Jika kedua faktor tersebut tidak dilakukan, bonus demografi akan menjadi beban pembangunan, negara akan gagal mendapatkan pemimpin yang mengerti atas nasib bangsanya dan bangsa ini hanya akan terjebak menjadi negara konsumen terbesar di dunia dan negara kelas pekerja.
Dari kesembilan program nawacita yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019, isu kepemudaan didekkripsikan pada strategi kebijakan pada agenda “Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia”. Pada agenda tersebut disebutkan bahwa dibutuhkan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui :
- Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan
- Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.
- Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
- Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
Harus kita akui bahwa isu kepemudaan belum terintegrasi dengan baik dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini secara tidak langsung menunjukan ketiadaan komitmen politik dan arah kebijakan yang visioner dan konkrit baik dari negara dalam mengatasi isu dan potensi pemuda. Kementrian Pemuda dan Olahraga yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam mengatasi permasalahan kepemudaan dinilai tidak cukup serius dalam menjawab tantangan yang ada. Hal ini setidaknya terlihat dari anggaran Kementrian Pemuda dan Olahraga pada APBN tahun 2016 lebih banyak digunakan untuk bidang olahraga. Hal tersebut diperparah dengan rendahnya resapan anggaran dari kementrian tersebut.
Kita perlu segera mengubah paradigma, dengan memperlakukan pemuda sebagai aset dan kekuatan, bukan sebagai beban masalah. Memandang pemuda sebagai beban masalah hanya akan membawa pada kebijakan jangka pendek yang reaksioner, sekedar anti ini dan anti itu. Sebaliknya dengan memperlakukan pemuda sebagai aset dan kekuatan masa depan, niscaya membawa pada modal kebijakan yang sistematis dan berorientasi pembangunan jangka panjang. Pembangunan kepemudaan harus segera mendapat posisi istimewa dalam kebijakan pemerintah.
Pemuda dalam kedudukan dan peranannya dalam rangka memantapkan ketahanan nasional di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan mengisyaratkan pemuda hari ini harus menjadi generasi yang mampu menjadi kekuatan moral, sosial kontrol dan agen perubahan di setiap lini pembangunan negara. Perlibatan pemuda dalam strategi Ketahanan Nasional sebaiknya dilaksanakan secara sistematis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan negara.
Di tengah gonjang-ganjing gaduh politik dalam negeri yang tampak tak berkesudahan, bangsa Indonesiadiperhadapkandenganmasalah lain yang cukup serius yaitu tidak adil dan meratanya proses pembangunan. Ketimpangan kesejahteraan antara barat dan timur masih menjadi semacam enigma yang belum terpecahkan sampai sekarang. Di masa yang akan datang hal ini menjadi masalah serius yang kiranya harus menjadi perhatian kita semua.
Sudah saatnya bagi pemuda untuk tidak hanya menyerukan persatuan politik belaka, tetapi juga menyerukan pemerataan ekonomi karena persatuan dan pemerataan ekonomi ibarat dua sisi mata uang, di mana persatuan politik ini menjadi bermakna ketika dapat menghantarkan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Sesungguhnya saat kita tengah memiliki kesempatan untuk mengubah kegelisahan menjadi nyala optimisme. Yakin Usaha Sampai.
