Di tengah semua dinamika politik, penting untuk diingat bahwa menurut teori hak prerogatif eksekutif, presiden terpilih memiliki wewenang penuh dalam menyusun kabinet. Ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan campur tangan dalam urusan kabinet Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan politik dari berbagai kelompok, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.
Namun, apakah Prabowo akan benar-benar lepas dari pengaruh koalisi dan patronase? Dalam politik, prerogatif sering kali diwarnai oleh kompromi, meskipun secara formal presiden memiliki kekuasaan penuh. Dalam konteks ini, hak prerogatif tidak selalu berarti kebebasan mutlak, melainkan kemampuan untuk menavigasi antara kepentingan politik dan tuntutan publik.
Transisi dan Stabilitas: Jokowi dan Pesan untuk Pemerintahan Baru
Proses transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo juga berjalan dengan baik, mencerminkan stabilitas politik di Indonesia. Dalam proses ini, Jokowi memberikan nasihat penting untuk segera menyusun lembaga-lembaga pemerintahan sebelum pelantikan. Pesan ini menekankan pentingnya kelancaran transisi agar pemerintahan baru dapat segera bekerja tanpa gangguan.
Seiring dengan pelantikan yang semakin dekat, publik menunggu apakah kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran benar-benar akan mencerminkan pemerintahan yang solid dan efisien, atau justru menjadi cermin dari kompleksitas politik koalisi dan patronase. Di balik setiap keputusan, selalu ada perimbangan antara kekuasaan, stabilitas, dan kepentingan rakyat.
Apakah kabinet ini akan menjadi simbol kompromi politik atau langkah strategis menuju pemerintahan yang lebih kuat? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
