khofifah dwi khasanah
(202111189)
HES 5F
Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel tentang Perempuan Difabel Berhadapan Hukum karangan Muhammad Julijanto. Pada Artikel ini kita akan mengetahui tentang perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum yang sebagian besar terkait kasus kekerasan seksual. dan juga pada artikel ini kita akan mengetahui bagaimana cara penanganan hukum untuk kasus perempuan Difabel.
Didalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Disabilitas telah menjadi issue yang belum banyak mendapat perhatian baik oleh pemerintah, Non Government Organization (NGO), maupun kelompok organisasi lain yang ada di Indonesia. Menurut La Arpani masalah disabilitas di Indonesia masih dipandang sebagai masalah individu, yang penyelesainnya lebih ditekankan kepada penyelesaian kebutuhan praktis seperti pemberian keterampilan, modal usaha, dan alat-alat bantu.
Padahal bila sudah menyangkut masalah hukum, maka ekspektasinya akan sangat luas, karena menyangkut beberapa pihak, seperti membangun hubungan dengan proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penahanan, proses peradilan yang fair, eksekusi dan lembaga pemasyarakatan.
Ketidakadilan bagi difabel tidak hanya berhenti dalam ruang domestik, namun ranah publik sebagai ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi, juga turut melanggengkan ketidakadilan bagi difabel. Stigma sosial yang mendiskriditkan posisi difabel kemudian terformalkan dalam berbagai aturan perundangan yang ada di negeri ini, menjadikan kaum difabel semakin tidak mendapatkan akses keadilan di ruang public.
di artikel ini menjelaskan orang yang dimaksud golongan difabel adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau orang yang memiliki kelainan fisik (penyandang cacat).hal ini yang menjadikan mereka sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, khususnya difabel perempuan.
Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan difabel di Jawa Tengah yang menjadi dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah (MHH PWA Jateng) sebanyak 7 kasus dengan spesifikasi berbeda. Dari 7 kasus tersebut, yang berhasil menjerat pelaku baru satu (1) kasus. Misalnya: kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, korban tuna rungu wicara, dan kasus di Surakarta, Klaten, Sleman ketiganya dilepas karena kurangnya alat bukti (Kasiyati, 2016: 78- 92)
Didalam Artikel tersebut juga dijelaskan bahwa ada wacana penggantian bahasa yang digunakan untuk penyandang disabilitas. . Wacana tersebut dimaksudkan untuk memberi sikap positif yang menekankan pada perbedaan kemampuan dan bukan pada keterbatasan, ketidakmampuan atau kecacatan baik fisik maupun mental. Istilah ini belum disahkan penggunaannya baik secara nasional maupun internasional (daksa.or.id) . Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari istilah penyandang cacat (Sunarman, dkk, 2015: 4) yang dulu lebih banyak digunakan di Indonesia, semenjak diratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau The United Nation Convention on the rights of persons with disabilities pada November 2011 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas (Syafi‟ie, dkk, 2014: 3-4).
pada artikel ini juga dijelaskan bahwa didalam islam wacana disabilitas masih sangat jarang dikaji dan dibahas. Islam mengajarkan persamaan derajat dan persamaan peran untuk memakmurkan kehidupan dunia dengan segala potensi dan kemaampuan manusia menciptakan kehidupan yang harmonis penuh dengan kebersamaan dan keteraturan sosial. Islam agama sempurna. Penciptaan manusia dan makhluk di alam raya dengan sempurna, sesuai dengan sunatullahnya. Tidak ada orang yang mau dilahirkan dalam ketidaksempurnaan. dalam al qur'an dijelaskan pada Surat At Taubah [9]: 91 yang memiliki arti:
"Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa yang dapat mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ( Al-qur‟an terjemah, 2010: 201)".
Islam juga mengajarkan persamaan derajat dan persamaan peran untuk memakmurkan kehidupan dunia dengan segala potensi dan kemampuan manusia menciptakan kehidupan yang harmonis penuh dengan kebersamaan dan keteraturan sosial. Harmoni kehidupan merupakan dambaan kehidupan. Di mana semua komponen umat manusia saling berbagi peran dan fungsi yang saling membutuhkan dan bekerjasama secara seimbang.Hakikat permasalahan disabilitas terletak pada sejauh mana kecacatan fisik dan sosial serta belum terpenuhinya kebutuhan mental dan spiritual. Semakin tua usia kita, semakin dekat pula kita dengan agama. Sebab tidak ada yang pasti kecuali memasuki masa tua dan berakhir dengan kematian, kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam hal ini jika lemah political will dari Pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan difabel dari berbagai aspek keidupan, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Isu disabilitas menjadi isu nasional bahkan internasional, karena disabilitas adalah hak asasi manusia, sehingga harus dijamin keberlangsungannya di tengah masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur‟an seperti QS. al-Hujurat [49]: 11-13, an-Nahl [16]: 97, al-Isra‟ [17]: 36 dan an-Nisa‟ [4]: 124 dan Hadis, seperti HR. Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, tetapi Dia lebih melihat hati kalian. Dalam redaksi yang lain berdasarkan” (HR. Thabarani), Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian” dan hadis yang berbunyi: “Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang mencintai kebaikan sekaligus senang mengerjakannya”. Artinya, Islam lebih memandang hal yang subtantif daripada yang bersifat artificial serta lebih menekankan amal atau perbuatan baik. Islam adalah agama amal atau kerja, bukan agama wacana atau oral.
