Presidensi G20: "Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila" sebagai Basis Tema "Recover Together, Recover Stronger"

G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85 persen perekonomian dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.

G20 atau "Group of Twenty" adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. 

Untuk pertama kalinya Indonesia diundang dalam KTT G20 di Amerika Serikat pada 2008, dan kini ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022. Periode Presidensi G20 Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Dalam serangkaian G20 tahun 2022 diperkirakan ada 157 pertemuan, dibagi dalam pembahasan untuk topik Finance Track yang membahas isu-isu di bidang ekonomi, keuangan, fiskal dan moneter. 

Sedangkan untuk topik Sherpa Track, akan membicarakan isu-isu ekonomi nonkeuangan, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Menilik begitu banyak agenda pembicaraan yang diselenggarakan secara marathon dalam waktu efektif 11 (sebelas) bulan, tentunya ada efek domino terhadap peningkatan pendapatan kepada para pelaku usaha secara signifikan. 

Setidaknya momen sejarah dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Presidensi G20 berpeluang menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah, karena memberi kontribusi di sektor pariwisata, akomodasi atau perhotelan, transportasi, ekonomi kreatif, dan UMKM lokal.

Tagline "Recover Together, Recover Stronger"

Tema besar yang diusung presidensi G20 tahun 2022 adalah "Recover Together, Recover Stronger". Disinyalir, pemilihan tema ini, dasar pemikirannya bersumber dari simbol ke-Bhineka Tunggal Ika-an yang merepresentasikan berbagai etnis dan budaya rakyat Indonesia, yang dalam berkehidupan sosial-ekonomi-budaya-politisnya dipandu dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafaf pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Makna tema yang diusung, bisa diartikan sebagai "ajakan kepada masyarakat dunia" berkomitmen dalam bekerja bersama menjawab tantangan krisis ekonomi global menuju kepulihan bersama menjadi lebih kuat kedepannya. Target capainnya "pemulihan ekonomi yang tangguh, stabil dan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19 maupun dampak perang Rusia-Ukraina". Kepentingan politis yang ditawarkan ini, tidak hanya berlaku bagi Indonesia, tetapi juga relevan bagi kelompok negara G20 dan seluruh negara di dunia.

Jika mencermati lebih dalam tema "Recover Together, Recover Stronger" ini, sejatinya dilatari visi Indonesia "mengedepankan semangat kemitraan dan inklusifitas" dalam membangun perekonomian dunia yang adil, berimbang, dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. 

Semangat kemitraan bisa dimaknai dengan posisi sederajat dalam kerjasama ekonomi yang saat ini diupayakan menggunakan skema pembayaran dengan nilai mata uang masing-masing negara. 

Sedangkan semangat inklusifitas, bisa dimaknai dengan kebebasan memilih mitra kerjasama antar negara tanpa harus dibelenggu persyaratan tertentu, sehingga tidak ada peluang kebebasan melakukan kerjasama melalui perjanjian perdagangan komoditi tertentu dengan negara tertentu lainnya.

Dibalik mengedepankan semangat kemitraan dan inklusifitas ini, adalah cara pendeklarasian "cita-cita Trisakti Soekarno" yang mencerminkan sebuah negara-bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Setidaknya visi dan tema yang diusung digelaran G20 2022 ini, menjadi relevan bagi cita-cita seluruh anggota G20 dan negara-negara berkembang lainnya.

Indikator Keberhasilan Presidensi G20

Konferensi Tingkat Tinggi G20 menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia melakukan lobby dan negosiasi mengahadirkan seluruh anggota G20, yang situasinya sedang tidak harmonis dampak terjadinya perang Rusia-Ukraina. 

Bahkan situasi global juga sedang menghadapi resesi ekonomi karena praktik pemberlakuaan sanksi ekonomi antar negara. Akibatnya, transaksi perdagangan dunia khususnya pemenuhan kebutuhan SDA (gas alam, bahan pokok pangan) antar anggota negara G20 terganggu.

