3. Teori Keadilan Ekonomi - Thomas Piketty
Thomas Piketty, dalam bukunya Capital in the Twenty-First Century, mengemukakan bahwa ketimpangan ekonomi global dan domestik semakin memburuk. Piketty berpendapat bahwa tanpa kebijakan redistribusi yang tepat, kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar, karena laju pertumbuhan kekayaan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan yang diperoleh melalui upah.
- Redistribusi Kekayaan: Piketty menganjurkan sistem pajak progresif dan kebijakan redistribusi untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Negara, dalam hal ini, harus memiliki kebijakan fiskal yang menekankan pada redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang kian lebar.
- Kebijakan Sosial: Negara harus mengembangkan kebijakan sosial yang memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, untuk membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial yang menyebabkan ketimpangan ekonomi.
4. Teori Ketidaksetaraan Global -- David Held
David Held dalam teorinya tentang ketidaksetaraan global berargumen bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi tidak hanya terbatas pada negara-negara tertentu, tetapi juga pada skala global. Negara-negara berkembang sering kali tertinggal dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi karena ketergantungan mereka pada negara-negara maju.
- Tanggung Jawab Negara Maju: Held berpendapat bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui bantuan internasional, kebijakan perdagangan yang adil, dan penghapusan hambatan perdagangan.
Dalam konteks Indonesia, negara harus mengatasi kesenjangan sosial baik pada tingkat nasional maupun global, dengan menciptakan kebijakan yang mengurangi ketimpangan di dalam negeri dan meningkatkan peran Indonesia dalam memerangi ketidaksetaraan global.
II. Data yang Relevan
1. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa sektor. Beberapa data yang relevan mencakup:
- Indeks Gini: Indeks Gini Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka sekitar 0,38 (angka yang menunjukkan ketimpangan pendapatan). Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia, meskipun angka ini cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir.
- Kesenjangan Akses Pendidikan: Data BPS menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin. Anak-anak dari keluarga kurang mampu dan yang tinggal di daerah terpencil cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas.
- Kesenjangan Kesehatan: Meskipun Indonesia telah memiliki sistem BPJS Kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih terhambat di daerah-daerah tertinggal. Misalnya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.
2. Program Pemerintah untuk Mengurangi Kesenjangan
Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Sebuah program subsidi sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu, yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan kesehatan anak-anak dari keluarga miskin.
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS): Kedua program ini memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, penyebaran program ini terkadang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan daerah tertinggal.
3. Ketimpangan Ekonomi dan Pendapatan