Artikel ini juga menjelaskan bahwa terdapat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas di indonesia. Data difabel di Jawa Tengah berdasarkan data Dinsos Jateng ada 177.452 difabel (Solopos, 2016: XII). Sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa, jumlah difabel di atas usia 10 tahun adalah 16.718 orang. Sumber lain dari Kementrian Sosial RI (2009) menyatakan bahwa jumlah total penduduk Indonesia yang difabel sebanyak 1.541.942 orang. Sementara menurut estimasi International Labour Organization (ILO), 10 % jumlah pendudukan Indonesia atau sekitar 24 juta orang merupakan penyandang cacat. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003, Sulawesi Selatan (Sul-Sel) memiliki penduduk difabel tertinggi di Indonesia bagian Timur yaitu 72.900 orang. Bahkan hasil Sensus 2010 masih menempatkan Sul-Sel sebagai provinsi yang memiliki penduduk difabel terbanyak untuk bagian Indonesia Timur. Data jumlah difabel hingga saat ini belum memberikan gambaran yang akurat. Departemen Sosial RI mengeluarkan data 3,11 % tahun 1981, angka Departemen Kesehatan RI 39 %; menurut Badan Pusat Statistik RI Susenas 2003 berjumlah 2.454.359 jiwa, sementara menurut UN ESCAp (2009) jumlah penyandang cacat tercatat 1.38 % penduduk dengan disabilitas atau sekitar 3.063.000 jiwa. Berdasarkan data Direktor Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas tahun 2006 adalah 2.364.232 orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 2,17% penyandang disabilitas yang berusia 10 tahun ke atas, dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 (Muthmainnah, 2014). data Pusdatin Kemensos sampai tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas mencapai 11.580.117 orang dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia. Sedangkan data kekerasan terhadap perempuan difabel menujukkan trend peningkatan kekerasan dari tahun ke tahun, bahkan dari kabupaten ke kabupaten Sebagai penegasan, pendampingan terhadap anak, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan „Aisyiyah Jawa Tengah secara umum mengategorikan sebagai berikut: Anak perempuan difabel korban kekerasan seksual. Pada rentang tahun 2013 hingga 2015, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap anak perempuan difabel korban kekerasan seksual sebanyak 7 kasus dengan spesifikasi berbeda. Dari ketujuh kasus tersebut yang berhasil menjerat pelaku ada satu kasus, yaitu di PN Sukoharjo, dengan korban tuna rungu dan wicara. Di Surakarta, Klaten, dan Sleman, ketiganya lepas karena kurangnya alat bukti. Saat ini, masih ada dua kasus di PN Sleman dan di Polsek Pakem Sleman Yogyakarta. (Hasil pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, 2018).
Menurut Kasiyati, pada difabel korban kekerasan seksual, upaya yang dilakukan, antara lain; 1) melakukan sinergitas semua pihak untuk membangun perspektif yang baik dari para aparat penegak hukum agar dapat membantu perempuan difabel korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan. Seperti FGD dengan Aparat Penegak hukum, Pendamping dan Masyarakat, Audiensi ke Kementrian Hukum dan HAM, Workshop Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terkadreditasi dalam pemberian bantuan hukum bersama kakanwil. 2) Mengkapanyekan pemenuhan hak difabel dalam mengakses keadilan. Misalanya: ada petugas hukum khusus yang dilatih untuk menangani persoalan difabel, karena hal ini memang perlu pengetahuan dan penanganan khusus. Penyampaian Aspirasi ke DPRD Provinsi dalam Reses dan masukan untuk raperda dan RUU, diklat. 3) memfatwakan kesaksian difabel dalam pandangan Islam termasuk kesaksian anak terkait dengan diterima dan tidaknya kesaksian tersebut, dimana saksi itu menerangkan tentang suatu perkara pidana yang didengar, mengenai hukum acara yang lebih lentur bagi para difabel (http://www.lpmkeadilan.com/difabelberhadapan- dengan-hukum.html, 2016). Menurut Kasiyati, untuk difabel korban kekerasan seksual, upaya yang dilakukan, antara lain; 1) melakukan sinergitas semua pihak untuk membangun perspektif yang baik dari para aparat penegak hukum agar dapat membantu perempuan difabel korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan. Seperti FGD dengan Aparat Penegak hukum, Pendamping dan Masyarakat, Audiensi ke Kementrian Hukum dan HAM, Workshop Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terkadreditasi dalam pemberian bantuan hukum bersama kakanwil. 2) Mengkapanyekan pemenuhan hak difabel dalam mengakses keadilan. Misalanya: ada petugas hukum khusus yang dilatih untuk menangani persoalan difabel, karena hal ini memang perlu pengetahuan dan penanganan khusus. Penyampaian Aspirasi ke DPRD Provinsi dalam Reses dan masukan untuk raperda dan RUU, diklat. 3) memfatwakan kesaksian difabel dalam pandangan Islam termasuk kesaksian anak terkait dengan diterima dan tidaknya kesaksian tersebut, dimana saksi itu menerangkan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (wawancara Kasiyati, 2016). Kajian Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, bahwa kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban sebagaimana yang tertera pada UndangUndang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada kenyataan telah dirasakan di lapangan belum mengatur secara detail, hanya secara garis besar saja, semua hak-hak disabilitas memang sudah tertuang di Convensi tersebut, namun ironisnya belum ada implementasi yang nyata (Alfian, 2015: 557-570).
