Gang Dolly Hidup Kembali

Bukan rahasia lagi, bahwa perselisihan kerena sengketa tanah dan lahan kerap terjadi di Kota Surabaya. Tidak hanya antar warga, tapi juga warga dengan pengembang atau pihak swasta. Bahkan dengan pemerintah, BUMD atau BUMN. Kasus seperti ini adalah kasus yang dari dulu hingga sekarang belum bisa terselesaikan.

Kembalinya kawasan Dolly di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi bukan rahasia lagi. Kawasan yang dulu diubah menjadi kawasan UMKM kini berubah seperti sediakala. Seperti yang kita tau kawasan Dolly sendiri sudah di kenal hingga mancanegara sebagai kawasan prostitusi terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Penyebutan Dolly ini sebagai tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini nampaknya bukan isapan jempol belaka. Dikutip dari penelitian ilmiah berjudul Potret Lokalisasi Gang Dolly dalam Perspektif Patologi Sosial karya Akmal Saputra, disebutkan setiap malam sekitar 9.000 orang lebih yang merupakan pekerja seks komersial (PSK), germo, ahli pijak berada di Gang Dolly. Di tempat itu juga ada lebih dari 800 wisma, kafe dangdut, dan panti pijat plus.

Sebelum menjadi tempat lokalisasi, ternyata dulunya kawasan Dolly merupakan tempat pemakaman warga Tionghoa pada zaman penjajahan Belanda. Dikutip dari artikel ilmiah berjudul Dolly Dahulu dan Sekarang karya Ode Dedy dan kawan-kawan, tempat pemakaman Tionghoa itu pada zaman itu disulap oleh noni Belanda bernama Dolly sebagai tempat prostitusi. Awalnya tempat itu dikhususkan sebagai lokasi prostitusi bagi tentara Belanda.

Tempat tersebut menjadi pusat perekonomian yang sangat besar di wilayah itu. Banyak orang mulai dari pedagang kaki lima, tukang parkir, calo prostitusi, karyawan karaoke, tukang becak, dan lainnya menggantungkan hidup di tempat itu.

Biasanya masyarakat menyebut Gang Dolly, tempat prostitusi tersebut berada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Sebenarnya kawasan tersebut sudah di tutup oleh pemerintah yaitu Eks Walikota Surabaya Tri Rismaharini atau yang biasa dikenal Bu Risma pada Juni 2014 dan berubah menjadi kawasan Binaan Pemkot yang kebanyakan diubah menjadi kawasan UMKM supaya masyarakat disana masih tetap ada mata pencaharian.  

Pandemi Covid-19 melanda dari tahun 2020 hingga saat ini belum berakhir, semua aspek terdampak tidak terkecuali Dolly.

Masyarakat yang awalnya menjalankan UMKM terpaksa harus mencari jalan lain karena pendapatan mereka tidak mencukupi. Akhirnya kawasan prostitusi itu mulai aktif kembali walau secara diam -- diam. Terlebih lagi di Gang Dolly banyak bangunan yang seharusnya tidak berdiri di lahan tersebut akan tertapi di pergunakan untuk mendirikan bangunan. Apalagi di Gang Dolly ini termasuk kawasan yang padat penduduk.

Perhatian pemerintah berkurang terhadap kawasan tersebut karena biaya atau anggaran pemerintah banyak di fokuskan untuk penanganan Covid-19. Akibatnya banyak terjadi kriminalitas dan rawan sekali pencopetan atau jambret di kawasan Gang Dolly ini.

Kawasan Dolly ini sendiri ada di daerah yang termasuk dataran tinggi di Surabaya. Jika pembanguna bangunan liar tidak segera diatasi maka akan terjadi bencana yang tidak terduga.

Daerah atau kawasan yang lokasinya berada di bawah Gang Dolly sering terjadi banjir atau genangan air jika terjadi hujan deras, belum lagi kawasan yang kumuh karena terlalu padat penduduknya.

Akan tetapi jika pemerintah menutup daerah ini kembali sebaiknya perlu dipikirkan secara matang tentang rencana kedepannya akan seperti apa. Masyarkat di daerah Dolli sendiri banyak yang bergantung hidup pada kawasan Gang Dolli.

