Selayang Pandang Sertifikasi Halal Self Declare Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini terus mengalami pertumbuhan di berbagai sektor. dari mulai hulu di sektor industri keuangan syariah hingga hilirsasi di industri halal. Berbagai strategi baik yang diinisiasi komunitas masyarakat, forum civitas akademika, praktisi & pengusaha, hingga korporasi dan pemerintah turut menyemarakkan inovasi dalam aktifitas ekonomi secara luas.

Pemerintah sebagai aktor yang memiliki pengaruh efektif terhadap laju ekonomi syariah juga melakukan upaya upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan dengan membentuk gugus tugas penting seperti Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS) dimana setahun belakang ini juga semakin massif gerakannya, melalui Presiden yang ditindaklanjuti Wakil Presiden juga turun menginisiasi Komite Daerah Ekonomi & Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat Provinsi.

Salah satu program kerja  yang dinilai sebagai pengembangan vital Ekonomi Syariah adalah upaya sertifikasi halal. Secara kelembagaan formil upaya ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1989 melalui LPPOM -- MUI yang mana sepanjang perjalanan lembaga ini sifat dari sertifikasi halal adalah kesukarelaan (voluntary) dari pelaku usaha yang memerlukan.

Seiring perjalanan waktu, tuntutan industri, perkembangan pasar, dan kesadaran dari konsumen akan isu halal dan haram pada produk yang mereka konsumsi, melalui Undang Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal tahun 2014 menjadi babak baru dalam perjalanan sertifikasi halal menjadi bersifat wajib (mandatory) utamanya bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya di Indonesia.

Setelah undang undang tersebut terbit secara simultan, pada tahun 2017 juga berdiri lembaga yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah secara teknis menyelenggarakan aktifitas terkait sertifikasi halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang saat ini berada di bawah Kementerian Agama Repulik Indonesia. Secara umum, skema sertifikasi halal yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat adalah skema regular dan self declare.

Skema reguler secara umum sudah dipraktikan sebagai salah satu metode pelayanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM --MUI dimana pemeriksaan dilakukan secara komperehensif oleh LPPOM --MUI sebagai pemeriksa melalui Auditor Halal kepada pelaku usaha secara langsung atau dalam hal ini jika perusahaan memiliki Auditor Internal (Penyelia) halalnya. dengan pengecekan, pemeriksaan, dan pengujian akan indikator baik dari zat, proses, dan kelengkapan administrasi manajerial lainnya. yang mana hal ini juga diadopsi oleh BPJPH dengan berbagai pengembangan.

Skema ini tentu memiliki tantangan tersendiri, dengan alur proses nya yang holistik tentu juga akan berdampak pada unit cost dalam praktik sertifikasinya, sehingga terjadi kecenderungan biaya sertifikasi yang belum afirmatif untuk karakter pelaku usaha tertentu, seperti di layer pelaku usaha Mikro dan Kecil

Memahami hal tersebut, BPJPH dalam rangka meningkatkan eskalasi produk halal di Indonesia membuat skema self-declare. Melalui skema ini, pemerintah berupaya mengakomodir pelaku UMK yang mana proses sertifikasi halalnya diperuntukkan untuk produk yang tidak beresiko dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dengan proses produksi yang juga secara sederhana. Sehingga dengan bahasa lain proses sertifikasi halal ini adalah berdasarkan pernyataan pelaku usaha berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021dan PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.

 Dalam perjalanannya skema sertifikasi halal self-declare ini dari terbitnya aturan hingga akhir tahun 2023 ini telah berperan penting memberikan insentif kepada pelaku UMK untuk mengurus sertifikat halalnya secara gratis. Animo ini tercatat dari rilis yang dikeluarkan BPJPH pada 23 Oktober 2023 sudah 2.100.336 produk usaha berskala mikro yang bersertifikat halal dan 182.968 usaha skala kecil. Tentunya hal ini berdampak sebagai nilai tambah bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya.

Jika merefleksikan proses sertifikasi halal skema self declare yang  alur prosesnya dengan mengintegrasikan beberapa data yang sudah ada  seperti NIB dan NIK, ditambah dengan informasi produk mulai dari bahan, kemasan, bahan pembersih (cleaning agent), foto produk, dan proses produk dan komitmen/pernyataan.

Secara bertahap, pelaku usaha memproses produk yang ingin disertifikasi halal melalui portal ptsp.halal.go.id atau bisa melalui aplikasi SIHALAL yang ada di playstore dan superapp Kementerian Agama yaitu PUSAKA. Akan tetapi secara umum portal pertama yang sudah awam digunakan. Pelaku usaha tinggal membuat akun di portal tersebut dengan mengisikan data yang dibutuhkan, yang paling utama adalah pelaku usaha jangan salah memilih role sebagai pelaku usaha atau business actor.

