Jangan Remehkan Suara Pemerhati Politik

Peranan media massa dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat modern semakin besar. Berbagai informasi, isu, maupun berita politik sangat mudah menjangkau publik. Hal ini sangat berpengaruh pada perspektif publik terhadap peristiwa politik. Politik sendiri seringkali dianggap sebagai suatu hal yang curang, buruk, kejam bahkan dinilai hanya mementingkan elit penguasa.

Menurut Joice Mitchell, Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat secara menyeluruh.(Wahid, Umaimah:2011). Merujuk pada pernyataan Mitchell di atas, dapat disimpulkan bahwa politik tidak sepenuhnya buruk dan mengerikan, kebijakan pemerintah pun termasuk pengertian politik. Media sekarang ini tidak hanya sekedar menjadi saluran informasi namun juga menggiring perspektif publik ke dalam satu frame pemikiran yang telah diracuni oleh elit-elit politik yang berkepentingan. Lantas apa yang perlu kita lakukan sebagai komunikan politik?

Sebelum kita berbicara banyak mengenai komunikan politik, perlu dipahami bahwa khalayak/publik/komunikan politik memiliki arti yang sama. Makna khalayak dalam ilmu komunikasi merupakan suatu individu atau kelompok yang mendapat sasaran sebuah informasi atau pesan. Keberadaan komunikator dan khalayak ini pada titik tertentu dapat berubah, ketika khalayak menyampaikan opinya maka menjadi komunikator dan sebaliknya.

Dalam ranah politik, khlayak terbagi menjadi tiga elemen yaitu (1) Publik Umum, segenap masyarakat suatu Negara yang biasanya tidak menaruh minat pada dunia politik namun masih berpartisipasi dalam beberapa ajang politik (pemilu). (2) Publik Pemerhati, segelintir orang yang berperan aktif sebagai pengamat dalam dunia politik. Misalnya, Drs. Joko Siswanto.,M.Si. (3) Publik Kebijakan, orang-orang yang terjun dalam dunia politik dengan kepentingannya yang beragam. Terlibat secara aktif dalam proses politik bahkan sebagai penentu kebijakan politik. Misalnya, Abu Rizal Bakrie sebagai Ketum Golkar. (Wahid, Umaimah:2011)

Konflik pemberitaan dalam dunia politik seringkali menuai kebingungan rakyat, khusunya mereka yang tergolong dalam Publik Umum. Karena elemen ini merupakan sasaran elit politik dalam menyampaikan pesan karena biasanya karakter mereka yang hanya menerima tanpa menanggapi pesan. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat peran Pemerhati Politik sebagai penengah yang mampu memahami opini publik dari para elit politik yang tidak segan untuk memberi kritikan terhadap kinerja elit politik serta membuka pikiran rakyat untuk memahami pesan politik.

Pemerhati/pengamat politik seringkali dimintai pendapatnya mengenai suatu fenomena atau perkembangan politik yang sedang hangat. Dalam setiap pernyataannya pemerhati politik harus netral dan objektif. Secara singkat Nimmo (1978) mengungkapkan posisi penting pemerhati politik, yaitu sebagai saluran komunikasi pemimpin politik dan publik umum, menyertai pemimpin politik sebagai konsesus politik, membawa publik umum untuk mengikuti perkembangan politik.

Melihat polemik antara media informasi dan pemahaman publik umum terhadap politik, menjadi kombinasi yang “pas” bagi rakyat untuk terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi pesan politik. Hal ini dapat memicu konflik didalam tubuh politik, akan tetapi dapat diminimalisir dengan hadirnya pemerhati politik yang membantu rakyat memahami pesan politik dari pemerintah. Setelah memahami pesan politik, ada baiknya kita untuk tidak terus berpikir negatif dan menghujat pemerintah, karena sejatinya setiap keputusan kebijakan diharapkan mampu mensejahterakan rakyat. Bagi khalayak yang ingin mengkritisi kinerja pemerintah dapat menyampaikan opini melalui cara yang elegan seperti menulis opini /arikel yang dimuat di media massa.

Nama          : Khoirunnisa

NIM            : 07031181520200

Fakultas      : Ilmu Soisial dan Ilmu Politik

Jurusan       : Ilmu Komunikasi

Sumber Referensi:

Subaktio,Henry & Ida,Rachmah.2012.Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi.Jakarta: Kencana

Wahid,Umaimah.2011.Diktat Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur.Jakarta.