Sistem Noken dan Money Politik dalam Kasus Penghilangan dan Pengalihan Suara 30-an Caleg di Intan Jaya

Sehingga diharapkan pemilu 2024 ini dapat menjadi pelajaran bagi DPR RI untuk bisa mengatur regulasi system noken pada pemilihan umum berikutnya.

Kecurangan telah terjadi dalam system noken di Intan Jaya, tetapi jika diusut, semua proses yang telah berjalan tidak sesuai hukum mau diapakan? Apakah mau diulang? Tentu tidak.

KOMPROMI HUKUM

Di sini kita sampai pada posisi kompromi. Kompromi hukum di tanah Papua. Segala akibat system noken yang terjadi di tanah Papua khusus wilayah system noken akan dilalui dan dilupakan. Hukum kompromi dan menetapkan caleg-caleg yang mendapat suara nol di lapangan menjadi DPR, hukum kompromi dan tidak menghukum penyelenggara pemilu yang curang. Hukum kompromi, yang penting aman. Kompromi hukum secara langsung memelihara virus yang mematikan bagi demokrasi.

Di Papua selama aman, kecurangan bagaimana pun dibiarkan saja. Itulah sebabnya banyak terjadi pembakaran, aksi-aksi demontrasi, bahkan sampai aksi kekerasan, karena di Papua hukum bisa mendengar jika ada aksi yang keras.

Hukum yang kompromi akan menjadi bom waktu yang suatu kelak akan meledak di tangan pemainnya.