Setelah selesai, pelaku usaha dapat log in ke SIHALAL dengan username dan password yang sudah didapatkan kemudian didalam portal akan diarahkan kepada beberapa pilihan terkait asal pelaku usaha, bagai pelaku usaha (non pemerintah) dalam negeri secara umum ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu pertama Domestik bagi pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan kedua Pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Opsi kedua ini bukan serta merta menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk menyertakan NIB, akan tetapi  secara simultan pelaku usaha bisa mengurus NIB sambil jalan juga mengurus sertifikasi halal. Bila NIB tidak dilampirkan maka sertifikat halal yang sudah terbit tidak akan bisa diunduh oleh pelaku usaha.

Selanjutnya pelaku usaha akan melengkapi data produk, usaha dan penannggun jawab melalui menu edit profile, disini pelaku usaha mengisi data penanggung jawab berupa nama, email, dan nomor handphone, kemudian data pabrik yang secara umum maknanya tempat dimana produk di buat atau diproduksi, kemudian outlet yang menjadi keterangan dimana pelaku usaha menjajakan atau menjual produknya. 

Ditambah dengan data penyelia halal, yaitu orang yang berperan atau bertanggung jawab secara syar'i menjaga status kehalaln produk, makan dalam konteks ini yang paling mendasar adalah bahwa penyelia halal harus beragama islam, dibuktikan dengan KTP dan surat pengangkatan yang pembuatan surat nya sudah akan tergenerate secara otomatis ketika pelaku usaha mengisi data data yang wajib diisi, untuk beberapa kolom seperti bukti pendidikan pelatihan saat ini belum menjadi wajib bagi penyelia halal.

Setelah semuanya diisi, Pelaku Usaha dapat mulai maju ke tahap selanjutnya untuk memproses pengajuan sertifikasi halal, di tombol pengajuan, pelaku usaha harus bisa membedakan apakah pengajuannya bersifat ajuan regular atau self declare. Dalam kasus pengajuan UMK dengan produk yang masuk kategori dapat memilih sertifikasi halal self declare. Setelah dipilih pelaku usaha akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan pilihan yang harus dijawab oleh pelaku usaha untuk secara efektif dapat dinilai apakah produk yang akan diajukan masuk kategori self declare atau bukan. Jika terpenuhi, produk sudah akan diarahkan sesuai dengan kategori KBLI yang diisi di awal untuk kemudian masuk ke menu selanjutnya, dimana pelaku usaha akan mulai mengisi data penting terkait, kode fasilitasi, kategori produk, lembaga pendamping halal, dan pendamping halalnya.

Setelah data tersebut diisi, barulah pelaku usaha mulai mengisi daftar bahan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produknya. Ada tiga komponen penting pada bagian ini, yaitu bahan, kemasan, dan cleaning agent. Dari masing masing komponen itu dibagi menjadi dua kategori lagi, yaitu barang positive list atau barang yang dikecualikan dari sertifikat halal dan barang yang wajib bersertifikat halal. Setelah diisi, pelaku usaha bisa melanjutkan ke bagian produk dimana disini, pelaku usaha bisa mencheck list kira kira bahan bahan tersebut digunakan di produk apa dan yang mana jika produk lebih dari satu, pelaku usaha juga diwajibkan menjelaskan nama produk yang sesuai dengan kaidah kehalalan dan kepatutan syariah disertai dengan foto asli dari produk yang ingin di sertifikasi halal.

Kemudian Pelaku Usaha masuk ke bagian untuk menjelaskan proses dari produk halal tersebut, disini pelaku usaha diminta menjelaskan secara informative cara membuat produk tersebut, Pelaku usaha diminta menggunakan bahasa yang ringkas, operasional dan formal. Serta tata pengerjaan yang sistematis dan terperinci sehingga diyakini bahwa produk diolah dengan cara yang halal. Setelah itu semua selesai, pelaku usaha menuju bagian pernyataan bahwa pelaku usaha sudah mengisi data secara benar dan berkomitmen menjamin status kehalalannya.

Setelah data data tersebut diisi, ajuan tersebut akan diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk kemudian jika tidak terdapat hal yang perlu diperbaiki dilanjutkan dengan validasi untuk kemudian diajukan ke Komite Fatwa BPJPH, apabila dalam proses ajuan tersebut juga tidak dikembalikan oleh Komite Fatwa maka Pelaku Usaha bersama pendamping tinggal memantau secara berkala status Sertifikat Halal akan dikeluarkan secara elektronik di status pengajuan pada akun pelaku usaha maupun pendamping halal.

Begitulah kira kira alur proses singkat proses sertifikasih halal self declare. Bagi bapak ibu pelaku usaha yang merasa masih memiliki kesusahan dalam proses tersebut juga tidak perlu repot dan sungkan untuk bertanya dengan pendamping halal terdekat dari wilayah usaha bapak ibu, Bapak Ibu bisa konsultasi langsung ke kantor BPJPH, konsul dengan Lembaga Pendamping Halal, Kantor Urusan Agama terdekat, dan kanal informasi lainnya.