Mohon tunggu...
Kholid Harras
Kholid Harras Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

Pemerhati pendidikan, politik, dan bahasa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Efektivitas Kabinet "Obesitas"

27 Oktober 2024   10:17 Diperbarui: 27 Oktober 2024   10:18 213
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Di tengah kompromi dan kompleksitas yang dihadapi, muncul pertanyaan mengenai efektivitas kabinet Prabowo. Sejak awal pembentukannya, kabinet ini sudah mengalami berbagai masalah, seperti banyaknya menteri yang belum memiliki kantor, staf, dan anggaran yang sudah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai dengan struktur baru. Hal ini memperlihatkan bahwa kabinet besar tidak selalu sejalan dengan efisiensi pemerintahan. 

Persaingan antar menteri dan pejabat tinggi terkait posisi dan gengsi juga diperkirakan akan semakin meningkat. Bukannya fokus pada kinerja dan koordinasi untuk melayani kepentingan publik, mereka justru terjebak dalam persaingan internal yang berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan.

Masalah lainnya adalah kekacauan administratif yang disebabkan oleh pembentukan banyak pos baru tanpa dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang telah disahkan pada masa pemerintahan sebelumnya sering kali tidak cukup untuk mendukung struktur kabinet baru ini. Kekurangan anggaran operasional ini dapat menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Jika kabinet Prabowo gagal menunjukkan hasil nyata dan efektif, publik bisa memandangnya sebagai bagian dari politik kartel dan oligarki yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Namun, jika kabinet besar ini bisa dikelola dengan tepat melalui reformasi birokrasi dan pengawasan yang ketat, ada harapan bahwa langkah ini bisa menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah serta tantangan global. Prabowo harus memastikan bahwa para menteri dan pejabat dalam kabinetnya dapat bekerja secara efektif, transparan, dan koordinatif untuk menghindari birokrasi yang lamban dan mencegah praktik korupsi.

Secara keseluruhan, kabinet besar yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan strategi politik untuk menjaga stabilitas koalisi dan mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan daerah. Meskipun langkah ini memberikan manfaat dalam hal representasi yang lebih luas dan perhatian khusus terhadap sektor-sektor tertentu, tantangan seperti birokrasi yang lambat, tingginya biaya operasional, serta risiko korupsi tidak boleh diabaikan. Efektivitas kabinet ini akan sangat bergantung pada kemampuan para pejabat untuk bekerja secara efisien dan transparan dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun