarno, Moh Hatta, dan para meteri kabinet diasingkan dipulau Bangka, dan Rantauprapat

Sesuai dengan situasi ini Syafruddin Prawiranegara bersama Panglima komando teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat mengunjungi Teuku Muhammad Hasan gubernur Sumatera, 

mengadakan perundingan dan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukittinggi Sumatera Barat, 

selanjutnya Syafruddin beserta Tokoh nasional yang berada di Sumatera memutuskan untuk membentuk susunan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 1948 dan menandatangani susunan kabinet darurat 

antara lain ; Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI merangkap Menteri Pertahanan, menteri Penerangan, menteri Luar negeri AD Intern,Teuku Muhammad Hasan sebagai ; wakil ketua PDRI merangkap Menteri Dalam Negeri,menteri PPK, dan menteri agama, Sutan Muhammad Rasyid sebagai ; Menteri keamanan merangkap, Menteri Sosial pembangunan Pemuda, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap ; Menteri Kehakiman, Insinyur Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umummerangkap menteri kesehatan dan Insinyur Indrajaya sebagai ; Menteri Perhubungan merangkap menteri kemakmuran.

Sebelum Presiden Soekarno ditawan oleh pasukan Belanda beliau telah mengirimkan telegram mengenai pembentukan pemerintahan darurat ini, akan tetapi telegram tersebut tidak pernah sampai kepada Syafrudin, 

Namun demikian isi dari telegram tersebut juga menunjuk Syafrudin sebagai pejabat sementara presiden,