Masih Ada Guru Honorer?

Menjadi guru bukanlah suatu pekerjaan dambaan saya, bukan apa-apa karena saya merasa tidak memiliki bakat dalam hal mengajar apalagi mendidik. Selain tidak memiliki ilmu khusus yang benar-benar saya dalami sehingga ahli dalam bidang tertentu untuk di ajarkan kepada siapapun, saya sadar bakat alamiah dan passion saya hanya mencari laba. 

Maka saya memilih untuk berwiraswata atau berdagang. Karena menurut saya berdagang adalah profesi yang paling pas untuk memuaskan passion saya tersebut. Dalam berdagang bagi saya  jelas dan akurat, ukuran keberhasilannya adalah jumlah laba yang di hasilkan. Meskipun juga tidak dengan  menghalalkan segala cara.

Sangat berbeda sekali dengan profesi guru yang tugasnya mengajar dan mendidik siswa, ukuran keberhasilan seorang guru tidak pada pencapaian materi yang ia dapat, namun pada pencapaian dan kesuksesan siswanya di masa depan. Sedangkan materi yang ia dapat hanyalah kompensasi yang ia dapat di karenakan waktu dan tenaga yang telah di gunakan. Ilmu pengetahuan yang ia miliki merupakan titipan sang pemilik ilmu yang sesungguhnya.

Maka sangat mengherankan ada sebutan guru honorer, bagi saya sebutan ini sangat menghinakan profesi seorang guru. Profesi mulia seorang pendidik disandingkan dengan istilah yang merujuk pada sistem pengupahan. Seorang guru adalah pendidik bukan pekerja yang sekedar mencari penghasilan untuk kebutuhan pribadi, melainkan ada semangat menanam benih kecerdasan dan kebaikan kedalam diri anak didik untuk masa depannya kelak.

Para pendidik masa lampau di ingat, dikenang dan di muliakan bukan karena kejayaan dan kekayaan materi yang dimilikinya, namun siswa-siswa hasil didikannya telah banyak menjadi orang-orang besar di masa depan. Sebutlah Ki hajar dewantoro, HOS. Cokroaminoto, Syeh Kholil bangkalan, dan masih banyak lagi nama tokoh-tokoh pendidik besar lainnya.

Pemerintah sangat berkepentingan untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru. Sehingga para guru hanya fokus untuk mendidik dan mengajar para siswa tanpa harus mencari penghasilan tambahan untuk keluarganya. Faktor inti dari pendidikan adalah adanya guru dan siswa, itulah yang terpenting. 

Sarana dan prasarana dalam kegiatan pendidikan hanyalah faktor pendukung, maka kesejahteraan para guru semestinya menjadi skala prioritas. Dari anggaran pendidikan yang 20%  di alokasikan terlebih dahulu untuk kepentingan kesejahteraan para guru, bukan sebaliknya. Alih-alih meningkatkan mutu pendidikan selama ini pembangunan fisik  lebih di utamakan, mungkin dikarenakan banyak "proyek" yang bisa di garap oleh para oknum pejabat. Masih ingat kasus mark up yang melibatkan anggota DPRD  DKI H. 

Lulung Lunggana soal pengadaan barang UPS (Uninterrutible Power Supply) di 25 sekolah SMA/SMK di Jakarta Barat.Bahkan untuk pengadaan barang yang tidak terlalu urgent, pengadaan yang mengada-ada. Maka yang terjadi banyak bangunan sekolah yang megah, serta fasilitas sekolah lengkap, namun nasib guru masih banyak yang miris.

Mutu pendidikan yang utama di tangan guru bukan ruangan kelas ber AC atau bangunan sekolahnya bertingkat atau tidak .Untuk mensejahterakan para guru, sehingga tidak ada lagi guru berstatus honorer di Indonesia dengan anggaran pendidikan 20% sangatlah memadai jika anggaran tersebut tidak di recoki para "broker proyek" di dalam lingkungan kementerian pendidikan baik di pusat maupun di daerah.

Seorang guru yang tujuan hidupnya  mencerdaskan dan menanamkan benih kebaikan kepada anak bangsa adalah seorang yang patut kita muliakan, 

Sama halnya kita memuliakan orang tua. Apabila ada yang merendahkan dan "mengakali" mereka dengan cara mengambil hak yang sudah sepatutnya mereka terima., bersiap-siaplah untuk "kualat".