Jika menurunnya aktivitas ekonomi secara yang dialami anggota G20 ini tidak segera ditemukan formula penanganan secara kolektif, maka situasi perekonomian dunia mengalami stagnan secara berkepanjangan, yang situasinya bisa memicu terjadinya resesi ekonomi secara global.

Indicator keberasilan Indonesia sebagai presidensi G20 dinilai dari keberhasilan melakukan lobby politik untuk mempengaruhi dan berhasil menghadirkan seluruh anggota G20 yang sebagian anggotanya sedang menghadapi masalah akibat perang Rusia-Ukraina. Selain itu, indicator keberhasilan lainnya adalah kemampuan dalam merumuskan hingga tercapainya kesepakatan mengenai kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional.

Strategi Lobbi dan Media Negosiasi 

Syarat utama agar lobby politik bisa berhasil secara efektif, dibutuhkan "modal dan strategi politik" serta wujud "keteladanan politis pemerintah Indonesia" yang bisa dijadikan kebanggaan dan contoh. 

Mengenai modal dan strategi politik yang diterapkan, bisa dilakukan dengan memainkan posisi tawar praktik kebijakan politik perdagangan luar negeri (ekspor-impor). Posisi tawar dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku pangan (CPO, bahan rempah, dllnya) dan tambang (Batubara, Nikel, Timah, Bauksit, tembaga, dllnya) untuk keberlangsungan industry yang dikembangkan oleh negara anggota G20.

Sedangkan contoh keteladanan politis yang bisa dijadikan referensi bagi anggota G20, adalah dengan menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia mampu mengelola potensi SDA dan memastikan ketersediaan pasokan pangan dunia yang dibangun melalui skema investasi hijau yang dikembangkan dengan melibatkan/menggandeng para investor nasional dan luar negeri, berikut kepastian keamanan investasi yang sedang berjalan saat ini.

Potret keteladanan politis lain yang bisa disuguhkan adalah kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis berwajah Bhineka Tunggal Ika. Meski demikian, masyarakat bisa menjalani hidup dan kehidupannya dengan damai dan saling toleran, karena dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat dan falsafah bangsa.

Landasan pikir yang dijadikan komitmen komunal warga negara menuju kesejahteraannya ini, dipraktikkan melalui semangat gotong royong antar warga dimana mereka tinggal tanpa memandang etnis, suku, agama yang mereka anut. 

Implementasi UU tentang otonomi daerah sebagai rambu politis mendukung/membantu daerah yang miskin SDA, kebijakan politiknya di atur dalam UU Otonomi Daerah. 

Sedangkan UU tentang Desa telah mengalokasikan dana bantuan ditetapkan dalam ketentuan APBN yang diputuskan lembaga legislative (DPR).

Untuk memperoleh kredibilitas dan kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global di bidang politik, negara G20 dan masyarakat global bisa berkaca dan belajar dari cara pemerintah Indonesia menghadapi isue Islamophobia. 

Diterimanya konsep Islam Nusantara sebagai nilai-nilai yang dihidupi masyarakat Nusantara seperti moderat, toleran, ramah dan adil, merupakan representasi dari ajaran islam itu sendiri. Gagasan Islam Nusantara merupakan opsi solutif membendung arus sentimentalis beragama yang sering menghantui masyarakat Indonesia.

Ajaran nilai-nilai Islam Nusantara yang mengayomi, melindungi, mensejahterakan dan menenteramkan berbasis keadilan antar umat beragama itu, relative bisa diterima warga dunia yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi massa (Ormas) keagamaan terbesar di Indonesia. 

Mengapa bisa diterima? karena karakteristik Islam Nusantara mencontohkan ajaran sikap toleran atau saling menghargai sebagai nilai moral yang dimiliki dan diamalkan bangsa Indonesia sejak dulu. Selain itu, ajarannya mengedepankan prilaku seimbang dan moderat dalam menyikapi persoalan sosial yang muncul karena penafsiran bersifat subyektif dari individu atau kelompok/aliran tertentu.  

