Hapus Kesenjangan SOSEK, Kenapa?

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Ada satu nilai moral penting dalam sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai ideologi negara Republik Indonesia, yakni: Negara Harus Menghilangkan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Antara Warga Negara.

Analisis Mendalam: Negara Harus Menghilangkan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Antara Warga Negara

I. Perspektif Teori

1. Teori Keadilan Sosial -- John Rawls

John Rawls, dalam karyanya A Theory of Justice, mengajukan dua prinsip keadilan yang relevan dengan topik kesenjangan sosial dan ekonomi:

• Prinsip Kebebasan: Setiap individu harus memiliki kebebasan dasar yang setara, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
• Prinsip Perbedaan: Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks ini, negara harus mengintervensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dengan memberikan perhatian lebih pada kelompok-kelompok yang tertinggal agar mereka dapat mengakses sumber daya yang setara dan meraih kesempatan yang adil.

Menurut Rawls, keadilan distributif mengharuskan negara untuk mewujudkan kesetaraan dalam distribusi sumber daya, seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada.

2. Teori Pembangunan Manusia -- Amartya Sen

Amartya Sen dalam teori kemampuan (capabilities)-nya menekankan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai perbaikan dalam kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar dalam hidup, yang mencakup kebebasan untuk memperoleh pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, dan kesempatan yang setara dalam ekonomi.

• Pendidikan dan Kesehatan: Sen berargumen bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi sering kali terjadi karena ketidakmampuan kelompok tertentu untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, negara harus menyediakan akses yang setara untuk semua warga negara, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka.
• Mobilitas Sosial: Dalam konteks kesenjangan ekonomi, Sen menyoroti pentingnya mobilitas sosial sebagai faktor penting dalam mengurangi kesenjangan. Negara harus mengatasi hambatan struktural yang menghalangi mobilitas sosial, seperti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan pekerjaan.

Sen juga menyatakan bahwa disparitas pendapatan dan kesempatan merupakan penyebab utama ketimpangan sosial yang menambah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, sehingga negara harus aktif dalam menciptakan kebijakan redistribusi yang mengurangi ketidaksetaraan.

3. Teori Keadilan Ekonomi - Thomas Piketty

Thomas Piketty, dalam bukunya Capital in the Twenty-First Century, mengemukakan bahwa ketimpangan ekonomi global dan domestik semakin memburuk. Piketty berpendapat bahwa tanpa kebijakan redistribusi yang tepat, kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar, karena laju pertumbuhan kekayaan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan yang diperoleh melalui upah.

• Redistribusi Kekayaan: Piketty menganjurkan sistem pajak progresif dan kebijakan redistribusi untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Negara, dalam hal ini, harus memiliki kebijakan fiskal yang menekankan pada redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang kian lebar.
• Kebijakan Sosial: Negara harus mengembangkan kebijakan sosial yang memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, untuk membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial yang menyebabkan ketimpangan ekonomi.

4. Teori Ketidaksetaraan Global -- David Held

David Held dalam teorinya tentang ketidaksetaraan global berargumen bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi tidak hanya terbatas pada negara-negara tertentu, tetapi juga pada skala global. Negara-negara berkembang sering kali tertinggal dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi karena ketergantungan mereka pada negara-negara maju.

• Tanggung Jawab Negara Maju: Held berpendapat bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui bantuan internasional, kebijakan perdagangan yang adil, dan penghapusan hambatan perdagangan.

Dalam konteks Indonesia, negara harus mengatasi kesenjangan sosial baik pada tingkat nasional maupun global, dengan menciptakan kebijakan yang mengurangi ketimpangan di dalam negeri dan meningkatkan peran Indonesia dalam memerangi ketidaksetaraan global.

II. Data yang Relevan

1. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa sektor. Beberapa data yang relevan mencakup:

• Indeks Gini: Indeks Gini Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka sekitar 0,38 (angka yang menunjukkan ketimpangan pendapatan). Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia, meskipun angka ini cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir.
• Kesenjangan Akses Pendidikan: Data BPS menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin. Anak-anak dari keluarga kurang mampu dan yang tinggal di daerah terpencil cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas.
• Kesenjangan Kesehatan: Meskipun Indonesia telah memiliki sistem BPJS Kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih terhambat di daerah-daerah tertinggal. Misalnya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.

2. Program Pemerintah untuk Mengurangi Kesenjangan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi:

• Program Keluarga Harapan (PKH): Sebuah program subsidi sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu, yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan kesehatan anak-anak dari keluarga miskin.
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS): Kedua program ini memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, penyebaran program ini terkadang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan daerah tertinggal.

3. Ketimpangan Ekonomi dan Pendapatan

Menurut OECD dan World Bank, ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia masih terjadi meskipun ada pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kelompok atas memiliki lebih banyak akses dan kontrol atas sumber daya dibandingkan dengan kelompok bawah.

• Pekerjaan yang Tidak Memadai: Banyak penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, yang sering kali tidak menawarkan upah yang adil atau perlindungan sosial yang memadai. Hal ini menambah kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin.
• Pendapatan yang Terpusat di Kota Besar: Banyak kekayaan ekonomi terpusat di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sementara daerah-daerah terpencil sering kali tertinggal dalam hal peluang ekonomi.

III. Analisis

1. Keuntungan Menghilangkan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

• Peningkatan Kualitas Hidup: Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi akan membawa peningkatan kualitas hidup bagi seluruh warga negara, dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
• Keadilan Sosial: Negara yang berhasil mengurangi kesenjangan sosial menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, yang pada gilirannya mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan stabilitas sosial.
• Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan: Kesenjangan yang terlalu besar dapat menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang, karena sebagian besar potensi manusia yang kurang beruntung tidak dapat diberdayakan. Mengurangi kesenjangan membuka peluang bagi seluruh warga negara untuk berkontribusi dalam perekonomian.

2. Tantangan yang Dihadapi

• Ketimpangan Struktural: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia sering kali bersifat struktural, terkait dengan sistem pendidikan, akses kesehatan, distribusi kekayaan, dan peluang ekonomi yang tidak merata.
• Kebijakan Redistribusi yang Tidak Cukup: Meskipun sudah ada kebijakan redistribusi melalui program sosial, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan yang ada. Pengaruh korupsi dan inefisiensi dalam distribusi dana sosial sering kali mengurangi dampak positif kebijakan tersebut.
• Geografis dan Infrastruktur: Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara pulau-pulau besar dan kecil masih menjadi tantangan besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

IV. Kesimpulan

Menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia memerlukan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada kelompok kurang beruntung, memperbaiki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong redistribusi sumber daya yang lebih adil. Selain itu, kesadaran akan pentingnya kebijakan yang berbasis pada keadilan sosial dan pembangunan manusia yang holistik akan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih adil, setara, dan sejahtera.