OLEH: Khoeri Abdul Muid
Sudah menjadi konvensi dunia bahwa negara adalah institusi paripurna pemilik kekuasaaan mutlak atau sering disebut kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak dibenarkan suatu kekuatan termasuk kekuatan multinasional sekalipun, PBB ataupun ADB (Asian Development Bank) misalnya untuk ikut-ikut mengatur urusan dapur suatu negara.
OH INDONESIAKU
Benarkah kewibawaan Indonesia sebagai negara kini sudah benar-benar beradapada titik terendah sehingga tidak hanya negara-negara tetangga saja yang mulai berani berkacak pinggang di depan hidung Indonesia? Sebutlah Singapura dengan membantu penyadapan Australia dan mengancam kita dengan dalih penamaan KRI Usman-Harun, Papua Nugini dengan membakar kapal nelayan, Malaysia setelah berhasil menganeksasi Ambalat kini giliran mengincar Natuna (?) disamping juga Cina.
Dan, kini pula dibidang fiskal adalah ADB dan BankDunia melakukan aksi “mendikte” menu dapur Indonesia? Apakah perasaan seperti itu sebagai terlalu sensititif saja karena saran atau pertimbangan lembaga keuangan multinasional semacam itu dalam hubungan internasional update adalah biasa-biasa saja ?
Seperti halnya dilansir oleh banyak media, dengan nada rasional ADB melalui Deputy Country Director -nya, Edimon Ginting menyatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menjadi tantangan bagi pemerintahan baru ( Liputan6.com. 1/4).
Intinya, sebagaiamana Bank Dunia, ADB juga menyarankan Indonesia untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan subsisdi BBM yang sama artinya menaikkan harga BBM.
Dia mengatakan, jika dilihat dari sisi tujuan, maka pengurangan subsidi sektor ini dianggap sangat baik, karena akan mengurangi subsidi yang salah sasaran.
"Subsidi ini kan diarahkan ke orang yang tepat. Misalnya, beli mobil di sini lebih mahal daripada di Amerika Serikat karena pajaknya lebih tinggi, tetapi harga BBM-nya jauh lebih murah. Masa kemampuan kita beli mobil lebih baik tapi bensinnya disubsidi," ujar Edimon, di Hotel Intercontinental Midplaza, Jakarta, Selasa (1/4/2014 --Inilah.com).
Lebih jauh dia menjelaskan bahwa lebih baik jika anggaran subsidi tersebut ditujukan pada sektor yang lebih bermanfaat untuk jangka panjang seperti pada sektor pendidikan, kesehatan atau infrastruktur.
"Kalau BBM dibikin murah, maka akan over consume, kalau subsidi ke pendidikan, kalau over consumen kan akan lebih bagus," lanjutnya.
Edimon memprediksi, pengurangan subsidi BBM ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah mendatang karena dengan masa pemerintahan saat ini hanya berumur hitungan bulan sehingga sulit untuk dilaksanakan.
"Untuk jangka panjang sudah semakin diterima, kalau menurut saya untuk menaikan harga BBM sebelum pemilu. Tetapi setelah ada pemerintah baru nanti, pasti akan mengarah ke sana," tandasnya.
Sebelumnya Bank Dunia memandang masalah permanen yang menjadi beban Indonesia dari beberapa tahun lalu adalah mengenai tingginya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
Salah satu cara jitu yang diusulkan Bank Dunia untuk menyelamatkan fiskal Indonesia yaitu dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dalam hal ini Bank Dunia memiliki dua skenario pilihan yang nantinya bisa diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah subsidi BBM tersebut.
"Skenario satu adalah menaikkan harga BBM menjadi Rp 8.500 per liter dan skenario kedua adalah menaikkan subsidi BBM sebesar 50%," ujar Jim Brumby, Lead Economist World Bank (Liputan6.com 1/4).
PANTASKAH ?
Terlepas dari baik-buruknya konten saran yang disampaikan, jika itu dikaji dari sisi hubungan internasional, apakah pantas lembaga keuangan ADB itu “mendikte” Indonesia ? Apakah dalam hal ini berlaku kearifan sikap, janganlah melihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkanlah apa yang dibicarakan?
Dalam tataran praktis, pertanyaan lebih lanjut adalah mengapa ADB pun berani mendikte Indonesia? Apakah karena Indonesia tergantung dan menggantungkan diri oleh dan kepada ADB. Benarkah dalam konteks hubungan internasional hukum siapa tergantung siapa, siapa menggantungkan diri pada siapa, karena mungkin faktanya ialah keuangan yang mahaesa(?) tetap saja berjalan?
Tak dipungkiri bahwa Indonesia berhutang pada ADB. Hutang Indonesia pada ADB dewasa ini memang relatif besar.
Periksalah ranking negara-negara penginfus Indonesia ini:
Jepang sebesar USD 15,58 miliar.
Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar USS 9,106 miliar
Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 8,103 miliar.
Jerman dengan USD 3,809 miliar, Amerika Serikat USD 3,545 miliar
Pihak lain, baik bilateral maupun multilateral sebesar USD 16,388 miliar.
Namun menurut saya seharusnya “AD/ART” atau khittah atau statuta pendirian ADB ataupun lembaga keuangan dunia lainnya sendiri tidak dimaksudkan untuk mendikte urusan dalam negeri suatu negara anggota. Tetapi berdasar pengalaman empiris selalu bisa saja kekuatan multinasional (baca: kekuatan uang) mendikte kedaulatan suatu negara, termasuk Indonesia. termasuk Ind Sebut saja catatan-catatan hubungan Indonesia dengan IMF dengan IGGI dan lembaga-lembaga semacamnya.
Bank Pembangunan Asia (bahasa Inggris: Asian Development Bank, ADB) adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Bank ini didirikan pada 1966 dengan 31 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 63 negara. Kantor pusatnya terletak di 6 ADB Avenue, Kota Mandaluyong, Metro Manila, Filipina. Dan, ADB juga memiliki banyak kantor di seluruh dunia (Wikipedia).
Dalam hal ini bisa saja para pejabat Indonesia berpendapat bahwa saran ADB tersebut bukan merupakan bentuk campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Tapi bukan rahasia lagi bahwa kedaulatan riil Indonesia pada beberapa sektor bisa dibilang tergadaikan. Kewibawaan Indonesia sebagai negara saat ini memang semakin teruji(untuk tidak mengatakan “terhina”).
Sekali lagi, coba saja bayangkan, Singapura yang berwilayah tidak lebih besar dari Batam dan di zaman Pak Harto pernah dibilang jika perang dengan Indonesia, ia akan habis sebelum Tri Sutrisno menghabiskan rokok sebatang saja, kini berani berkacak pinggang pada kita dengan mencari-cari soal, penamaan KRI Usman-Harun misalnya. Sungguh suatu ironi Indonesia, memang.
Oleh karenaitu kini perlu kiranya semua fihak memikirkan kembali pengembalian kedaulatan negara Indonesia. Sebab, kaya miskin bukan ukuran, tapi kehormatan adalah segala-galanya. Masalahnya adalah bagaimana mengupayakan bahwa kita benar-benar punya harga diri. Dan, bagaimana kalau kita bicara soal harga diri tapi kita menghiasi diri kita dengan beramai-ramai korupsi? Apalagi bagaimana jika yang dikorupsi itu adalah uang hutangan? Maka tidak aneh jika ADB –pun ikut-ikut “mendikte” kita.
Wallohua’lam.