Begitu juga pengesahan Omnibus Law, yang dianggap mengabaikan hak-hak kaum buruh dan mengancam perlindungan lingkungan, juga menambah deretan kebijakanJokowi yang tidak pro rakyat.
Kemudian kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yg telah menyebabkan biaya pendidikan semakin mahal, sebagai presiden Jokowi diam seribu basa. Padahal akibat kebijakan ini telah mengakibatkan akses pendidikan tinggi masyarakat kelas menengah ke bawah, semakin tidak terjangkau.
Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi apakah rakyat akan memberikan maaf akan terganjal oleh perasaan dan rasa ketidakpuasan yang mendalam, harapan yang tidak terpenuhi, serta dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan yang kini mereka rasakan.
Atas berbagai persoalan tersebut, meskipun pidato permintaan maaf Jokowi terlihat baik dan tulus dari sudut pandang teori kesantunan, tapi kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi sudah terlanjur hancur. Masyarakat juga semakin kritis terhadap ungkapan-ungkapan Jokowi yang dianggap tidak sejalan dengan tindakan nyata dirinya.
Dengan demikian, upaya permintaan maaf Jokowi bagi sebagian mereka dianggap sekadar retorika politik kosong. Atau meminjam istilah Prabowo: hanya “omon-omon” belaka.
Kemudian yang pasti, semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Tuan Jokowi akan membawa konsekuensi. Apakah itu? Kita saksikan saja nanti..*
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
