Dari berbagai polemik tersebut, jelas bahwa pendanaan dan distribusi yang merata adalah tantangan utama. Pemerintah perlu mencari solusi kreatif untuk memastikan keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah menutup kebocoran anggaran di berbagai sektor. Data menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Sebagai contoh, berdasarkan laporan Transparency International, Indonesia mencatat tingkat korupsi yang cukup tinggi, dengan nilai kerugian yang terus meningkat akibat praktik korupsi di berbagai sektor.
Selain itu, tingginya biaya perjalanan dinas pejabat tinggi, terutama dalam konteks kabinet yang besar, dapat dialihkan untuk mendanai program seperti MBG. Sebuah laporan dari Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa biaya perjalanan dinas di Indonesia sering kali tidak efisien dan menjadi salah satu pos anggaran yang paling boros.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor. Dengan menerapkan RUU ini, dana yang dihasilkan dari aset yang disita dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program sosial, termasuk MBG.
Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset senilai triliunan rupiah dari berbagai kasus korupsi, namun hingga kini pemanfaatan aset tersebut belum maksimal karena ketiadaan payung hukum yang jelas.
Pendekatan Holistik untuk Masa Depan
Untuk memastikan MBG dapat berjalan dengan efektif, pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang holistik. Selain memanfaatkan dana yang ada secara efisien, pemerintah juga perlu melibatkan sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung keberlanjutan program. Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi terhadap program sosial juga dapat menjadi strategi jangka panjang.
Dengan mengatasi tantangan pendanaan dan distribusi, MBG memiliki potensi besar untuk menjadi program yang tidak hanya mengurangi ketimpangan akses pangan, tetapi juga membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, serta keberanian Presiden Prabowo mengambil berbagai kebijakan hukum  akan  menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besarnya ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