Selain masalah Kawasan Gang Dolly , masalah persengketaan lahan di Surabaya sering kali terjadi. Penggunaan lahan yang tidak semestinya serta duplikasi tanah yang seharusnya milik pemerintah kerap terjadi.  Kepadatan penduduk adalah salah satu faktor pendorongnya, Dengan terpaksa tuntutan hidup memaksa merekaa melakukannya. Banyak dijumpai rumah penduduk yang berdiri pada lahan atau tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti di pinngir sungai yang seharusnya menjadi daerah resapan air, dipinggir rel kereta api padahal itu sangt berbahaya, kemudian di area yang kategorinya itu adalah fasilitas umum sehingga membuat lingkungan terlihat kumuh.

Permasalahan atau polemik  yang berkepanjangan akan terus terjadi jika tidak segera dibentuk Satgas khusus. Satgas yang khusus berkerja atau menangani kasus seperti ini. Sering kali warga mengadu ke DPRD karena sengketa tanah. Bisa jadi karena masih belum sempurnanya sistem pencatatan tanah. Baik pencatatan di BPN maupun Pemkot Surabaya. Selain itu juga karena pengakuan sepihak hingga penguasaan secara ilegal objek lahan.

Bisa juga sengketa pertanahan diduga terjadi karena ada campur tangan mafia tanah, sehingga menimbulkan permasalahan dalam kepemilikan tanah di Surabaya. 

Tidak terhenti di situ, tidak sedikit warga lain juga mengadukan selisih lahan yang sama dengan developer ke Komisi. Beberapa kali sidang Komisi mengagendakan perselisihan lahan. Sampai kapan akan terus seperti ini. Sejumlah kasus tanah di Surabaya yang sampai puluhan tahun tak terselesaikan. Sudah saatnya pemerintah hadir membantu warga.

Belum lagi masalah pemukiman yang ada di daerah daerah resapan atau di daerah yang tidak semestinya. Ini akan menimbulkan masalah baru yang akan merugikan semua pihak.

Pemkot Surabaya melalui dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM) terus gencar merevitalisasi saluran. Baik yang berada di tepi jalan maupun area permukiman. Upaya itu tak jarang harus disertai penertiban hingga pembongkaran bangunan yang berdiri di atas saluran.

Bangunan liar itu jelas-jelas mengganggu aliran air di saluran atau bahkan mempersempit dan menghambat aliran air. Imbasnya, genangan dan banjir menjadi masalah langganan di wilayah tersebut.

Warga mendirikan bangunan di atas saluran untuk difungsikan sebagai tempat usaha dan garasi kendaraan. Imbas dari berdirinya bangunan liar itu adalah saluran air tak dapat dibersihkan. Akibatnya, aliran air ke Rumah Pompa Petekan tersendat.Kondisi menjadi parah jika turun hujan deras. Genangan air kerap menyelimuti lokasi tersebut.

Setelah pembongkaran, pihak kecamatan tetap mengawasi lokasi. Agar bangunan liar tidak kembali berdiri, petugas memasang pagar di lokasi yang sudah dibongkar.

Sejumlah strategi percepatan penanganan banjir telah dilakukan oleh pemkot. Seperti pembuatan bozem seluas satu hektare di kawasan Tubanan, untuk penanganan banjir di Jalan Darmo Indah Sari dan Jalan Darmo Indah Asri.

Tak hanya itu, pada pertengahan September 2022 ini, pengerjaan penanganan banjir juga dilakukan pemkot di kawasan Jalan Darmo Sari Indah I atau Jalan Darmo Indah Selatan.

Untuk diketahui, langkah antisipasi banjir oleh Pemkot Surabaya adalah dengan membuat bozem, pemasangan box culvert, pembangunan jembatan hingga pavingisasi, yang dilakukan di wilayah rawan banjir.

Pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap mafia tanah atau pembangunan liar yang kerap terjadi. Kemudian untuk kawasan Gang Dolly sendiri memiliki problematik yang sulit. Jika pemerintah berencana menutupnya kembali mungkin akan banyak masyarakat atau rakyat yang akan kehilangan pekerjaan mereka seperti pelaku usaha kecil di Gang Dolli tersebut, tetapi jika tidak segera ditutup atau ditata kembali maka akan berdampak ke lingkungan sekitarnya.