Di Bawah Cengkeraman Relasi Kuasa: Penyintas Kekerasan Seksual Tak Berkutik

Beberapa kawanku sempat merasa bimbang ketika mendengar berita tentang kasus salah satu mahasiswi Univeristas Riau yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen pembimbingnya, namun hal itu kemudian dilaporkan kembali oleh Si pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik. Seperti yang awal saya bilang, dibalik gencarnya media memberitakan kasus kekerasan seksual, tapi lebih banyak kasus yang belum terungkap. Hal ini dilatarbelakangi oleh satu faktor, ketakutan.

Kekuatan relasi kuasa begitu kental di lingkungan kampus, dari beberapa aduan temanku yang mana ia adalah korban, begitu membingungkan ketika berbicara norma kesantunan. Sebagai mahasiswa ia tentu harus menghormati dosennya, ketika menolak atau memberontak, ia begitu khawatir dibilang tidak menghormati. Seperti kasus mahasiswa dan dosen Unri diatas, orang awam melihat begitu tidak etisnya seorang mahasiswa mencemarkan nama baik dosennya sendiri, yang mana telah berjasa memberikan ilmunya. Lain dari soal norma kesantunan, yang lebih menakutkan adalah ancaman dari pelaku yang tidak memberikan nilai bahkan mengecam tidak lulus jika ia menolak atau mencoba membuka suara. Hal itu tentu bukan sekedar asumsiku pribadi, dari beberapa kasus kekerasan seksual di kampusku tidak pernah terungkap, karena korban takut untuk membuka suaranya, ia lebih memikirkan jangka panjangnya tentang kelulusan akademis, ketimbang berbicara soal balasan setimpal yang harus diterima oleh tindak kejahatan Si pelaku. Relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual sering kali membuat korban tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang.

Memecahkan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual selalu mengarah pada penyalahgunaan kuasa dimana seseorang yang memiliki posisi/kuasa yang lebih tinggi memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi/kuasanya lebih rendah. Faktor relasi kuasa ini sangat jelas berkontribusi dalam terjadinya kekerasan seksual, namun tidak banyak orang menyadari tentang hal ini. Adanya relasi kuasa yang timpang sangat rentan menjadi peluang terjadinya kekerasan seksual dimana setelah kejadian penyintas cenderung tidak melaporkan atau memproses lebih lanjut kejadian yang dialaminya.

Terlebih untuk meminta pertolongan saja penyintas enggan karena mempertimbangkan bagaimana anggapan publik terhadapnya, bagaimana nasib dia sebagai mahasiswa atau pun menganggap bahwa melapor sama halnya dengan membuka aib diri sendiri. Belum lagi jika dalam kasus tertentu muncul intimidasi dan ancaman dari pelaku, sehingga korban terpaksa menutup diri dan takut untuk memproses lebih lanjut. Keengganan penyintas untuk memproses lebih lanjut juga disebabkan karena sistem pelaporan dan perujukan yang menjamin keamanan dan kerahasiaan belum tersedia. Jika yang melakukan orang yang memiliki posisi/kuasa lebih tinggi, penyintas akan memilih untuk pasif, bingung, dan banyak kendala psikis maupun sosial dalam merespon kejadian tersebut.

Terkadang kita tidak menyadari bagaimana relasi kuasa ini bekerja. Selain perlindungan hukum, penting memberikan pemahaman dan keyakinan bahwa dalam kejahatan perlu memecah relasi kuasa. Misalnya dengan cara sesederhana mungkin, turut hadir memberikan dukungan, bersama-sama melindungi korban, sehingga korban tidak merasa lemah dan sama-sama meluruskan persepsi masyarakat tentang siapa yang perlu dilindungi dan siapa yang perlu diadili.