Mohon tunggu...
Kholiq Nurhidayah
Kholiq Nurhidayah Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

Seorang mahasiswa hukum ekonomi syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Sosiologi Hukum sebagai Kajian Ilmu Hukum

11 Desember 2023   06:12 Diperbarui: 11 Desember 2023   06:56 87
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Merupakan Arikel yang saya tulis untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah sosiologi hukum

Nama : Kholiq Nurhidayah

NIM : 212111074

Kelas : HES 5B

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat

  • Jika kita dasarakan pada pendapat Soejono Soekanto maka dikenalkan dengan lima hal penting yang mempengaruhi penegakan hukum, lima hal tersebut diantaranya adalah
  • Hukum, hukum berperan penting dalam pola kehidupan masyarakat karena dari hukum bukan sebagai alat ukur tentang keadilan, keteraturan dan ketertiban melainkan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah masyarakat.
  • Penegak Hukum, berfungsi atau tidaknya hukum yang telah ada dipengaruhi oleh faktor moral dan kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri.
  • Sarana dan Fasilitas, jika didalam sebuah proses penegakan hukum sarana dan fasilitas yang tersedia tidak mampu memberikan kelancaran maka tentu penegakan hukum tidak akan berjalan lancar.
  • Masyarakat, hukum sendiri lahir karena adanya masyrakat sehingga dalam penegakannya akan kembali lagi kepada masyrakat. Akan ideal ketika hukum yang ditegakan dirasakan sesuai oleh masyarakat.
  • Kebudayaan, Soerjono Soekanto menekankan tentang bagaimana kebudayaan ini sangat penting dalam penegakan hukum, karena didalam kebudayaan mengatur apa yang masyarakat boleh dan tidak boleh dilakukan.

Karakter Penegak Hukum Yang Efektif

Untuk memastikan penegakan hukum dilakukan dengan karakter penegak hukum yang baik, diantara karakter tersebut menurut O. Notohamidjojo, karakter yang penting penegakan hukum, yaitu:

  • Kemanusiaan: Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.
  • Keadilan: Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
  • Kejujuran: Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, dengan kata lain setiap ahli hukum diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara. Penegak hukum dan penegak keadilan di dalam masyarakat, dalam kedudukannya sebagai profesi luhur, menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi.

Contoh pendekatan sosiologis dalam studi hukum ekonomi syariah

          Contoh dari pendekatan sosiologi dalam studi hukum Syariah adalah disaat kita melakukan penelitian terhadap bagaimana hukum Syariah dipandang oleh masyarakat. Contohnya saja mengenai riba pendekan sosioligis yang mungkin dilakukan adalah bagimana hukum larangan riba didalam pandangan masyarakat apakah benar ini merupakan sesuatu yang ideal menurut mereka. Disisi lain juga misalnya ketika hukum mengenai penggunaan bank konvesional dalam kegiatan perekonomian umat Islam apakah hukum tersebut mampu memberikan rasa kepuasan dan keadalian. Dua hal tersebut merupakan sedikit contoh dari bagiamana pendekatan sosiologi digunakan dalan studi hukum Islam.

Kritik legal pluralism terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat

          Legal Pluralism sebenarnya memang lahir sebagai bentuk kritik terhadap sentralisme hukum (hukum negara). Bahwa hukum negara itu bukan hanya sekedar satu-satunya hukum yang bersifat mengikat pada seluruh masyrakat melainkan ada faktor kebudayaan yang menyebabkan pengaruh terhadap hukum yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Menurut pendapat dari Griffiths pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya hanya merupakan sebuah kemustahilan.

Kritik progressive law terhadap perkembangan hukum di Indonesia

          Progressive law yang mengkritik bagaimana hukum di Indonesia yang cenderung kontekstual dan terpaku hanya pada Undang-Undang. Dimana menurut progressive law "hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya" hal tersebut merupakan sebuah ungkapan dari Satjipto Rahardjo. Sedangkan di Indonesia sendiri cenderung seperti manusia untuk hukum. Karena dalam penegakan dan perkembangan hukum di Indonesia selalu hanya dianggap benar oleh para penegak hukum ketika sesuai dengan hukum. Padahal dalam hal lain hukum bukan hanya tentang apa yang tertulis melaikan juga tentang apakah hukum yang diterapkan adalah keinginan masyrakat. Hukum Indonesia terlalu kaku dan sulit beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang selalu dinamis.

Opini hukum tentang :

  • Law And Social Control. Hukum sebagai kontrol sosial yang dimaknai sebagia hukum merupakan alat untuk membentuk atau menciptakan tatanan social didalam masyarakat. Hukum yang memiliki peran untuk membentuk bagiamana perilaku masyarakat yang seharusnya kemduian dengan hukum akan menertibkan atau merubah perilaku menyimpang masyarakat untuk kembali kedalam keadaan yang seharusnya.
  • Law As Tool Of Engeenering. Law As Tool Of Engeenering adalah sebuah keadaan dimana menyatakan bahwa hukum juga merupakan cara untuk mengerahkan kepada tujuan, Hukum juga dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk untuk mempertahankan pola-pola sosial dimasyarakat agar tetap sesuai. Law As Tool Of Engeenering ini menandakan bahwa pentingnya fungsi hukum untuk merekayasa atau mengatur masyrakat melalui penerapan hukum.
  • Socio-Legal Studies. Mengkaji hukum menggunakan pendekatan ilmu-ilmu social menurut opini pribadi saya merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai hal yang ideal. Karena hukum lahir karena keinginan masyrakat untuk memeiliki keteraturan dan kepastian. Dengan kajian melalui ilmu sosial mampu memberikan sebuah pandangan tentang bagiamana hukum berkembang didalam masyarakat. Hukum juga dapat dipelajari kaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial.
  • Legal Pluralism. Legal pluralism merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindarkan terutama bagi hukumdi Indonesia yang masyrakatnya memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Legal pluralism hukum sebenarnya bisa dianggap mampu lebih memberikan kepuasaan hukum bagi masyrakat karena dapat memilih hukum mana yang sesuai. Namun disisi lain legal pluralism ini menimbulkan masalah hukum baru dimana tidak adanya kepastian hukum dalam masyrakat serta sulitnya adanya kodifikasi hukum.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun