Teori legitimasi Max Weber menekankan bahwa kekuasaan yang sah datang dari penerimaan publik atas tindakan seorang pemimpin, dan dengan penolakan ini, Prabowo harus mencari cara lain untuk memastikan kabinetnya didukung oleh tokoh-tokoh yang tepat.
Secara keseluruhan, penolakan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di balik pembentukan kabinet. Bagi Hashim, ini mungkin adalah upaya menjaga citra pemerintahan dari tuduhan nepotisme. Bagi Luhut, ini adalah cara untuk tetap berpengaruh tanpa harus terlibat langsung. Sementara bagi Khofifah, ini adalah pilihan untuk setia pada mandat politik lokal.Â
Pertanyaan yang tersisa: Apakah pemerintahan Prabowo akan mampu membangun koalisi kuat tanpa kehadiran tokoh-tokoh ini di dalamnya? Atau justru penolakan ini menandakan tantangan yang lebih besar di masa depan?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H