Ekonomi Periode Pemerintahan Jokowi-JK

Kesan yang selama ini melekat pada pemerintahan daerah mengharapkan dan mendapat fee dari proyek -- proyek yang dibiaya APBD, memperlakukan peraturan daerah dan perizinan sebagai komoditas agar dapat menghasilkan keuntungan materil bagi pejabat harus diakhiri. Tidak menutup kemungkinan kebiasaan, perilaku pejabat seperti itu adalah faktor utama penghambat atau kurang aktifnya pejabat daerah dalam mensukseskan, mendukung pembangunan dan memaksimalkan penyerapan penggunaanAPBD. (sumber)

Memanfaatkan pasar modal, dana pensiun, dana asuransi, dana haji sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur agar realisasi infrastruktur bisa lebih cepat dan meluas dan mengurangi ketergantungan utang serta APBN. Menteri keuangan dan menteri BUMN mestinya bisa saling bekerjasama untuk memanfaatkan lembaga keuangan non bank yang memiliki dana jangka panjang, agar ketergantungan pembiayaan infrastruktur dari hutang dapat diminimalkan. 

Perusahaan pengelola tol, bandara, kereta api di pulau jawa yang sudah mapan dan menguntungkan dapat di-listing sebagian sahamnya s.d 49% di bursa, agar publik juga dapat sebagian keuntung dan mendapat peran kepemilikan perusahaan milik negara tersebut, di sisi lain perusahaan mendapatkan dana penjualan saham untuk pembangunan infrastruktur baru. Pemanfaatan dana jangka panjang dalam negeri juga mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap hutang berdenominasi mata uang dollar.

Meningkatkan peran industri manufaktur/pengolahan dan perakitan. Saat ini kerja pemerintah pusat yang paling menonjol adalah pembangunan infrastruktur sedangkan bidang manufaktur kurang bergeliat. Bahkan cenderung menurun, seperti yang terjadi di batam dan ditempat lainnya banyak perusahaan manufaktur mengalami penurunan bahkan tutup total galangan kapal, electronic, tekstil, barang kayu dan hasil hutan penurunan ini mengakibatkan penurunan eksport dan tentunya akan menyebabkan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Menko perekonomian, menteri perindustrian, BKPM, menteri perdagangan perlu meniru cara kerja yang dicontohkan presiden menangani infrastruktur. Kerja siang dan malam dengan fokus program yang jelas dan terukur. (sumber)

Memaksimalkan kebijakan bebas visa untuk meningkatkan peran ekonomi pariwisata. Kebijakan bebas visa merupakan keputusan yang sangat tepat dan progresif dari Presiden Jokowi. Harus dimanfaatkan sebaik -- baiknya. Alam Indonesia tidak diragukan lagi merupakan salah satu daya tarik wisatawan manca negara(wisman), tetapi tidak akan menghasilkan nilai ekonomi yang besar jika tidak didukung ramah-tamah dan sikap terbuka masyarakat selayaknya masyarakat ramah pariwisata. 

Atmosfer yang membuat nyaman dan aman bagi wisman adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Tidak kalah indahnya daerah -- daerah lain jika dibadingkan dengan bali (lebih dari 40% total wisman ke Indonesia 2015 adalah kunjungan ke Bali - sumber), tetapi di bali wisman merasa nyaman dengan kebiasaan -- kebiasaan mereka seperti menikmati minuman yang mengandung alkohol ringan di tempat terbuka, di pantai, di taman di halaman -- halaman restoran yang dipenuhi tempat -- tempat duduk dan meja yang disediakan. Tamu -- tamu hotel tidak terganggu oleh pihak -- pihak yang tidak berkepentingan. Polisi ada di tempat-tempat tertentu untuk menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan.

Orang yang piknik atau berwisata harus dapat dibuat merasa bebas dan lepas, sehingga mereka akan lebih lama dan lebih banyak lagi menghabiskan dananya. Setiap daerah yang ingin meningkatkan ekonomi pariwisatnya harus mau dan sungguh -- sungguh membentuk masyarakatnya membangun atmosfer kepariwisataan, jika hal ini dapat tercipta dapat dipastikan kunjungan wisman maupun lokal akan meningkat signifikan. Dan dengan cepat ekonomi pariwisata menjadi bagian penting dalam ekonomi masyarakat.

Kerja keras pemerintah pusat harus didukung dengan kerja keras pemerintahan daerah agar selaras/harmoni, karena ekonomi nasional merupakan akumulasi atau agregat pencapaian ekonomi seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan harus diterima dan makumi bahwa setiap sektor ekonomi yang dipilih membutuhkan fundamental/dasar yang tidak dapat ditawar/basa-basi sebagai pondasi syarat mutlak untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang akan wujud.