Demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Komponen penegak demokrasi yaitu negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik pers yang bebas dan bertanggungjawab.
Demokrasi di seluruh negara berbeda-beda tergantung negara tersebut. Setiap negara dan nahkan setiap orang menerapkan definisi dan kriterianya sendiri-sendiri mengenai demokrasi.Â
Negara seperti Kuba dan RRC yang memang negara komunis juga mengaku sebagai negara demokrasi. Ia sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal, meskipun dalam praktiknya setiap orang menerapkan standar yang berbeda-beda, sesuai kepentingannya masing-masing.
Dalam sistem kedaulatan rakyat itu, kekuasaan tertinggi suatu negara dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Bahkan, dalam sistem participatory democracy, dikembangkan pula tambahan bersama rakyat, sehingga menjadi "kekuasaan pemerintah itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."
Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap terus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu.
Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara ini. Inilah gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bersifat total dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.
Apakah negara kita sudah demokratis? Apa bukti serta penilaiannya?
Soal ukuran demokrasi, para ahli mengacu pada dua laporan internasional yakni the freedom house dan the economist intelegent unit. Sayangnya, keduanya bersifat umum mengukur di tingkat nasional serta sekedar mencatat hal-hal yang procedural saja. Sementara itu, kalaupun ada laporan-laporan dalam negeri sifatnya hanya sebatas kualtatif tidak kuantitatif.
Padahal, mengukur praktik berdemokrasi di lapangan ke tingkat daerah akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang iklim demokrasi di tengah masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang harus menjalankan demokrasi, masyarakat juga harus berperilaku demokratis.
Di negara Indonesia ini demokratis masih belum merata. Pada tahun 2007 muncul inisiatif untuk membuat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yakni sebuah metodologi untuk mengukur praktek demokrasi melalui parameter yang khas Indonesia yang mengacu pada pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila.
IDI bagaikan general check up terhadap peraturan praktek di Indonesia hingga ke tingkat provinsi. Berbagai pihak terlibat aktif dalam inisiatif ini yaitu kantor  Menteri bidang politik hukum dan keamanan, badan perencanaan pembangunan nasional, kementrian dalam negeri, badan pusat statistik, program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP), para akademisi, penggiat Lembaga swadaya masyarakat serta media masa.
Inisiatif di tingkat nasional ini didukung oleh kelompok kerja demokrasi di tingkat provinsi yang juga melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, Lembaga swadaya masyarakat serta media masa. Lalu ap aitu sebenarnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)?
Indeks ini mengkuantifikasi praktek demokrasi di suatu provinsi dengan melihat tiga aspek utama dari demokrasi yaitu soal implementasi kebebasan sipil, jaminan hak-hak politik, serta efektifitas dari Lembaga-lembaga demokrasi. Masing-masing aspek ini memiliki beberapa variabel dan masing-masing variabel memiliki indikator-indikator.
Untuk aspek kebebasan sipil terdapat empat variabel yang diukur yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi.
Sementara itu, indikator-indikator nya diantaranya masih adakah penggunaan kekrasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat? Masih adakah ancaman kekerasan oleh kelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat? Lalu masih adakah aturan tertulis yang mewajibkan masyarakat menjalankan agamanya? Dan masih adakah tindakan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya?
Untuk aspek hak-hak politik ada dua variabel yang diukur yaitu hak memilih dan dipilih  serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Disini indikator yang diukur diantaranya masih adakah kejadian dimana tidak tersedianya fasilitas untuk kelompok penyandang dalam menggunakan hak pilih? Dan seberapa aktif masyarakat mengadukan praktek penyelenggaraan pemerintah yang dianggap menyimpang?
Terakhir, dalam aspek Lembaga-lembaga demokrasi ada lima variabel yang diukur yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peran partai politik, peran birokrasi serta peran peradilan yang independen.
Disini indicator-indikator yang diukur diantaranya masih adakah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara? Seberapa aktif DPRD membuat laporan daerah atas inisiatif nya sendiri? Ada atau tidakkah kegiatan kaderisasi oleh partai politik? Lalu masih adakah laporan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan partai politik disaat pemilihin umum? Dan masih banyakkah keputusan hakim yang kontroversial?
Secara total ada dua puluh delapan praktek indicator yang diukur. Lalu dari mana data-data nilai yang  diperoleh? Di sepanjang tahun tim dari BPS di daerah mengumpulkan berita terkait aspek, variabel serta indicator demokrasi dari koran.
Sebulan sekali berita-berita tersebut di verifikasi oleh kelompok kerja provinsi dan bilamana perlu dilakukan nya cek lapangan focus group discussion atau pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan bentuk gambaran lainnya yang lebih akurat tentang peristiwa-peristiwa terkait praktek demokrasi.
Hasil penilaian per indicator kemudian dijumlahkan melalui rumus tertentu sehingga membentuk nilai variabel yang kemudian membentuk nilai aspek dan dapat membentuk Indeks Demokrasi Provinsi.
