Propaganda Tagar "Ganti Presiden 2019"

Propaganda ganti Presiden merupakan upaya untuk memprovokasi masyarakat agar membenci Presiden Republik Indonesia yang sah dengan masa jabatan selama 5 tahun. Tema ganti Presiden terus disuarakan/dipolitisasi dengan berbagai cara, mulai dari membuat mimbar bebas di berbagai daerah, membuat lagu, buzzer media sosial, kaos, syal, poster, baliho dan media lainnya yang dapat menjangkau massa. Dengan satu tujuan mengakumulasi kebencian terhadap Presiden RI yang sah.

Sebagaimana tujuan dari tagar tersebut berupaya untuk mendiskreditkan Presiden, agar masyarakat tidak suka atau membenci Presiden, dengan cepat mendapat respon yang keras dari masyarakat dan para pendukung setia Presiden di lapangan. Mereka tidak terima Presiden difitnah, dihina dalam orasi -- orasi para politisi tagar tersebut dan seluruh aktivitas media serta kegiatan aktor maupun pendukung tagar ganti Presiden 2019. Dan respon keras masyarakat sudah ditunjukan di berbagai daerah, kegiatan tagar ganti Presiden ditolak karena dapat memecah-belah masyarakat, inkonstitusional dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden yang sah.

Ibarat kontes bernyanyi, peserta, pendukung sudah sepakat, setiap yang menang naik panggung dan bernyani diberikan waktu 5 menit, kemudian diundi kembali setelah 5 menit selesai dan kembali menguasai panggung dan bernyanyi demikian seterusnya. Pada saat salah satu peserta menguasai panggung dan bernyanyi di atas panggung, belum habis 5 menit, pendukung salah satu peserta yang lain meminta dan teriak -- teriak disertai dengan ejekan dan hinaan, agar ganti penyanyi, tentu hal tersebut dapat membuat situasi di luar panggung menjadi panas dan riuh antar pendukung peserta yang ada dan sudah pasti menimbulkan gesekan dan kerusuhan jika, cara -- cara ingkar dan tidak sesuai aturan dibiarkan. Begitu pula situasi yang terjadi terhadap tagar ganti Presiden 2019, dapat memicu hal serupa karena ingkar terhadap aturan main yang sudah disepakati bersama.

Tagar ganti Presiden 2019 ini juga merupakan satu upaya untuk mengelabui/mencari celah aturan, agar tidak dikategorikan sebagai curi start kampanye sebelum waktunya. Karena penggagasnya adalah ketua partai, anggota partai dan simpatisan partai. Partai -- partai tersebut sudah jelas mendukung dan mendaftarkan calon Presiden tertentu yang sudah resmi sebagai calon capres -- cawapres oleh KPU.

Sangat naif bin bodoh kalau para penggagas, penggerak tagar tersebut, mengatakan bahwa gerakan tagar ganti Presiden adalah gerakan sosial/masyarakat. Tidak dibutuhkan IQ lebih dari 80 untuk mengetahui, bahwa tagar ganti Presdien adalah gerakan politik yang tendesius untuk menjatuhkan wibawa Presiden yang sah. Mengakumulasi ketidaksukaan terhadap Presiden, untuk keuntungan pasangan yang didukung penggagas tagar tersebut.

Tagar ganti Presiden 2019 juga sebagai cerminan, bahwa paslon capres-cawapres yang didukung tidak memiliki prestasi yang relevan untuk menjadi bahan mensosialisasikan capres-wapres yang didukung. Akhirnya strategi yang dipakai adalah menyerang, mendiskreditkan, membuat isu -- isu yang cenderung menciptakan kekawatiran masyarakat serta provokasi sebagaimana tagar tersebut, isu -- isu yang digunakan, serta retorika -- retorika politik panggung.

Ketidakmampuan yang terlihat nyata dalam menghadapi persaingan di pilpres 2019 mendorong politisi-politisi busuk untuk menciptakan suatu kondisi ketegangan di tengah -- tengah masyarakat dengan harapan terjadi tensi tinggi dan polarisasi masyarakat yang dapat berpotensi pada perpecahan dan mudah untuk diprovokasi. Aparat wajib mengantisipasi model strategi politik chaos yang sedang dimainkan, agar tidak merugikan masyarakat, citra bangsa dan negara dan demokrasi politik yang sudah ditata dengan susah payah.

Pilpres harus menjadi ajang adu gagasan, ide, program, visi, misi untuk membangun kebangsaan yang lebih bermartabat, cerdas dan sejahtera. Yang dikampanyekan adalah prestasi calon yang relevan untuk menjadi seorang presiden, jejak rekam integritas calon, kapabilitas calon, kapasitas calon, bukan menyerang pihak lain dengan fitnah dan data -- data yang tidak benar.