Surat Terbuka untuk Bapak Presiden RI

Padang, 1 September 2012

Kepada Yth

Bapak Susilo Bambang Yudoyono (Presiden RI)

di

Jakarta

Dengan hormat,

Pertama-tama sebagai warga Negara yang baik, saya harus menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Presiden, sekalipun sejak dari periode pertama pencalonan Bapak, saya sudah tidak mendukung Bapak sebagai Presiden karena kelemahan karakter kepemimpinan Bapak, tapi mungkin satu suara dari rakyat seperti saya tidak terlalu berpengaruh, bagi perolehan suara Capres.

Selanjutnya, sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan fenomena tanggungjawab Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM bagi warga negaranya. Namun kali ini sebagai warga Negara yang merasakan langsung dari dampak diputuskannya Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, saya harus memberi catatan umum dan ringkas atas RAPBN yang Bapak sampaikan pada pidato antara lain tentang pagu APBN-P 2012," tentang Nota Keuangan 2013 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012). Adapun rincian secara garis beras nota keuangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1.Bahwa "Sejalan dengan makin bertambah besarnya kapasitas fiskal kita, maka anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 1.657,9 triliun, atau naik Rp 109,6 triliun (7,1 persen) Dijelaskan SBY, jumlah tersebut akan dialokasikan kepada tiga kelompok besar belanja, masing-masing untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp 547,4 triliun, belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga Rp 591,6 triliun, dan Transfer ke Daerah Rp 518,9 triliun”.

2.Bahwa dari RAPBN sebagaimana tersebut di atas, beberapa kementerian yang diduga akan memperoleh anggaran gemuk adalah sebagai berikut:

a.Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77,7 triliun

b.Kementerian Pekerjaan Umum Rp 69,1 triliun

c.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 66 triliun

d.Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 43,4 triliun

e.Kementerian Agama Rp 41,7 triliun

f.Kementerian Perhubungan Rp 31,4 triliun

g.Kementerian Kesehatan sebesar Rp 31,2 triliun

Bahwa berdasarkan alokasi APBN 2013 untuk kementerian sebagaimana terurai di atas, beberapa hal yang ingin saya kritisi adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa dari 7 (tujuh) kementerian, yang direncanakan akan mendapatkan anggaran “gemuk” dari APBN diantaranya telah menjadi rahasia umum sebagian besar mereka termasuk ke dalam kementerian yang menempati urutan dugaan terkorup di negeri ini, antara lain ; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan kementerian Perhubungan serta Kementerian Pertahanan Nasional sendiri yang menempati peruntukan anggaran APBN terbesar.

Kedua, bahwa seperti Bapak Presiden ketahui, minimal 51 komoditi pangan kita masih impor, yang tentunya sangat merendahkan harkat dan martabat Negara agraris kita antara lain:

1.Beras

2.Gula

3.Gandum

4.Kedelai

5.Jagung

6.Kacang Tanah

7.Kacang hijau

8.Sayuran

9.Buah-buahan

10.Gamplek

11.Bawang Putih

12.Daging sapi

13.Susu Olahan

14.Dan lainnya

Ketiga, bahwa sehubungan dengan poin kedua, stressing saya adalah kenapa anggran Kementerian Agama itu jauh di atas Kementerian Pertanian. Sebagaimana anda ketahui masih lebih 60 % masyarakat Indonesia adalah masyarakat petani dan sebagian besar mereka adalah petani tradisional dan penggarap. Bagaimana konsep anda untuk mensejahterakan petani dengan anggran yang demikian kecil, sementara dari mereka (para petani) diharapkan akan menciptakan swasembada pangan yang tidak sekedar pemenuhan kuantitas tetapi juga kualitas pangan?

Masih segar dalam ingatan masyarakat dan sampai hari ini belum jelas solusi yang diberikan oleh Pemerintah untuk mengatasi melambungnya harga kedelai, sehingga banyak pengusaha tahu tradisional yang gulung tikar atau berspekulasi mencampur bahan baku Tahu /Tempe untuk bisa bertahan yang berakibat pada rendahnya mutu produksi yang semakin memarginalkan pengusaha tahu dan tempe di pasaran nasional karena persoalan kualitas. Seperti anda ketahui juga bahwa Tahu /Tempe itu satu-satunya makanan berprotein yang paling terjangkau harganya bagi rakyat kecil di perkotaan maupun pedesaan.

Di sisi lain kementerian agama menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merupakan kementerian terkorup di negeri ini bahkan menurut Ketua KPK Bapak Abraham Samad, Kementerian yang dipimpin oleh Bapak Surya Dharma Ali ini merupakan kementerian paling bandel (Nakal) tidak menjalankan 48 rekomendasi yang diberikan KPK kepada Kemenag tentang beberapa system dan kebijakan yang berpotensi peluang bagi korupsi. Ataukah memang situasi it uterus dipelihara untuk kepengan politik dan kroni anda?

Bapak Presiden yang saya hormati,

Bahwa petani kampung yang tidak pernah membaca Koran dan buta hurufpun tau jika sector pertanian untuk mensejahterakan masyarakat jauh lebih penting dari pada sector agama, yang keberadaannya saat ini masih lebih sebagai Kementerian provokasi di dalam masyarakat dari pada menyejukkan dan mendamaian masyarakat, Apalagi Menteri Agama Bapak Surya Dharma Ali sangat tidak netral sebagai menteri Negara, Ia lebih tepat sebagai menterinya umat Islam atau bahkan menterinya kelompok sekte tertentu dalam agama Islam. Atau jangan-jangan memang ada unsure kesengajaan agar para petani kita tetap miskin yang akhirnya jangankan beras, namun nasi aking-pun harus diimport, dimana kementerian pertanian dan kementerian Perdagangan akan keliling dunia untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan untuk dijadikan nasi aking?

Bapak Preseiden yang saya hormati

Saya tidak bermaksud mengajari anda, pengalaman melaksanakan program kecil-kecilan pemberdayaan masyarakat miskin kota, kami susun berdasarkan kerangka logis (logical framework), yang dimulai dari pengkajian masalah dan akar masalah, kemudian merumuskan tujuan akhir (Goal), perumusan outcome dan output, serta indikatornya, kemudian merumuskan strategi-strategi serta program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan kemudian menyusun metodologi monitoring dan evaluasi. Dengan langkah yang demikian terukur saja terkadang masih meleset, apatah lagi program yang disusun berdasarkan wangsit dan duduk di balik meja.

Mencermati hasil penyusunan RAPBN yang telah bapak sampaikan khususnya tentang Nota Keuangan 2013 di atas, saya menduga bahwa RAPBN tersebut dibuat berdasarkan lobi dan kompromi politik bukan berangkat dari kajian rill di lapangan, dimana kerja-kerja yang dilakukan oleh kementerian yang juga telah menelan biaya tidak sedikit, tidak menjadi acuan penyusunan RAPBN.

Demikian surat ini saya sampaikan, surat ini semata-mata sebagai bentuk rasa hormat dari rakyat kepada pemimpinnya.

Hormat saya

Sudarto