Butuh kerja sama solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat agar Kurikulum 2013 berhasil diterapkan.
Semua dilakukan demi kemajuan bangsa.
Implementasi Kurikulum 2013 merupakan satu kebijakan yang tak bisa ditawar lagi.
Sebab, ia merupakan salah satu jawaban bagi penyiapan generasi muda dalam kurun waktu jangka panjang.
Jika pelaksanaan kurikulum baru terus ditunda, yang rugi tak hanya institusi pendidikan, melainkan bangsa ini.
Akan banyak waktu yang terbuang sia-sia sementara globalisasi terus melindas negara-negara yang sumber daya manusianya lemah.
Hal demikian ditegaskan Wakil Presiden Boediono saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis, 6 Maret 2014.
Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan, Kepala Dinas Pendidikan, Rektor, dan berbagai pemangku kebijakan pendidikan se-Indonesia, Boediono menekankan pentingnya peran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kesuksesan penerapan Kurikulum 2013.
Merekalah yang paling tahu dan mengerti persoalan di lapangan.
Tantangan di lapangan, tambah Boediono, begitu besar dan bervariasi, mulai dari aspek geografis, budaya, hingga tingkat awal pendidikan di masing-masing daerah.
Begitu pula variasi yang terjadi di kalangan guru yang merupakan pemegang kunci keberhasilan Kurikulum 2013. “Tantangannya besar sekali.Tapi kalau kita tidak ikut cawe-cawe, kita semua gagal. Oleh sebab itu, mari kita kawal sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, termasuk pejabat Pusat dan Daerah,” katanya.
Boediono pun menekankan pada perlunya komitmen ekstra para pemangku kebijakan.
Berbagai hal detail mulai dari persiapan hingga eksekusi di lapangan harus benar-benar diperhatikan.
Bahkan ia mengharapkan RNPK menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang gamblang dan jelas agar bisa langsung dilaksanakan di lapangan.
RNPK sudah selesai. Berbagai rekomendasi dan kesepakatan telah ditetapkan. Kurikulum 2013 ‘tinggal’ dijalankan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengingatkan bahwa komponen penting keberhasilan penerapan Kurikulum 2013 ada di bahu guru.
Kurikulum 2013 tidak bisa diterapkan jika guru-guru belum dilatih.
Hanya guru terlatihlah yang bisa menerapkan Kurikulum 2013.
Di sinilah bedanya kurikulum ini dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya.
“Kerja sama yang bagus antara Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat menjadi kata kunci kesuksesan pelaksanaan Kurikulum 2013,” ungkap Mohammad Nuh.
Ia pun tak melarang jika ada Pemda yang mengalokasikan dananya untuk membiayai implementasi Kurikulum 2013 di daerahnya masing-masing. Hal demikian dipandang sebagai bentuk antusiasme dan perhatian Pemda terhadap kebijakan yang telah menjadi hajat nasional ini.
Pada tahun 2013, Kurikulum 2013 diterapkan secara bertahap dan terbatas.
Artinya, hanya sejumlah kelas dan sekolah yang menjalankan dan menjadi sampel pelaksanaan kurikulum ini; di jenjang SD hanya kelas I dan IV, SMP kelas VII, dan SMA/SMK kelas X.
Kini pada tahun 2014, Kurikulum 2013 masih diterapkan secara bertahap namun semua sekolah se-Indonesia menjalankannya.
Di jenjang pendidikan dasar mencakup 147.487 SD untuk kelas I, II, IV, dan V dan 38.453 SMP untuk kelas VII dan VIII.
Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah meliputi 11.629 SMA untuk kelas X dan XII dan 10.628 SMK untuk kelas X dan XI. Baru pada tahun 2015 Kurikulum 2013 diterapkan secara penuh dan menyeluruh.
Pada akhirnya, keberhasilan Kurikulum 2013 tak lepas dari kerja sama berbagai pihak. Kemdikbud tidak bisa bekerja sendiri.
Butuh dukungan dan partisipasi Pemda dan masyarakat untuk mensukseskannya. (rilis Kemendikbud)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
