Dalam penelitian oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI, kenaikan harga BBM sebesar 10% saja dapat memicu peningkatan angka kemiskinan sekitar 0,5--0,7% secara nasional.
Artinya, penghapusan subsidi energi akan berdampak lebih signifikan pada masyarakat kelas pekerja yang sudah berada di garis batas kemiskinan, seperti ASN golongan rendah dan ASN yang terpapar utang untuk mencukupi kebutuhan dasar, seperti membangun atau membeli rumah. Kelompok ini tidak termasuk dalam kriteria penerima BLT, sehingga tidak akan menerima bantuan untuk mengompensasi kenaikan harga-harga.
BLT memang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin, namun tidak menjangkau kelompok rentan lainnya. Pekerja formal dengan penghasilan tetap namun rendah, misalnya, terancam oleh kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan bantuan.
Menurut survei dari World Bank dan Bank Indonesia, banyak pekerja formal dengan gaji di bawah UMR mengalami tekanan finansial karena peningkatan biaya hidup, terutama dalam hal transportasi dan kebutuhan dasar lainnya.
Lebih dari itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa lebih dari 30% ASN di beberapa daerah memiliki utang di bank, yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan.
Jika subsidi umum dihapus tanpa adanya bantuan tambahan bagi mereka, kelompok ini berpotensi terdorong lebih jauh ke jurang kemiskinan.
Untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi subsidi kombinasi atau tiered subsidy di mana subsidi BBM tidak dihapus seluruhnya, tetapi diberikan dengan batasan tertentu kepada kelompok berpendapatan rendah dan menengah.
Kebijakan subsidi kombinasi ini dapat dijalankan dengan dasar data ekonomi terbaru, yang mencakup profil penghasilan dan kebutuhan energi masyarakat di setiap daerah. Model ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan dasar sambil tetap memberikan bantuan langsung bagi masyarakat yang benar-benar miskin.
Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian kriteria penerima BLT yang mencakup pekerja berpenghasilan rendah, termasuk ASN golongan rendah atau ASN yang terpapar utang. Pendekatan ini akan lebih efektif untuk memastikan kesejahteraan yang lebih luas di masyarakat.
Penghapusan subsidi energi dan konversi ke BLT adalah langkah yang dapat memberikan dampak positif jika dilakukan dengan tepat sasaran. Namun, perlu diingat bahwa keputusan ini akan memengaruhi daya beli kelompok masyarakat yang rentan.
Melalui pendekatan subsidi kombinasi atau bantuan yang lebih inklusif, kebijakan subsidi energi dapat lebih adil, tidak hanya bagi masyarakat miskin, tetapi juga bagi kelompok pekerja yang turut menopang ekonomi nasional.