menurut pengarang artikel tersebut yaitu julijanto, saat ini belum ada ketentuan yang mengatur pemberlakuan peradilan anak bagi mereka yang mengalami disabilitas mental atau intelektual. Di dalam kasus sebagaiman putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, korban adalah difabel, dan seharusnya korban mendapatkan seorang ahli baik psikologi maupun dokter. Namun, pada kenyataannya, yang mendorong untuk dihadirkannya para ahli supaya dapat diperiksa secara psikologi maupun medis, justru inisiatif dari pendamping bahkan biayajuga ditanggung oleh pendamping, sedangkan kepolisian hanya menanggung biasa visum saja. Faktor lain yang mempengaruhi proses hukum adalah ketidakstabilan penyandang tuna grahita, sehingga menjadi hambatan dalam pengusutan kasus kekerasan. Keterangan yang berubah-ubah setiap saat, sehingga dianggap tidak sah menurut hukum, meskipun mereka benar-benar menjadi korban tindak kekerasan. Pemahaman dan pemaknaan setiap orang yang berbeda, demikian juga dalam penegakkan hukum, dimana antar aparatur penegak hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu kasus, tergantung dari perspektif yang dibangun,, pendekatan yang digunakan serta landasan hukum yang menjadi alat untuk memberikan justifikasi. Oleh karena itu, membangun perspektif yang sama dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan, sehingga akan ada sinergi yang baik dari penegak hukum(hakim, jaksa, polisi, dan advokat atau pengacara) dalam penegakan hukum khususnya dalam menangani, kasus difabel yang berhadapan hukum.
Pada Artikel ini mejelaskan Kaum difabel adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang normal, sehingga harus mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang normal. Selama ini pemahaman terhadap difabel dianggap sebagai orang yang tidak mampu, sering mendapatkan diskriminasi, bahkan mempunyai persepsi yang negatif. Pada hal setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana hak warga negara yang lain.
Menurut Jessica, kaum difabel di Indonesia, yang berjumlah 20 juta penduduk mangalami kehidupan yang sulit, diman mereka sering dipandang sebelah mata dan dipandang rendah. Menurut kepercayaan yang ada di Indonesia, cacat dikaitkan dengan sihir dan supernatural sebagai akibat masa lalu yang buruk dari keluarga. Kebanyakan orang difabel hidup dalam kemiskinan karena mereka tidak mempunyai kesempataan yang sama seperti orang normal. Orang yang tidak cacat menganggap bahwa kaum difabel tidak mempunyai kemampuan (Lock, 2012: 7-8). Mereka dianggap tidak bisa bekerja, tidak berpendidikan, tidak bisa belajar, tidak bisa naik transportasi, tidak bisa mandiri, selalu perlu bantuan, dan anggapan bahwa semua kaum difabel menderita cacat parah (Triyono, 2013: 54- 60).
kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel ini bahwa ketika Kesimpulan Perempuan difabel yang berhadapan dengan hokum, sebagian besar terkait kasus kekerasan seksual. Kendala yang terjadi dilapangan terkait penanganan kasus difabel, antara lain: para penegak hokum belum mempunyai pemahaman yang maksimal terhadap difabel, baik varian maupun kekhususan dalam perilakunya; 2) akses terbatas; 3) bukti terbatas: 4) kesulitan komunikasi ; 5) masyarakat tidak mau menjadi saksi; 6) lamanya proses hukum ; 7) minimnya pengetahuan tentang hukum; 8) di kepolisian, tidak ada pendampingan saat pemeriksaan, ruang pemeriksaan tidak mudah diakses, dan minimnya informasi untuk korban; 9) jaksa tidak memberi informasi jika berkas sudah dilimpahkan; 10) hakim kesulitan berkomunikasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki kesadaran yang sama terhadap penyandang disabilitas karena mereka berbeda dengan orang normal. Di sisi lain, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menikmati kesetaraan di hadapan hukum melalui penerapan hukum acara yang lebih fleksibel kepada penyandang disabilitas yang bersentuhan dengan hukum.