Sedangkan untuk pemulihan global di bidang ekonomi, negara anggota G20 bisa belajar dari cara dan kemampuan pemerintah Indonesia membuat antisipasi dan skenario penanganan, pencegahan, hingga skema bantuan/subsidi kepada rakyat agar tetap bisa berusaha ketika menghadapi pandemi Covid-19, sehingga kegiatan ekonomi berjalan stabil. 

Karena kebijakan pemulihan ekonomi ditangani dengan tepat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil jika dibandingkan dengan situasi dan kondisi ekonomi yang dialami negara-negara lain. Setidaknya pengalaman dan keteladanan ini bisa dijadikan referensi dalam merumuskan 2 (dua) pokok bahasan "Finance Track dan Sherpa Track".

Pemerintah Indonesia dalam satu dasawarsa ini, setidaknya telah berhasil membangun kepercayaan dengan beberapa lembaga keuangan internasional hingga asosiasi pendanaan global dukungan beberapa negara kaya. 

Mengkreasi skema pinjaman berbasis investasi hijau (green fund) kepada pelaku sector usaha kehutanan dan pertanian berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang terkoneksi langsung dengan pihak pembeli/perusahaan skala internasional.

Realisasi skema pinjaman berbasis investasi hijau diwujudkan dengan realisasi kebijakan sektor pertanian melalui skema Food Estate. Kebijakan ini merupakan bukti kepedulian pemerintah Indonesia menjawab masalah pemenuhan kebutuhan pokok pangan dunia. 

Program ini memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup Hortikultura Tanaman Pangan, perkebunan, bahkan peternakan dalam suatu kawasan tertentu. Strategi kebijakan ini dilakukan karena melonjaknya permintaan pangan dunia yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk dunia.

Manfaat pembangunan Food Estate selain untuk menjawab dan pemenuhan kebutuhan pangan secara global, juga memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu (1) meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal, (2) meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian (mencapai 34,4%), (3) petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas, dan (4) terintegrasinya sistem produksi, pengolahan dan perdagangan. 

Dengan demikian, ada 2 (dua) keuntungan sekaligus, pertama, Pemerintah bisa membuka lahan tanaman pangan baru dengan lebih cepat dan meningkatkan produksi tanaman pangan, dan kedua, Pemerintah bisa menarik minat investor (pemodal) untuk menggerakkan kegiatan ekonomi khususnya di daerah luar jawa.

Mengapa Bali Sebagai Pusat Gelaran KTT G20?

Gelaran akbar G20 tahun 2022 dipusatkan di Bali dan tidak di Jakarta atau kota-kota besar lainnya dengan kesiapan fasilitas yang sangat mumpuni. Mengapa Bali sebagai pilihannya? 

Bisa jadi karena alasan sekaligus ada nuansa kampanye yang sarat dengan muatan keteladanan. Setidaknya fenomena kehidupan sosial masyarakat Bali bisa dianalogikan sebagai "Potret Indonesia Mini" yang merepresentasikan interaksi dan dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia yang multi etnis, berikut ragam budayanya. 

Meski demikian, masyarakat Bali ternyata mampu mempertahankan budaya asli (pola pertanian Subak, budaya ngaben, hingga ritual keagamaan) tanpa terpengaruh inviltrasi budaya masyarakat pendatang dari seluruh penjuru dunia.

Karenanya, menjadi penting pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang mengatakan bahwa aparat TNI dan Polri sudah disiagakan mengamankan rangkaian Presidensi G20 tahun 2022. 

Pemerintah tidak memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apapun, yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia. Pasalnya, Indonesia harus menjaga reputasi sebagai negara yang sukses menyelenggarakan event internasional.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H