Reformasi Pendidikan: Mencari yang Terbaik di Antara yang Baik

by. Khofidotur Rofiah

Kemunduran dan lemahnya pendidikan di Indonesia tidak lepas dari pilihan kurikulum yang ditetapkan di Indonesia. Oleh karena itu di abad milenial ini menteri pendidikan mencoba mencari solusi tercepat bagaimana mengatasi permasalah pendidikan di Indonesia yang masih carut-marut dan jauh tertinggal di mata dunia, meskipun disisi lain juga ada sudah mencapai prestasi di olimpiade tingkat dunia.

Di antara reformasi pendidikan yang diterapkan oleh Nadim Makariem (red: Mas Menteri/MM), selaku menteri pendidikan adalah merubah kurikulum yang lebih merdeka dan tidak terkungkung  dalam dalam administrasi pengajaran, dipermudahkannya RPP yang hanya satu lembar, dihapusnya sistem UN, dikembangkannya pendidikan karakter dan berbudi pekerti luhur, peningkatan pendidikan literasi, peningkatan assemen proses, adanya PPDB sistem zonanisasi dan peningkatan jalur prestasi 30 persen, penilaian dan kelulusan akhir siswa ditetapkan oleh masih-masing lembaga pendidikan, sistem akreditasi yang lebih mudah bisa didapat otomatis hanya dengan bukti konkret dan data serta perubahan atas PTN BLU dan PTN SATKER menjadi PTN BH tanpa terikat dengan akreditasi, pembukaan prodi--prodi baru dalam tiap perguruan tinggi.

Kebijakan yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, mementingkan proses daripada hasil, mementingkan kreatifitas bukan lagi admininstratif. Seharusnya ini bisa menjadi pendukung dan pembangkit kualitas pendidikan di Indonesia dengan syarat saling bahu--membahu dalam pengaplikasiannya. Sehingga dapat membenahi setidaknya sumber daya manusia agar tidak lagi dijajah dalam doktrin--doktrin yang jauh dari identitas suatu bangsa.

Merdeka sepatutnya telah kita peroleh setelah kemerdekaan RI di tahun 1945 pada 17 Agustus silam. Ya merdeka dari belenggu atas penindasan, diskrimianasi, dan penjajahan. Faktanya, apakah konsep belajar yang selama ini kita lakukan sudah merdeka kah? 

Mari kita lihat potret--potret sistem pembelajaran di Indonesia. Sudah menjadi makanan publik jika terjadi pergantian menteri maka kurikulum pendidikan akan berganti. Jika diibaratkan ini seperti membaca buku dalam banyak judul akan tetapi belum juga satupun dimengerti. Tercatat telah terganti selama kurang lebih 11 kali dalam satu decade, jelas ini akan menjadi sebuah permasalahan bagi pembelajaran siswa.

Apakah ini termasuk dalam implementasi merdeka belajar? Ketika siswa harus merasakan kecemasan dalam situasi kacau, ketika siswa harus merasakan bingung harus membeli buku baru akibat revisi kurikulum di tengah susahnya perekonomian keluarga. 

Sudah sepatutnya merdeka apapun harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia, agar tidak lagi terjadi timpang tindih dan kesenjangan. Apakah ini hanya sebagai polemik atas pergantian kekuasaan yang dilimpahkan? Atau bisa jadi sebagai senjata pemikat kekuasaan? Atau malah hanya sebagai pengalihan isu di tengah maraknya grusa-grusu (red: terburu-buru)?

Pada Oktober 2019 lalu, Indonesia kembali melantik dan meresuffle menteri baru. Menteri pendidikan salah satunya. Ya, bapak Nadiem Makarim. Milenial saat ini siapa yang tidak mengetahui sosok pemilik aplikasi Go--Jek. Bagaimana mungkin pemegang perusahaan bisa beralih pada lembaga pemerintahan? Apakah kami generasi muda akan mengalami perubahan? Atau justru membuat kami untuk kembali dibingungkan, dengan kebijakan yang penuh dengan ketidakjelasan. 

Dalam pidatonya pak Nadiem menyampaikan bahwa akan digantinya sebuah kurikulum baru. Kurikulum yang menjadi sebuah jawaban atas kemunduran sistem pendidikan Indonesia beberapa tahun ke belakang. Beliau mengusulkan mengenai belajar merdeka. Apakah sekolah dan pendidik selama ini sudah memerdekakan muridnya? Dan apakah murid sudah memerdekakan gurunya?